tirto.id - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memutuskan untuk tindak mendatangkan kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Alasannya, impor bekas diklaim melanggar aturan dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 18 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Tidak hanya itu, impor bekas juga tidak mendapatkan restu dari Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Perhubungan. Pengadaan peniadaan impor KRL bekas telah dibahas bersama Kemenhub, Kemenperin, PT KAI, serta anak usaha KAI yaitu PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).
"Rapat mengenai KRL, kita tidak akan mengimpor barang bekas," kata Luhut usai menjajal Kereta Cepat Jakarta- Bandung di Stasiun Halim, Jakarta, Kamis (22/6/2023).
Sebagai gantinya, Luhut pun memerintah PT KCI mengambil opsi tiga trainset KRL untuk mengganti armada yang telah tua.
"Kita memang harus mengimpor barang baru. Tapi kita akan mengimpor tiga saja yang baru, untuk menutupi, kritisnya hanya tahun depan dan 2025," kata Luhut
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati menuturkan, rencana impor KRL bekas Jepang masih menunggu persetujuan dari Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi. Impor KRL bekas sendiri dilakukan untuk pengganti rangkaian kereta yang akan dipensiunkan.
"Betul, masih menunggu restu dari Kemenko Marves," ujar Adita dalam pesan singkatnya kepada Tirto, Jumat (26/5/2023).
Rencana impor KRL bekas oleh KCI sebetulnya mendapatkan dukungan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN. Dukungan Kemenhub sudah dituangkan dalam rekomendasi teknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada 19 Desember 2022.
“Pengadaan sarana ini harus segera dilaksanakan untuk menggantikan beberapa rangkaian kereta yang akan dipensiunkan pada 2023-2024, mengingat usia pakainya yang sudah terlalu lama," kata Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan dalam keterangan tertulisnya saat itu.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, impor KRL bekas ini perlu didukung seluruh kementerian. Sebab, kata dia, kebutuhan KRL pengganti ini dibutuhkan guna mendukung kelancaran penggunaan transportasi massal di Jabodetabek.
“Saya minta dukungan dari para menteri pengambil kebijakan, untuk kita saling mendukung," ujarnya saat acara Economic Outlook 2023 CNBC Indonesia di St. Regis Hotel Jakarta, saat itu.
Erick khawatir, jika impor KRL tidak direalisasikan akan menyebabkan tiket KRL Jabodetabek menjadi mahal akibat kekurangan armada. “Jangan kita justru tidak bersinergi, sehingga kembali justru angka-angka pengeluaran masyarakat jadi mahal," kata Erick.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
