tirto.id - PT KAI Commuter Indonesia (KCI) memutuskan untuk melakukan pembaharuan teknologi terhadap 19 kereta mulai tahun ini. Hal ini dilakukan setelah pemerintah tidak menyetujui rencana impor KRL bekas dalam rapat koordinasi dilakukan pada 21 Juni 2023.
"Rapat tersebut menyusun bagaimana pemenuhan kebutuhan sarana KRL melalui skema retrofit untuk replacement sarana yang ada dalam 5 tahun ke depan. Juga pengadaan sarana KRL baru untuk replacement dan penambahan kapasitas," jelas VP Corporate Secretary KCI Anne Purba dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (27/6/2023).
Anne menuturkan, pihaknya terus melakukan upaya-upaya dalam memenuhi kebutuhan pengadaan sarana kereta baru guna mengakomodir pengguna yang saat ini sudah diangka 850 ribu orang per hari. Adapun volume tertinggi pada tahun ini mencapai 975 ribu orang, dan akan terus bertambah.
"KAI Commuter menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholders atas dukungannya dalam proses pengadaan sarana kereta baru ini. Khususnya untuk memenuhi kebutuhan operasional lima tahun ke depan," imbuhnya.
Anne menambahkan KCI juga telah melakukan kontrak dengan PT INKA untuk pengadaan 16 trainset KRL baru dalam rangka penambahan kapasitas. Rangkaian kereta itu akan dikirimkan secara bertahap pada 2025-2026.
Sementara untuk replacement dengan adanya rencana konservasi dilakukan dengan mendatangkan sarana KRL baru di tahun 2024 sebanyak 3 trainset, retrofit 19 KRL yang dimulai tahun ini, dan mendatangkan 8 KRL baru pada 2027.
"Dengan demikian, total 24 trainset baru akan didatangkan dari PT INKA sampai 2027. Ini adalah bentuk dukungan KAI Commuter untuk produksi KRL dalam negeri, yang pastinya akan tumbuh terus," ujar Anne.
Dalam proses seluruh pengadaan sarana KRL tersebut, selain pendanaan dari PT KAI dan KAI Commuter, juga ada opsi dukungan pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Tentunya ini sangat penting untuk peningkatan pelayanan kepada pengguna kedepannya dan dukungan terhadap produksi sarana KRL dalam negeri. Hal ini terus dikaji dan dikoordinasikan dengan stakeholder termasuk dampak terhadap PSO yang sedang kami hitung dan kaji," tuturnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
