tirto.id - Nasionalisme yang bersemayam dalam diri H.O.S. Tjokroaminoto sudah teruji sejak muda, mulai dari lingkup keluarga. Ia adalah anak kedua dari 12 bersaudara. Ayahnya, R.M. Tjokroamiseno, adalah pensiunan Wedono Distrik Kanigoro, Madiun.
Saat saudara-saudari Tjokroaminoto meniti karier sebagai pamong praja alias pegawai Pemerintah Hindia Belanda, ia dan seorang adik laki-laki justru fokus mengorganisir massa pro-kemerdekaan. Sang adik itu adalah R.M. Abikusno Tjokrosujoso.
Nama Abikusno tidak seterkenal Tjokroaminoto. Tapi sejarah mencatatnya sebagai salah seorang tokoh penting dalam masa pergerakan nasional, ikut merancang undang-undang dasar negara, hingga masuk dalam tubuh pemerintahan Republik Indonesia pertama.
Drs. Suratmin mencatat kisah hidupnya dalam biografi singkat bertajuk R.M. Abikusno Cokrosuyoso: Hasil Karya dan Pengabdiannya (1982).
Abikusno lahir di Dolopo, daerah Madiun, pada 15 Juni 1897. Meski berdarah biru sebab ayahnya keturunan Hamengkubuwana I, ia kerap tak mau mencantumkan gelar “raden mas”. Status ningrat itu tetap membuatnya lebih beruntung ketimbang anak lain karena bisa bersekolah hingga pendidikan tingggi.
Abikusno mendalami ilmu arsitektur sejak duduk di Koninigin Emma School, sekolah kejuruan menengah Belanda di Surabaya. Ia dikenal menerapkan metode belajar autodidak sampai lulus pada awal Juni 1917. Kemampuannya makin matang usai mencapai gelar arsitek melalui kursus tertulis yang dikirim dari Belanda.
Berkat Aktivisme Sang Kakak
Di sela-sela studi Abikusno mengikuti aktivisme Tjokroaminoto di Sarekat Islam (SI, awalnya Sarekat Dagang Islam atau SDI), organisasi pribumi paling berpengaruh pada awal abad ke-20.
Perjuangan organisasi yang berbasis di Solo ini awalnya dimaksudkan untuk memperkuat basis pedagang-pedagang Islam. Tapi SI lambat laun meluas sebagai gerakan anti-kolonialisme/imperialisme dengan jangkauan tingkat nasional.
Abikusno mengikuti perjalanan kakaknya hingga ke daerah-daerah, hingga akhirnya visi perjuangan SI meresap ke pikirannya.
Aktivisme Abikusno dimulai dengan menjadi pengurus SI Kediri sembari memimpin majalah mingguan Sri Joyoboyo. Di dalamnya ia menungkan pemikiran dalam beragam topik, tapi dasarnya adalah kritik yang telengas terhadap ketidakadilan yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda.
Sri Joyoboyo berkembang pesat karena merupakan majalah mingguan satu-satunya di daerah Kediri dan Jawa Timur bagian selatan. Pemakaian Bahasa Indonesia juga jadi faktor utama mengapa majalah itu digemari warga pribumi.
Pada 1929 SI berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Sepeninggal kakaknya yang wafat pada 17 Desember 1934, terjadi perpecahan internal akibat meruncingnya perbedaan pandangan elilte-elite soal hubungan partai dengan pemerintah Hindia Belanda.
Abikusno mendorong partai menjalankan “politik hijrah” mengingat kolonialisme Belanda makin buruk setelah dunia diguncang krisis ekonomi. Ia memilih sikap non-kooperatif. Reputasi Abikusno yang dikenal keras kepala mulai terlihat sebab ia mesti berhadapan dengan kepala-kepala keras lainnya.
Salah satunya adalah Agus Salim, yang menilai sikap non-kooperatif akan mempersempit gerak partai. Ia meminta diadakan peninjauan kembali serta mendorong agar PSII bersikap kooperatif. Anggota partai lain terbelah. Ada yang mengikuti Abikusno, ada yang sepakat dengan Agus Salim.
