tirto.id - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, buka suara terhadap kritikan mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, terkait penonaktifan NIK. Menurut Heru, Jakarta memang merupakan wilayah yang bisa dihuni oleh siapa pun. Namun, Pemprov DKI hanya sekadar menegakkan peraturan.
“Kalau warganya sudah tinggal di daerah lain, di luar Jakarta, contoh banyak masukan dari tokoh masyarakat, rumahnya, alamatnya, dipakai oleh orang yang tidak dikenal,” kata dia di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2024).
Heru menyebutkan, selain tokoh masyarakat, pemilik atau pengelola rumah indekos juga merasa berkeberatan dengan warga ber-NIK DKI yang tak lagi tinggal di Jakarta. Sebab, kamar kos yang dihuni warga itu tak bisa lagi disewakan ke orang lain.
Kemudian, ada banyak insiden warga ber-KTP Jakarta yang meninggal, tetapi tidak dilaporkan kepada perangkat RT/RW setempat.
“Yang sangat perlu mendapatkan perhatian, jika seseorang itu kecelakaan, alamatnya berbeda, tempat RT-nya sudah tidak ada RT, tempat lokasi yang di alamat itu sudah tidak ada bangunan rumah, ke mana kita mau memberitahu keluarga? Dan itu terjadi,” urai Heru.
Karena itu, Heru kembali menegaskan, Pemprov Jakarta hanya menjalankan peraturan yang sudah ada terkait penonaktifan NIK.
“Sekali lagi, Pemprov DKI hanya melaksanakan aturan yang sudah ada," tutur Heru.
Ahok menyoroti program Heru Budi soal penonaktifan NIK DKI milik warga yang tak lagi tinggal di Jakarta. Menurut Ahok, warga yang terdampak bakal kesulitan mengurus administrasi kependudukan nantinya.
“Bagi saya, itu bukan suatu hal yang sangat penting. Jadi, jangan merepotkan orang lah,” kata Ahok dalam akun YouTube-nya yang diunggah pada 3 Mei 2024.
Ia memberikan contoh, ada warga ber-KTP Jakarta yang kerja di luar kota selama 6 bulan hingga satu tahun. Lantas, warga tersebut harus dipersulit ketika kehilangan NIK DKI-nya karena dinonaktifkan Heru Budi.
Ahok menegaskan, Jakarta seharusnya menjadi wilayah untuk semua warga. Terlebih, Jakarta akan kehilangan status Ibu Kota dan menjadi kota ekonomi.
“Harusnya, megapolitan ini, kita terbuka [untuk] siapa pun yang mencari makan di Jakarta. Asal, tidak membuat kriminalitas atau merugikan Jakarta. Itu lebih penting menurut saya,” kata Ahok.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Abdul Aziz
