tirto.id - Pemerintah berencana memperpanjang kontrak izin usaha pertambanga khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengungkap alasan dilatarbelakangi oleh komitmen perusahaan untuk membangun smelter baru di Papua.
“Dia [Freeport] akan bangun smelter baru lagi, kemudian dia akan bangun divestasi lagi, nah jelas dalam undang-undang mensyaratkan perpanjangan itu pemasukan dari pemerintah harus bertambah,” kata Arifin di kantornya, Jakarta, Jumat (8/12/2023).
Dia menuturkan dalam Pasal 196 Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memungkinkan perusahaan tambang yang masih beroperasi, misal Freeport Indonesia untuk memperpanjang izin jika masih terdapat cadangan emas maupun tembaga.
Sebab itu, pemerintah saat ini sedang melakukan harmonisasi aturan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Arifin menuturkan, PT Freeport Indonesia masih memberikan keuntungan bagi pemerintah disamping juga cadangan masih tersedia untuk dilanjutkan.
“Kebutuhan akan cadangan ada, kemudian benefit untuk pemerintah yang diberikan, ya kan, kan enggak gitu-gitu saja,” kata Arifin.
“Cadangan kan itu sekarang ada sampai 2041, tapi masih banyak lagi. Ada empat layer, cukup seratus tahun lagi,” tambah Arifin.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberi lampu hijau perpanjangan IUPK kepada PT Freeport Indonesia hingga 2061. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Jokowi dengan Chairman and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan Inc, Richard Adkerson pada 14 November 2023.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Intan Umbari Prihatin
