Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meminta Pemerintah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, segera menyiapkan alternatif lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Lahan yang sebelumnya diajukan belum bisa digunakan karena masuk kategori Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).
Hal itu disampaikan Agus Jabo saat menerima audiensi Kepala Dinas Sosial Grobogan Indri Agus Velawati bersama Kepala Bidang Linjamsos Grobogan Soemiati di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).
"Untuk Sekolah Rakyat cari lahan yang clear ya," kata Agus Jabo.
Menurutnya, selain status lahan yang harus bersih secara administrasi, lokasi pembangunan juga wajib memenuhi sejumlah persyaratan teknis. Di antaranya memiliki akses jalan yang memadai, tidak berada di kawasan rawan bencana, serta didukung ketersediaan listrik dan air bersih.
Agus Jabo berharap Pemkab Grobogan dapat bergerak cepat agar daerah tersebut bisa ikut dalam gelombang pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini.
"Saya itu ingin Grobogan karena termasuk daerah miskin, itu ikut tahun ini (penyelenggaraan Sekolah Rakyat)," ujarnya.
Pernyataan itu mengacu pada data Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Triwulan I 2026. Dari total 538.620 keluarga di Grobogan, tercatat sebanyak 69.671 keluarga masuk kategori Desil 1, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Sosial Grobogan, Indri Agus Velawati, menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah mengusulkan lahan seluas 6,75 hektare di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Namun hasil survei menunjukkan lahan tersebut belum memenuhi ketentuan karena masuk dalam kawasan LSD.
"Kendalanya LSD. Kemarin hari Senin, kami, bupati, dan jajaran Sekda, serta OPD terkait sudah melakukan audiensi dengan Kementerian ATR," ungkapnya.
Indri menambahkan, upaya mencari lahan pengganti tidak mudah mengingat sebagian besar wilayah Grobogan merupakan kawasan pertanian yang berperan sebagai salah satu penyangga pangan nasional. Meski demikian, pihaknya terus menjajaki berbagai kemungkinan dengan berkoordinasi lintas kementerian.
"Kami juga sudah koordinasi dengan Kementerian Kehutanan. Cuma nanti kita juga mau melihat ada lahan di luar perhutanan sosial apa tidak, itu baru diproses dari Kementerian Kehutanan," kata dia.
Saat ini, Kabupaten Grobogan belum memiliki Sekolah Rakyat. Padahal, program pendidikan gratis tersebut dinilai sangat penting bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, khususnya yang masuk Desil 1 dan 2 DTSEN.
Sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan tanpa biaya, tetapi juga diarahkan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Program ini dirancang melibatkan orang tua siswa melalui berbagai skema pemberdayaan ekonomi agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh keluarga.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
