tirto.id - Iklan videotron yang menayangkan capres nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan telah dihentikan di Mall Bekasi dan Jakarta pada Senin (15/1/2024) atau saat belum genap sehari tayang. Tayangan iklan videotron tentang Anies Baswedan menjadi viral di media sosial X atau Twitter. Pasalnya, proyek yang diinisiasi para pendukung Anies akhirnya tidak dapat muncul lagi.
Mengutip laporan Tirto, videotron Anies merupakan bikinan 2 kelompok pendukung capres nomor urut 1. Mereka berasal dari kalangan K-Pop dan aktif di media sosial X, yakni @olpproject dan @aniesbubble. Melalui keterangan resmi di akun Twitter/X Olppaemi Project dan Anies Bubble, mereka mengungkap bahwa videotron yang dijadwalkan hingga 21 Januari 2024 terpaksa diturunkan sebelum jadwal.
Pernyataan tersebut pun lantas menimbulkan polemik dan pertanyaan terkait alasan di balik penurunan videotron tersebut. Di tengah ramai perbincangan terkait isu ini, sebuah unggahan di Facebook menyebarkan klaim bahwa alasan dibalik penurunan videotron Anies di Bekasi dan Jakarta adalah karena belum membayar uang sewa.
Klaim tersebut diunggah akun instagram “yogyaterupdate” lewat unggahan gambar dengan keterangan takarir “Anies dan pendukung berpura – pura lupa bahwa mereka belum membayar penuh uang sewa videotron, tetapi menyalahkan pihak lain”.
Gambar dalam unggahan menampilkan foto Anies disertai gambar tangkapan layar judul berita bertuliskan “Abu-Abu Sebab Videotron Anies Baswedan di-Take Down, Imbas Pembayaran Mandeg” disertai keterangan dengan tulisan sebagai berikut:
“PURA-PURA LUPA! TERUNGKAP FAKTA BAHWA PENURUNAN VIDEOTRON ANIES DI BEKASI DAN JAKARTA KARENA BELUM MEMBAYAR BIAYA SEWA SEPENUHNYA, TETAPI MEMBUAT BERITA BOHONG KALAU ITU DI TAKE DOWN OLEH PIHAK-PIHAK TERTENTU”
Sepanjang 21 Januari 2024 hingga 23 Januari 2024 atau selama dua hari tersebar di Instagram, unggahan ini telah memperoleh 8 tanda suka. Tirto juga menemukan unggahan dengan narasi serupa yang diunggah akun instagram bernama “bapakpolitikidentitas” pada tanggal 21 Januari 2024.
Lantas, benarkah klaim yang menyebut bahwa alasan dibalik penurunan videotron Anies di Bekasi dan Jakarta adalah karena belum membayar uang sewa?
Penelusuran Fakta
Pertama-tama, Tim Riset Tirto menelusuri isi dari tangkapan layar berita yang tertera dalam gambar unggahan.
Tirto memasukan kata kunci “Abu-Abu Sebab Videotron Anies Baswedan di-Take Down, Imbas Pembayaran Mandeg” (sesuai judul yang tertera dalam gambar) ke mesin pencarian Google. Hasilnya, Tirto menemukan artikel dengan judul yang sama diunggah di lamanKilat.com pada Kamis (18/1/2024).
Secara keseluruhan, artikel tersebut membahas penyebab videotron Anies diturunkan di beberapa lokasi. Artikel tersebut hanya mengutip salah satu komentar warganet di X (Twitter) yang menulis alasan videotron Anies diturunkan adalah karena masalah pembayaran.
"Kalau bayarnya bener, pasti ga ada masalah itu, buktinya ya di-takedown, kalo bayar bener mah ga mungkin," cuit akun @SaburRahim seperti dikutip dalam artikel tersebut.
Meski begitu, artikel tersebut sama sekali tidak melampirkan bukti resmi dari pihak pengelola videotron maupun pernyataan resmi dari pihak pemasang videotron (tim pendukung Anies) yang membenarkan alasan bahwa videotron Anies diturunkan adalah karena masalah pembayaran.
Lebih lanjut, Tirto kemudian melakukan penelusuran untuk mengetahui alasan dibalik penurunan videotron Anies yang terjadi di Bekasi dan Jakarta.
Mengutip pemberitaan Kompas, kami menemukan pernyataan dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi, Vidya Nurul Fathia, yang menyatakan videotron iklan kampanye Anies disetop penayangannya oleh pihak manajemen Metland karena tidak sesuai dengan isi kontrak.
"Memang murni dari manajemen Metland, karena tidak sesuai dari isi perjanjian dari kontrak," kata Vidya kepada wartawan di Gedung Bawaslu Kota Bekasi, Jumat (19/1/2024).
Senada, Direktur PT Metropolitan Land Tbk atau Metland Wahyu Sulistio menegaskan, materi videotron kampanye yang ditayangkan di atas lahan Grand Metropolitan Mall tidak sesuai dengan kesepakatan lisan tak tertulis alias gentlemen's agreement.
Kesepakatan tak tertulis tersebut adalah bahwa materi videotron harus bebas dari unsur SARA, politik, menyalahi etika susila, rokok, dan minuman keras.
"Bahwa para pihak yang terlibat, dalam hal ini EYE Indonesia (Skyfindo Integrasi Media) telah menyetujui kesepakatan tersebut. Namun, EYE telah melakukan pelanggaran dengan menayangkan materi kampanye politik salah satu pasangan capres-cawapres," tegas Wahyu kepada Kompas.com, Sabtu (20/1/2024).
Di sisi lain, @olpproject dan @aniesbubble selaku kelompok pendukung Anies yang menginisiasi videotron tersebut turut menyampaikan keterangan terkait penurunan videotron Anies.
Olppaemi Project menyebut LED Ads yang seharusnya tayang selama sepekan pada 15-21 Januari 2024 di Bekasi dan Jakarta akhirnya tidak bisa dilanjutkan. Alasannya adalah karena ada pihak yang berkuasa di luar kehendak mereka.
"Kami harus mengabarkan bahwa LED Ads yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu (15-21 Januari 2024) di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena sesuatu hal yang di luar kuasa kami," tulis akun Twitter/X Olppaemi Project pada Senin (15/1/2024).
Selebihnya, kami tidak menemukan keterangan resmi maupun pemberitaan dari media kredibel yang membenarkan bahwa alasan dibalik penurunan videotron Anies di Bekasi dan Jakarta adalah karena belum membayar uang sewa.
Kesimpulan
Berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan resmi yang menyebut bahwa alasan dibalik penurunan videotron Anies di Bekasi dan Jakarta adalah karena belum membayar uang sewa.
Klaim unggahan hanya berdasarkan komentar warganet yang dimuat di laman Kilat.com. Tidak terdapat keterangan resmi dari pihak pengelola videotron maupun pemasang videotron yang membenarkan hal tersebut.
Jadi, informasi yang menyebutkan bahwa alasan dibalik penurunan videotron Anies di Bekasi dan Jakarta adalah karena belum membayar uang sewa bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Periksa Data, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Editor: Farida Susanty
