Agrinas Pastikan Target Pendirian 83 Ribu KDKMP Tidak Berubah

tirto.id - Direktur Utama (Dirut) Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, memastikan target pembentukan 83 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tetap berjalan sesuai rencana pemerintah. Menurutnya, proses pembentukan koperasi saat ini terus berlangsung dan telah memasuki tahapan penguatan kelembagaan serta penyiapan ekosistem usaha di berbagai daerah.

“Pemerintah, sampai hari ini, kami masih tetap komitmen untuk menyelesaikan 83.000 gerai koperasi tidak berubah. Di setiap desa, negara harus hadir untuk melayani,” kata Joao saat ditemui usai acara Indonesia Summit 2026 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (18/06/2026).

Joao mengatakan, Agrinas akan melakukan pendampingan terhadap KDKMP selama dua tahun pertama. Setelah itu, operasional KDKMP akan dijalankan oleh sistem dan kelembagaan yang telah dibentuk sehingga aktivitas usaha maupun distribusi tetap berjalan.

“Sistem digitalisasinya tetap mereka karena nanti akan dibentuk Koperasi Desa Merah Putih Nasional kemudian Koperasi Merah Putih Wilayah, di mana nanti akan ada distribution center-nya dan semua sistem itu tetap berjalan dan mereka selama 2 tahun,” jelas Joao.

Lebih lanjut, Joao pun optimistis koperasi yang telah mendapatkan pendampingan tersebut akan beroperasi secara mandiri. Menurut dia, masa pendampingan dua tahun diberikan untuk memastikan pengelola koperasi memahami sistem yang dibangun sekaligus mampu mengembangkan ekosistem usaha di wilayah masing-masing.

“Kita yakin bahwa mereka akan sudah mahir mengendalikan sistem dan ekosistemnya terbentuk. Kalau belum terbentuk, akan kita dampingin terus sampai terbentuk,” ujar Joao.

Ia juga mengatakan bahwa sistem digital yang diterapkan pada KDKMP memungkinkan pengawasan distribusi barang subsidi secara terbuka. Menurut Joao, seluruh aktivitas distribusi dapat dipantau oleh pemerintah secara real time sehingga penyaluran berbagai program kepada masyarakat dapat diawasi dengan lebih akurat.

“Seluruhnya, jadi nanti hari ini, detik ini, seluruh kementerian, presiden pun bisa mengakses minyak kita yang disubsidi oleh uang publik, itu berapa yang telah dibeli atau dijual kepada pihak yang menerima manfaat. Secara nasional bisa ketahuan, jadi sangat terbuka,” pungkas Joao.