Airlangga Hartarto Belum Jadi Ketua Umum Golkar Sampai Munaslub

tirto.id - Airlangga Hartarto telah ditunjuk sebagai Ketua Umum Golkar definitif menggantikan Setya Novanto. Namun, Wakil Ketua Dewan Pakar Golkar Mahyudin menegaskan posisi tersebut masih belum dijabat Menteri Perindustrian itu.

"Posisinya masih Plt Ketua Umum yang bertugas membawa Golkar ke Munaslub," kata Mahyudin kepada Tirto melalui telepon, Jumat (15/12/2017).

Sebab menurutnya, sesuai dengan AD/ART, mekanisme pergantian ketua umum harus dilakukan dalam forum Munas atau Munaslub, bukan rapat pleno.

"Kalau nanti muncul calon baru ya harus pemilihan," kata Mahyudin.

Namun menurutnya, karena dalam rapat pleno DPP Golkar memutuskan jabatan ketua umum lowong dan tidak ada yang bersedia mencalonkan diri selain Airlangga, Rabu (13/12/2017) lalu, ia diputuskan sebagai Ketua Umum Golkar.

"Tapi dalam politik mekanisme tertinggi, itu kesepakatan. Jadi nanti di Munaslub tinggal mengesahkan saja," kata Mahyudin.

Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid menyatakan pengangkatan Airlangga karena jabatan ketua umum dinyatakan lowong saat pembacaan dakwaan Novanto dibacakan dalam sidang tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Pengisian jabatan lowong dilakukan melalui rapat pleno dan memutuskan pergantian ketua umum dari Pak Setya Novanto ke Pak Airlangga," kata Nurdin saat menyampaikan putusan pleno di DPP Golkar, Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu malam.

Dia mengklaim keputusan rapat pleno ini bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan Pasal 13 dan 14 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) Golkar. Di sana dinyatakan pengisian lowongan antarwaktu pengurus DPP ditetapkan melalui rapat pleno DPP dan disampaikan di forum Rapimnas.

"Keputusan tersebut akan dilaporkan dalam Rapimnas 18 Desember nanti," kata Nurdin.

Selain itu, rapat pleno DPP Golkar juga memutuskan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) akan digelar pada 19-21 Desember di Jakarta. DPP Golkar pun telah membentuk struktur panitia Munaslub yang diketuai oleh Nurdin Halid dan Nusron Wahid sebagai sekretaris.