tirto.id - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menyatakan bahwa PAN pernah meminta posisi Ketua MPR atau Ketua DPR pada masa jabatan yang dimulai akhir 2019 nanti ke Jokowi.
Informasi ini menyusul usai pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Jokowi di Istana pada saat pelantikan Gubernur beberapa waktu lalu. Karding mengatakan pertemuan tersebut memang salah satu bentuk lobi politik.
"Ini adalah satu permainan politik bahwa PAN memang membuka komunikasi ke Pak Jokowi lewat Pak Zul dan yang saya tau, dari informasi yang saya peroleh di Istana itu ada permintaan pada Pak Jokowi agar PAN mendapatkan bagian pimpinan DPR atau MPR," kata Karding kepada wartawan, Selasa (30/4/2019).
Menurut dia, tidak ada yang salah dengan langkah Zulkifli. Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan pun sudah menyatakan bahwa ada peluang PAN untuk mempertimbangkan kembali posisi politiknya setelah pengumuman pemenang Pilpres 2019 nanti.
Karding selaku Ketua DPP PKB yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja pun tak masalah dengan upaya komunikasi PAN itu.
"Mencairkan itu penting dan misalkan PAN seperti itu tak ada masalah wajar dalam politik. Boleh dibangun komunikasi," ucapnya.
Setelah perubahan UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), pucuk pimpinan DPR dipilih berdasarkan ajuan gabungan fraksi dan dengan pertimbangan kursi fraksi terbanyak. Otomatis PAN bisa saja bergabung dengan PDI-P untuk mendapatkan posisi tersebut.
Ketua MPR pun dipilih berdasarkan pemungutan suara di sidang paripurna MPR. Oleh sebab itu, lobi politik menjadi krusial untuk memenangkan posisi tersebut.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Maya Saputri
