tirto.id - Praktik pungutan liar (pungli) di jembatan timbang masih kerap terjadi meski pengelolaannya sudah ditangani pemerintah pusat. Keluhan itu disampaikan para pengemudi truk saat bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, pada 8 Mei lalu.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya segara menindaklanjuti keluhan itu. “[...] mulai tahun ini akan kami tertibkan, itu akan dikendalikan oleh pemerintah pusat, dan kami akan mengembalikan fungsinya untuk mengatur berat dan volume karena ini penting,” kata Budi usai mendampingi Presiden Jokowi menerima para sopir truk, seperti dilansir laman resmi Setkab.
Berdasar laporan yang diterima, Budi Karya menyebut banyak jembatan timbang tidak berfungsi secara benar dalam mengatur berat dan volume kendaraan pengangkut barang. Hal itu terjadi karena masih ada saja pungli yang membuat jembatan timbang malah menjadi ladang mengeruk dana untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Di situlah kemudian terjadi tawar-menawar. Kalau kita tetap berpegang pada fungsi jembatan timbang yang hanya untuk mengatur muatan, pasti penyimpangan-penyimpangan itu lebih bisa dikontrol,” kata Budi Karya saat ditemui, di Hotel Gran Melia, Jakarta, Jumat (11/5/2018).
Menurut Budi Karya, pihaknya tengah menyiapkan skema pengelolaan baru untuk jembatan timbang. Pria kelahiran 18 Desember 1956 ini berkata, pemerintah akan menggandeng pihak swasta untuk memberantas praktik pungli di jembatan timbang.
Berdasarkan rencana, kata Budi, pengelolaan oleh swasta ini berpotensi membuka lapangan kerja baru. Budi Karya menyebutkan pengelolaan jembatan timbang oleh swasta bakal sama halnya seperti pengelolaan tempat parkir. Swasta bakal menyiapkan tenaga kerjanya, sementara pemerintah melakukan kontrol dan bisa langsung memutus kerja sama apabila kinerja tak sesuai ekspektasi.
“Jadi swasta diberi tanggung jawab. Kalau mereka bisa menunjukkan kinerja yang baik, akan diberi bonus. Tidak ada kaitannya dengan investasi, melainkan lebih banyak untuk mengelola tenaga manusia,” kata Budi Karya.
Selain bersinergi dengan swasta, kata Budi Karya, pihaknya juga akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ia bahkan mengklaim aturan baru mengenai jembatan timbang sedang difinalisasi dan ditargetkan bisa segera direalisasikan setelah Lebaran 2018.
“Karena di PUPR itu, kan, ada anggaran merawat jalan. Insyaallah dengan tidak adanya pungli akan menjadi goalkeeper yang tangguh untuk menyelamatkan jalan-jalan kita dari kerusakan,” kata Budi.
Selain itu, Budi Karya menegaskan, dalam waktu dekat ia akan membuat surat edaran yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan di seluruh daerah. Selain berisi peringatan untuk meminimalisir terjadinya pungli, Budi Karya juga akan menghubungi Saber Pungli untuk melakukan berbagai upaya.
Saber Pungli Tidak Optimal
Saat disinggung terkait kinerja Saber Pungli dalam mengatasi praktik pungutan liar yang terjadi, Budi Karya enggan memberikan jawaban tegas. Ia berdalih keberadaan Saber Pungli tetap diperlukan dan ada hasilnya. “Kami harus percaya satu sama lain. Kalau ada suatu usaha bersama, saya yakin Saber Pungli juga bisa melaksanakannya,” kata Budi Karya.
Hal berbeda diungkapkan anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Alvin Lie. Ia justru mempertanyakan efektifitas dari Saber Pungli dalam memberantas praktik ilegal ini. Alvin menyebut praktik pungli ini sudah parah dan menggurita selama puluhan tahun, namun tidak berhasil diberangus.
“Sebetulnya tidak hanya pungli, namun perlu keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi. Kalau tidak ada tindakan yang luar biasa, tidak ada perubahan,” kata Alvin kepada Tirto, Jumat (11/5/2018).
Dalam konteks ini, kata Alvin, diperlukan komitmen yang sama mulai dari para pejabat, baik di pusat maupun daerah agar praktik pungli tidak lagi terjadi. “Tidak bisa petingginya menoleransi dan bahkan ikut menikmati hasil pungli. Sehingga perlu juga adanya sistem pengawasan yang efektif dan sanksi tegas,” kata Alvin.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemi Francis tidak melihat adanya perkembangan yang berarti dari berbagai laporan mengenai pungli. Menurut Fary, Komisi V DPR RI sudah sejak lama meminta pemerintah untuk memperbaiki sistem pada jembatan timbang beserta pengelolanya.
“Selain sistem, kinerja dan orang-orang yang mengelola jembatan timbang itu yang seringkali membuatnya dijadikan tempat pungli. Sehingga meski ada jembatan timbang, tapi jalan tetap dilalui kendaraan bermuatan besar,” kata Fary, Jumat (11/5/2018).
Tak hanya mempertimbangkan faktor sumber daya manusianya yang harus berintegritas, Fary juga mengimbau agar pemerintah menerapkan sistem yang efektif. Sehingga peran jembatan timbang dapat lebih dimaksimalkan, serta benar-benar bisa menjadi titik untuk menyeleksi apakah kendaraan itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak.
Terkait masalah ini, Menhub Budi Karya berkata pihaknya segara melakukan beberapa langkah konkret, yaitu: Pertama, akan memfungsikan kembali jembatan timbang sesuai dengan fungsinya. Kedua, akan mengumpulkan semua forwarder dan pemilik barang. Ketiga, akan mengumpulkan seluruh dishub daerah untuk membahas masalah ini.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Abdul Aziz
