tirto.id - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, memastikan tak ada korelasi antara sikap politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pilkada 2024 dengan penentuan jatah kursi menteri pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mendatang.
Saat ini, KIM, koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, belum menentukan bakal calon gubenur dan wakil gubenur di tiga provinsi, yakni Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
"Saya tidak pernah mendengarkan itu saya langsung dari siapapun, apalagi dari Bapak Prabowo Subianto. Karena semangatnya adalah memang secara paralel kita sedang menyusun langkah-langkah bersama ke depan," kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).
AHY mengatakan parpol yang tergabung di KIM telah bekerja keras berjuang bersama-sama untuk bisa memenangkan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu.
Kerja keras berbuah kemenangan itu kini akan kembali diperjuangkan dalam kontestasi pilkada guna melanjutkan pembangunan lima tahun ke depan.
"Ada semangat untuk bisa menyiapkan langkah strategi yang bisa menyukseskan keberlanjutan pembangunan lima tahun mendatang," ucap AHY.
KIM, kata AHY, memberikan otoritas penuh kepada Prabowo untuk memantapkan visi misinya usai dilantik. Seluruh parpol pendukung dan pengusung pun siap menyukseskannya.
"Kami sadar itu adalah hak prerogatif presiden terpilih dan juga tentunya kami menjunjung tinggi etika dalam berkoalisi," tutur AHY.
Ia mengatakan dalam mengusung figur pada pilkada, parpol tergabung dalam KIM mencari kandidat-kandidat yang bisa diusung bersama-sama. Figur yang diusung tentu memiliki kans kemenangan.
"Karena kalau hanya cocok, tapi tidak menang buat apa? Tapi juga tidak berarti yang penting menang setelah itu enggak peduli hubungannya bagaimana, tidak juga seperti itu," tukas AHY.
Menurut AHY, sering kali peta pilkada sudah terbentuk bahkan sebelum pilpres. Oleh karena itu, jelas AHY, tidak mudah menyederhanakan komposisi pilpres dengan pilkada.
"Ini terbukti, bukan hanya Demokrat semua partai juga mengalami tantangan yang sama," kata AHY.
Ia mengatakan Demokrat saat ini masih menggodok figur untuk diusung di Pilkada Jateng, Jakarta, dan Jawa Barat.
"Khusus untuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah ini masih terus kita godok, kita terus survei, karena segala update itu penting sebelum pada akhirnya Demokrat mengambil keputusan. Begitu pula partai-partai lain yang ada di jajaran KIM," tutup AHY.
Pada Pilkada Jakarta misalnya, KIM memang menjagokan Ridwan Kamil. Namun, Golkar sebagai rumah RK-panggilan karibnya, kukuh memajukannya di Pilkada Jabar meski Gerindra sudah memberikan rekomendasi.
Pertimbangan, Golkar ialah elektabilitas Ridwan Kamil cenderung menurun semenjak kemunculan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Berbeda dengan Jawa Barat, justru elektabilitas RK melejit dibandingkan figur lain.
Pecah kongsi juga sudah mulai terlihat di internal KIM untuk Pilkada Banten. Gerindra mengusung pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah sebagai bakal cagub dan cawagub.
Sementara Golkar, menugaskan Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Airin Rachmi Diany untuk maju di Banten.
Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman, optimistis walaupun beda figur yang dijagokan di Pilkada Banten, partainya dan Golkar, tak mengganggu soliditas KIM.
Habiburokhman mengatakan meski pecah kongsi dengan Golkar di Pilkada Banten, Gerindra siap bersaing secara sehat.
"Kalau enggak bisa bareng, ya tentu kita berkompetisi secara sehat," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis siang.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Bayu Septianto