tirto.id - Kementerian Perhubungan berencana membuat bus Trans Jawa. Rencana ini dibuat setelah pemerintah menilai tingginya antusiasme masyarakat terhadap jalur tol Trans Jawa yang membentang dari Merak hingga Surabaya.
Rencana itu sedianya dilaksanakan Direktorat Jenderal Moda Transportasi Darat. Menurut Dirjen Moda Transportasi Darat Ahmad Yani, sejauh ini rancangan bus tersebut baru akan dibahas dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda).
"Ini baru akan dibicarakan kesiapannya seperti apa," kata dia kepada reporter Tirto, Senin (7/1/2018).
Menurut Yani, pemerintah hanya sebatas mencetuskan ide. Pengoperasian bus itu nantinya akan diserahkan kepada BUMN dan Swasta. Pelibatan kedua pihak itu ditujukan supaya fasilitas transportasi lebih banyak tersedia.
“Biar lebih banyak mobilnya,” kata Yani.
Bus Trans Jawa ini ditargetkan terealisasi pada pertengahan 2019. Meski baru pembahasan, Yani menyebut, rencana ini bakal dilakukan bertahap disertai serangkaian uji coba dan tes pasar.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengafirmasi pernyataan Ahmad Yani. Menurutnya, Kemenhub membuka kesempatan kepada BUMN dan swasta untuk terlibat dalam layanan bus ini.
Budi menyebut Kemenhub tak akan memprioritaskan BUMN. Semua badan usaha bakal dapat kesempatan sama untuk mengoperasikan layanan ini.
“Sejauh ini, kami combine. Kalau saya ingin lihat dulu siapa yang berminat. Sejauh ini bisa saja 50-50 porsi BUMN dan swastanya,” ucap Budi saat ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin lalu.
Namun, Budi berbeda pandangan dengan Yani terkait realisasi layanan yang menunggu respons masyarakat. Menurut Budi, layanan ini akan tetap dilaksanakan meski sepi peminat.
Kemenhub akan menggandeng Perum Damri untuk menyediakan layanan ini. Hal ini sesuai dengan instruksi menteri perhubungan kepada Budi, yang meminta perusahaan BUMN dan swasta melaju di jalur tol tersebut.
Untuk memastikan swasta yang tertarik, Budi menyebut, Kemenhub juga akan menyediakan subsidi bagi tarif penumpang. Tujuannya, agar para pengelola tetap mau bertahan dalam layanan ini.
“Kalau swasta tertarik ya, silakan. Nanti bisa awal-awal kami subsidi agar sebelum swasta masuk pun, layanan ini tetap jalan,” ucap Budi.
Harus Ada Aturan
Wacana penyediaan bus Trans Jawa dikritisi Sekjen DPP Organda Ateng Aryono. Menurut Ateng, wacana yang diembuskan Kemenhub ini seolah menjadikan kementerian itu sebagai operator. Ini jelas menyalahi fungsi lantaran Kemenhub adalah pembuat kebijakan.
“DPP Organda berharap Kementerian Perhubungan tetap konsisten pada domain regulator, bukan sebagai operator,” kata Ateng dalam keterangan tertulis yang diterima reporter Tirto.
Ateng mengatakan khawatir bila nantinya terjadi tumpang tindih regulasi soal pengelolaan layanan ini. Jika pemerintah memang harus jadi operator, Ateng menyarankan, Kemenhub bekerja sama dengan swasta untuk jalur perintis.
"Nantinya wacana ini harus disertai regulasi yang memadai untuk meminimalisir masalah," kata Ateng.
Sementara itu, Kepala Laboratorium Transportasi Teknik Sipil Universitas Indonesia (UI) Tri Tjahjono mengatakan, yang terpenting dari realisasi bus Trans Jawa ini adalah kualitas SDM dan kendaraan yang akan melewati rute itu harus diperketat.
“Sebenarnya enggak jadi masalah [ide berasal dari Kemenhub]. Hal yang penting badan pengelola bus Trans Jawa ini harus berbadan hukum, itu bisa BUMN, BUMD, swasta atau koperasi,” kata dia kepada reporter Tirto, Rabu (9/1/2019).
Tri menjelaskan, dari program pengadaan fasilitas yang tersedia, faktor keselamatan menjadi hal yang paling utama.
Namun, kata dia, rencana pemerintah yang awalnya hanya akan melibatkan Damri dirasa kurang tepat. Menurutnya, sebaiknya pemerintah mengajak juga swasta sebagai perusahaan yang sudah eksisting untuk bergabung.
"Operator eksisting di Trans Jawa itu seharusnya mendapat opportunity yang sama. Karena dengan begitu dia bisa meng-improve kualitas dari perusahaannya,” kata dia.
Menurut Tri, karena memiliki standar yang lebih tinggi, maka diharakan kualitas dari bus swasta juga akan lebih baik.
"Kalau saya lebih senang dengan terbukanya Trans Jawa itu ada regulasi tambahan. Karena ini jarak panjang. Jadi ini kriterianya yang harus diterima oleh perushaan bis nanti pemainnya itu harus lebih ketat,” kata Tri.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Abdul Aziz