Polemik ini dibawa ke Kongres Majelis Taklim di Malang pada 8-12 Juli 1936. Kongres membawa Abikusno ke tampuk kepemimpinan PSII. Perdebatan terkait sikap partai ia menangkan sebab Agus Salim dan kawan-kawan pendukung kooperasi keluar setahun setelahnya.
Seruan Indonesia Berparlemen
Pada masa-masa setelahnya partai sempat goyah kembali sebab Abikusno berseberangan pendapat dengan Kartosoewirjo. Meski demikian ia tetap memfokuskan diri dalam upaya-upaya menyegerakan kemerdekaan nusantara. Salah satunya adalah dengan membentuk GAPI atau Gaboengan Politik Indonesia.
Ahmad Mansur Suryanegara dalam Api Sejarah 1 (2009) mengemukakan GAPI sebagai front persatuan yang terdiri dari semua partai dan organisasi sosial yang menganjurkan kemerdekaan Indonesia.
GAPI dibentuk melalui rapat nasional di Jakarta pada 21 Mei 1939. Tokoh-tokoh pendiri selain Abikusno adalah Muhammad Husni Thamrin dan Amir Syarifudin.
Ahmad menganalisis penunjukan Abikusno sebagai pemimpin GAPI adalah karena ia mengetuai partai bermassa banyak. Salah satu dampak positifnya adalah kesuksesan Kongres Rakyat Indonesia yang GAPI gelar pada 25 Desember 1939.
Dalam kongres didengungkan tuntutan “Indonesia Berparlemen”. Keputusan penting lain adalah penerapan bendera Merah Putih dan lagu "Indonesia Raya" sebagai bendera dan lagu persatuan, juga peninigkatan pemakaian bahasa Indonesia bagi rakyat Indonesia.
Ahmad mencatat tuntutan Indonesa Berparlemen mengulang Tuntutan Natuonal Congres Centraal Sjarikat Islam di Bandung pada Juni 1916, yakni seruan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Tjokroaminoto mengemukakan seruan kepada Belanda yang saat itu sedang berada di tengah-tengah Perang Dunia I.
Dikira Moderat oleh Jepang
Jepang berkuasa atas Indonesia sejak awal Maret 1942. Mereka awalnya dianggap sebagai juru selamat bangsa Indonesia sebelum kemudian menampakkan sifat asli, yakni hasrat kolonialisme serupa yang digagas Belanda. Dalam beberapa segi mereka bahkan menjalankan kebijakan dengan lebih kejam.
Remy Maninier dalam Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi & Islam Integral (2013), mencatat tak lama setelah berkuasa Jepang memulai Gerakan Tiga A. Namanya berasal dari slogan bahwa Jepang adalah pemimpin, pelindung, dan cahaya Asia.
Di dalamnya didirikan suatu subseksi Islam yang dinamakan Persiapan Persatuan Umat Islam yang diketuai Abikusno.
“Abikusno untuk sementara dianggap oleh pihak Jepang sebagai pemimpin Islam Indonesia yang wajar. Akan tetapi, ini tidak lama sebelum pihak Jepang (seperti halnya orang-orang Belanda) mulai meragukan pemimpin-pemimpin Islam modernis yang aktif secara politik,” catat Remy.
Kembali merujuk pada tulisan Suratmin, meski dipandang sebagai ancaman, di masa itu Abikusno dan tokoh lain dipekerjakan sesuai keahliannya. Abikusno ditunjuk untuk menangani sejumlah pembangunan infrastruktur di Jakarta termasuk perbaikan gedung yang kini menjadi Istana Merdeka.
Menggagas UUD hingga Sumpah Presiden
Situasinya memburuk untuk Jepang mulai 1944. Garis pertahanan mereka terancam di Pasifik. Sekutu mulai berada di atas angin, termasuk di gelanggang Eropa.
Melihat keadaan makin kritis, Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Badang Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pun dibentuk pada bulan September di mana Abikusno menjadi salah satu anggotanya. Ia disebut beberapa sejarawan mewakili golongan Islam.
BPUPKI menjalankan sidang pertama pada akhir Mei 1945 dan menemui kebuntuan terutama saat membahas asas dan dasar negara. Kemudian dibentuklah Panitia 9 (karena terdiri dari sembilan orang), termasuk di dalamnya Abikusno, untuk memecahkan problem tersebut.
