tirto.id - "Ya, kalau yang dinyatakan yang menang itu hanya dua orang, ya berarti saya memang sudah kalah."
Pernyataan itu diucapkan Amien Rais 15 tahun lalu, dua pekan setelah putaran pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) digelar pada 5 Juli 2004. Waktu itu perhitungan suara belum rampung seratus persen. Tetapi, melihat perkembangan perhitungan suaranya, sebagai kandidat presiden, Amien yang berpasangan dengan Siswono Yudho Husodo mawas diri bahwa pihaknya telah kalah.
Menurut catatan majalah Tempo, Amien-Siswono mengklaim mendapatkan 20 juta suara. Tetapi, timnya tidak mengajukan gugatan hasil Pilpres 2004 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sikap legowo ala Amien tidak diikuti kubu lain yang juga tidak lolos ke putaran kedua Pilpres 2004: Wiranto-Salahuddin Wahid. Pasangan calon (paslon) yang menempati peringkat ketiga, tepat di bawah paslon Megawati-Hasyim, ini merasa dicurangi. Menurut mereka, sebanyak 5,4 juta suara tambahan semestinya mereka dapatkan bila tidak ada kecurangan.
Walhasil, kubu Wiranto-Wahid pun menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke MK. Setidaknya sembilan keberatan diajukan Wiranto-Wahid kepada MK. Mulai dari adanya penambahan suara untuk salah satu pason, pengurangan suara untuk salah satu paslon, hingga penambahan suara untuk semua paslon dengan persentase beragam.
Pengacara Wiranto-Wahid, Albert M. Sagala, yakin suara Wiranto jeblok di sejumlah tempat karena kecurangan. Kepada Tempo, Albert mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan perolehan suara di Pilpres 2004. Misalnya, dia menyatakan di rekapitulasi suara di Demak, Jawa Tengah, Megawati-Hasyim memperoleh 5.403 suara di Kecamatan Gajah menurut panitia pemilihan kecamatan (PPK). Tapi, di rekapitulasi KPU Demak, suara Mega-Hasyim bertambah 60 menjadi 5.463.
Albert juga mengatakan suara Wiranto-Wahid yang direkap KPU daerah lebih kecil daripada yang dicatat PPK. Menurut Albert, ini terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Banten.
Namun, kubu Wiranto-Wahid tidak dapat memberikan bukti kecurangan-kecurangan yang disodorkannya di pengadilan MK. Walhasil, gugatan mereka ditolak. Wiranto-Wahid tetap tidak melenggang ke putaran kedua.
Tim Garuda JK-Wiranto, IMDI ala Poyuono
Begitulah kira-kira jalannya pilpres di Indonesia. Usai pemungutan suara digelar, selalu ada kubu yang menuding pilpres berjalan curang di sejumlah tempat. Kecurangan itu merugikan mereka. Sebuah tim khusus pun dibentuk guna mencari buktinya.
Pada Pilpres 2009, paslon Jusuf Kalla (JK)-Wiranto membentuk Tim Garuda untuk memantau pemungutan suara. Tim ini berisi purnawirawan tentara dan dipimpin Marsekal Madya (Purn.) M. Basri Sidebahi.
Berdasarkan laporan Tempo, tim ini menemukan indikasi kecurangan berupa kertas suara telah tercoblos di Timika, Papua. Tim Garuda juga mendapatkan formulir C1 ganda di Kediri, Jawa Timur dan formulir C1 yang sudah ditandatangani di Tangerang, Banten.
Sementara itu, Fahmi Idris, politikus Golkar sekaligus ketua tim kampanye nasional JK-Wiranto, juga menyebut terjadi kecurangan di Tangerang. Menurutnya, kecurangan yang terjadi berupa formulir C1 sudah terisi angka.
Kubu Megawati-Prabowo di Pilpres 2009 pun membentuk sejumlah tim untuk menelisik kecurangan. Tim khusus pengumpul indikasi kecurangan diketuai Budiman Sudjatmiko, politikus PDIP yang saat itu menjadi juru kampanye Megawati-Prabowo. Tim verifikasi data di lapangan dipimpin Bambang Wuryanto, politikus PDIP yang ketika itu menjabat sekretaris fraksi partainya di DPR. Sedangkan indikasi kecurangan yang terbukti ditangani tim advokasi pimpinan Gayus Lumbuun, juga politikus PDIP.
