Wamensos Dorong Pemberdayaan Kelompok Rentan di Sulawesi Barat

tirto.id - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, mendorong pemberdayaan kelompok rentan di Sulawesi Barat, khususnya orang tua murid Sekolah Rakyat, lebih diperkuat lagi. Ia menilai upaya ini strategis untuk pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Hal itu disampaikan saat Agus Jabo menemui rombongan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam forum audiensi di Ruang Rapat Lantai 6, Working Space Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, pada Senin (13/4/2026).

Terkait program pemberdayaan, Agus Jabo menilai kuota bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih perlu ditingkatkan. Secara nasional, ada sekitar 2 juta KPM yang memerlukan intervensi melalui program pemberdayaan.

Sementara itu, berdasarkan kesepakatan Kemensos dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, kuota penerima manfaat program pemberdayaan tahun ini ditetapkan 200 ribu KPM. Jumlah itu sebenarnya naik signifikan dari sebelumnya sekitar 15 ribu KPM, tetapi masih perlu ditambah.

“Kita dorong agar kuota ini terus ditingkatkan, sehingga makin banyak keluarga, khususnya orang tua siswa Sekolah Rakyat, dapat mandiri secara ekonomi,” ujar Agus Jabo.

Adapun Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan bahwa pemerintahannya siap mendukung program Sekolah Rakyat. Pemprov Sulawesi Barat sudah merintis pembentukan dua Sekolah Rakyat di Polewali Mandar dan Mamuju. Kini pembangunan gedung sarana dan prasarana untuk dua sekolah itu masih berlangsung di lahan seluas 6 hingga 8 hektare.

Ia juga menyampaikan kondisi sosial-ekonomi daerah. Tingkat kemiskinan ekstrem tercatat 1,4 persen, sementara kemiskinan umum mencapai 10,17 persen. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat berada di angka 5,36 persen, melampaui rata-rata nasional.

“Kami berharap dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI), karena sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui mekanisme subsidi silang,” ujar Suhardi.

Ia juga melaporkan masih adanya warga miskin ekstrem yang belum tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), meskipun telah melalui verifikasi lapangan.

Dia berharap ada dukungan pasca-pemetaan untuk mengarahkan kelompok warga tersebut menjadi penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi. Misalnya program pembinaan UMKM pengrajin tenun, melalui pelatihan kewirausahaan dan pemasaran produk via daring maupun luring.

Menanggapi hal itu, Agus Jabo meminta pemerintah daerah segera mengecek kuota PBI. Ia mengatakan Kemensos rutin memperbarui data setiap bulan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial.

“Bagi yang sudah tidak memenuhi syarat akan dikeluarkan, sementara masyarakat yang membutuhkan, terutama penderita penyakit katastropik, dapat diusulkan untuk dimasukkan atau dilakukan reaktivasi,” jelasnya.

Koordinasi antarlembaga juga dinilai penting. Agus Jabo menekankan sinergi antara dinas sosial kabupaten dan provinsi agar pemutakhiran data berjalan optimal.

Di kesempatan yang sama, Direktur Komunitas Adat Terpencil, Kemensos, I Ketut Supena, melaporkan perkembangan program pemberdayaan orang tua siswa Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat.

Di Mamuju, kuota mencapai 106 orang tua, sedangkan di Polewali Mandar sebanyak 71 orang tua, dengan 24 di antaranya belum menjalani asesmen. Adapun Kabupaten Mamuju Tengah belum mengajukan program Sekolah Rakyat.

Menurut dia, asesmen dilakukan untuk memetakan lokasi dan potensi usaha orang tua siswa, dengan sasaran kelompok desil 1 hingga 4. “Pendampingan ini penting agar intervensi yang diberikan tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.

Selain itu, Kemensos membuka peluang pengajuan program bagi komunitas adat terpencil sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, program Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya memperluas akses pendidikan, tapi juga memperkuat kemandirian ekonomi keluarga rentan melalui pemberdayaan orang tua siswa.

(INFO KINI)