Pada 22 Juni 1945 Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan undang-undang dasar yang kelak disebut sebagai Piagam Jakarta. BPUPKI memfinalisasikannya melalui beberapa perubahan, termasuk mengganti sila pertama dasar negara (Pancasila) dari “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan yang maha esa”.
Pada saat rapat memasuki sesi pembahasan sumpah presiden, Abikusno memberikan usul pertama, dan diterima melalui beberapa perubahan. Fakta ini membuat Abikusno juga memperoleh gelar “penggagas sumpah presiden”.
Kontribusinya dalam BPUPKI terus mengalir dalam rapat-rapat lanjutan. Termasuk di antaranya ia teliti mengoreksi rancangan pernyataan kemerdekaan yang digagas Sukarno.
Menhub Pertama RI
Abikusno menjadi saksi kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 atau 9 Ramadan 1334 Hijriah.
Nuansanya penuh kegembiraan, apalagi kejadian bersejarah itu adalah hal yang dicita-citakan kakaknya. Meski demikian jalannya tidak segera mulus sebab Belanda tetap jadi kerikil dalam upaya Indonesia menuju negara berdaulat.
Abikusno tercatat dua kali menduduki kursi Menteri Perhubungan. Untuk periode pertama, sebagai Menhub pertama RI, ia ditunjuk Sukarno saat membentuk kabinet RI pertama tanggal 19 Agustus 1945.
Tugasnya berat: membangun sarana transportasi antardaerah, terutama antarkota di berbagai daerah. Ini penting sebab infrastruktur menopang pembangunan di bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Salah satu prestasi terbaiknya adalah membuka jalur kereta api Jakarta-Merak.
Abikusno bekerja dengan keras kepala, artinya disiplin dalam menjalankan berbagai rencana. Sebagai seorang politikus, ia turut setia memegang prinsipnya.
Posisi menhub kembali dipercayakan ke pundaknya pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955). Tapi ia mengundurkan diri pada 19 November 1954. Selepas pensiun ia kembali aktif di PSII sembari meneruskan kesibukan di bidang arsitektur.
Terseret Kontroversi Tan Malaka
Abikusno menjalani dua dunia itu dengan masih bersikap keras dalam memegang prinsip. Namun akibatnya ia justru terseret kontroversi karena namanya masuk dalam daftar tokoh Islam yang ikut Persatuan Perjuangan, organisasi massa yang dibentuk dan dipimpin Tan Malaka.
Harry A. Poeze dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia (2008) memaparkan Persatuan Perjuangan menjunjung visi kemerdekaan Indonesia 100 persen. Organisasi ini tidak puas dengan lambannya diplomasi yang dilakukan Perdana Menteri Sutan Sjahrir.
Perselisihan antara Persatuan Perjuangan dan pemerintah parlementer berujung pada Peristiwa 3 Juli 1946 ketika Persatuan Perjuangan melakukan percobaan kudeta. Organisasi bubar dan tokoh-tokoh utamanya ditangkap—termasuk Abikusno.
Penahanan Abikusno sempat berpindah-pindah, antara lain dari Tawangmangu, Ponorogo, lalu ke Madiun. Ia ditahan bersama M. Yamin, Buntaran, Ahmad Subardjo, Iwa Kusuma Sumantri dan Tan Malaka. Para tahanan ini diberi grasi dan dibebaskan pada 17 Agustus 1948.
Setelahnya Abikusno kembali berkecimpung di dunia arsitektur. Ia meninggal pada 11 November 1968 di Surabaya akibat penyakit tekanan darah tinggi. Jenazahnya dimakamkan melalui upacara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Surabaya.
==========
Sepanjang Ramadan hingga lebaran, kami menyuguhkan artikel-artikel yang mengetengahkan pemikiran para cendekiawan Muslim Indonesia di paruh pertama abad ke-20. Kami percaya bahwa pemikiran mereka telah berjasa membentuk gagasan tentang Indonesia dan berkontribusi penting bagi peradaban Islam. Artikel-artikel tersebut ditayangkan dalam rubrik "Al-Ilmu Nuurun" atau "ilmu adalah cahaya".
Editor: Ivan Aulia Ahsan