Politikus PDIP lainnya, Arif Wibowo, ditugaskan mengepalai tim penyusur nama-nama ganda dalam daftar pemilih tetap (DPT). Anggota tim itu, Fadli Zon (politikus Gerindra), menyatakan nama ganda dalam DPT berjumlah 7,65 juta. Mereka tersebar di 69 kabupaten dan kota di enam provinsi.
Tim lain diorganisasi Arief Poyuono, ketua Presidium Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu. Semasa kampanye Pilpres 2009, Arief dan sejumlah pegiat buruh meneken kontrak politik dengan paslon Megawati-Prabowo. Sekarang, Poyuono menjabat wakil ketua umum Gerindra.
Pada hari pemungutan suara, Poyuono menggelar hitung cepat sendiri. Menurut laporan Tempo, Poyuono mengatakan mewakili lembaga survei Indonesia Development Monitoring Institute (IDMI). IDMI mengklaim Megawati-Prabowo merebut 38,8 persen suara. Bila itu benar, seharusnya Pilpres 2009 digelar dua putaran. Selain itu, IDMI juga menyebarkan data tentang kecurangan Pilpres 2009.
Menurut tim Poyuono, 5.000 surat suara yang memilih Megawati di Koja, Tanjung Priok, dinyatakan rusak. Sedangkan di Lampung, relawan Poyuono menemukan surat suara yang hanya berisi foto paslon SBY-Boediono.
Petahana presiden saat itu, SBY, sulit menerima dan mengerti tuduhan penggelembungan suara.
"Sulit bagi saya untuk mengerti misalnya ada tuduhan penggelembungan suara sampai jutaan suara. Di mana yang namanya kejadian kecurangan itu? Jalannya seperti apa untuk curang?" kata SBY, seperti dilansir Kompas (6/8/2009).
Pada 12 Agustus 2009, MK - yang saat itu diketuai Mahfud MD - menolak permohonan perselisihan hasil Pilpres 2009 yang diajukan JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo. MK menilai tidak ada pelanggaran bersifat yang sistematif, terstruktur, dan masif.
Amien versus Wiranto di Pilpres 2019
Setelah kalah di Pilpres 2004, Amien tak lagi maju sebagai kandidat di Pilpres selanjutnya. Dia juga tidak mengemban jabatan publik selepas menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999-2004.
Namun, laki-laki kelahiran Surakarta ini menjadi sorotan media massa dalam lima tahun terakhir karena getol mengkritik pemerintahan presiden Jokowi, turut hadir dalam pelbagai Aksi Bela Islam dan reuninya, serta bergabung dalam anggota dewan pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, paslon penantang Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.
Tiga pekan sebelum pemungutan suara dihelat, Amien menyatakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 berjalan curang, sistematis, dan brutal di hadapan peserta Apel Siaga Umat 313. Itu terjadi, menurut Amien, sebab Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi bagian dari petahana. MK bukan tempat pengaduan kecurangan yang berguna, tapi kecurangan itu mesti dilawan lewat people power, ujar Amien.
Dalam satu pekan terkahir, suara Amien lantang dalam pelbagai unjuk rasa bertajuk "people power" menentang hasil Pilpres 2019 yang menurut hasil cepat dimenangkan Jokowi-Ma'ruf.
Meski demikian, seruan people power tersebut ditafsirkan pula sebagai makar oleh pendukung Jokowi-Ma'ruf. Relawan Jokowi-Ma'ruf Center bernama Suryanto dan politikus PDIP, Dewi Ambarwati Tanjung melaporkan Eggi Sudjana, politikus PAN, yang menyerukan people power untuk merespons Pemilu yang curang dan manipulatif, ke pihak kepolisian. Dalih pelapor: Eggi telah berbuat makar, menghasut, dan menyebarkan ujaran kebencian.
Nama Amien juga masuk dalam daftar yang disusun Tim Asistensi Hukum Nasional bentukan Wiranto (sekarang menko polhukam) guna mengkaji potensi pidana aktivitas dan ucapan tokoh-tokoh politik pasca-Pemilu 2019. Selain Amien, 15 orang lain disebut-sebut juga masuk ke dalam daftar tim tersebut.
"Aparat penegak hukum tidak akan ragu-ragu lagi untuk menindak tegas siapa pun. Siapa pun yang nyata-nyatanya melawan hukum yang berusaha mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu," kata Wiranto saat mengumumkan pembentukan Tim Asisten Hukum Nasional.
Editor: Windu Jusuf
