Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan pemerintah terus memperbaiki tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pernyataan ini disampaikan Gibran mengingat desakan berbagai elemen masyarakat dalam aksi unjuk rasa di berbagai daerah.
Gibran menekankan pemerintah akan memastikan dua program prioritas itu bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, upaya pencegahan dari praktik-praktik korupsi juga makin ditingkatkan.
"Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG & KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan eksekusi program bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif, efisien, serta terbebas dari praktik-praktik korupsi," kata Gibran dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).
Berbagai upaya tersebut, kata Gibran, menjadi salah satu yang dilakukan pemerintah demi menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan begitu, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar dan berdampak pada meningkatnya perekonomian nasional.
"Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional," ungkap Gibran.
Sekelompok mahasiswa Universitas Bung Karno melakukan aksi unjuk rasa di area Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dalam tuntutannya, pedemo meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi sejumlah program kerjanya, salah satunya adalah makan bergizi gratis (MBG).
"Sub Poinnya yaitu membekukan sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis dan kebijakan deputi kedaulatan pangan di wilayah terkait untuk audit transparansi," kata Ketua Umum BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Andi, Senin (15/6/2026).
Di sela unjuk rasa tersebut, Andi dan beserta kawannya yang sesama pengunjuk rasa diajak masuk oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di dalam Istana yang berjarak hanya beberapa meter dari lokasi unjuk rasa.
Selain meminta evaluasi MBG, Andi menyebut pihaknya meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM, Pertamax di seluruh wilayah Indonesia. Para pengunjuk rasa menyebut kenaikan BBM tersebut merusak daya beli masyarakat yang kian lemah akibat kebijakan tersebut.
"Dan di sini ada poin mendesak otoritas moneter pusat untuk melakukan intervensi stabilitas Rupiah dan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional karena terbukti menghancurkan daya beli domestik masyarakat," terangnya.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
