tirto.id - Nuansa keakraban terpancar saat dua pasangan calon Pilkada Jawa Tengah berbincang santai penuh canda, sesaat sebelum acara Deklarasi Kampanye Damai yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah.
Calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 01, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, duduk satu meja bersama pasangan calon nomor urut 02, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen.
Mereka duduk mengitari meja bundar yang ada di ruang transit kantor KPU setempat, Selasa (24/9/2024). Tidak ada sekat di antara mereka. Obrolan pun tampak begitu cair.
Di ruang yang sama terdapat Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, beserta pejabat lain. Nana juga sempat berkomunikasi dengan cagub Andika maupun cagub Luthfi.
Ada momen di mana Nana merangkul pinggang Andika dan Luthfi yang seolah menyiratkan pesan mendalam agar terus menjaga kerukunan. Momen tersebut diabadikan Nana dalam akun Instagram miliknya.
Sisi lain, di luar kantor KPU Jawa Tengah, rombongan pendukung dari kedua pasangan calon turut mengawal jalannya Deklarasi Kampanye Damai. Mereka memadati sepanjang Jalan Veteran, Kota Semarang.
Masing-masing kubu mempertunjukkan serangkaian hiburan menarik, seperti atraksi barongsai hingga manusia jangkung. Mereka juga membawa atribut partai hingga memekikkan yel-yel dukungan terhadap calonnya.
Meskipun begitu, tidak ada gesekan di antara pendukung dua pasangan calon. Yang tercipta justru suasana yang kian semarak. Semua saling bersukaria merayakan tahapan pesta demokrasi.
Deklarasi Kampanye Damai tidak hanya dilakukan KPU Jawa Tengah untuk pemilihan gubernur (pilgub). KPU kabupaten/kota di provinsi ini juga menggelar acara serupa untuk menyukseskan pemilihan bupati atau wali kota 2024.
Komitmen kampanye damai ditegaskan dengan penandatanganan deklarasi oleh para pasangan calon, perwakilan partai politik, ketua tim kampanye, Forkopimda, serta penyelenggara pemilu.
Peta Pilkada di Jawa Tengah
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tahapan pilkada serentak yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024. Tahapan tersebut tengah berjalan.
Pasangan calon gubernur maupun bupati/wali kota telah ditetapkan KPU pada 22 September 2024. Setelahnya adalah masa kampanye yang berlangsung pada 25 September-23 November 2024.
Nantinya, pemungutan suara dilaksanakan pada 27 November 2024. Kemudian penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan pada 27 November-16 Desember 2024.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menyebut, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan populasi besar yang memberikan pengaruh signifikan terhadap politik nasional.
Menurut data KPU, jumlah penduduk yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) pada pilkada Jawa Tengah 2024 sebanyak 28.427.616 orang. Nantinya akan ada 56.812 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 35 kabupaten/kota.
Untuk perhelatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) diikuti dua pasangan calon. Paslon nomor urut 01 Andika-Hendi diusung oleh PDIP. Sementara paslon nomor urut 02 diusung sembilan parpol, yakni Partai Gerindra, PKB, Golkar, PPP, NasDem, PKS, PAN, Demokrat, dan PSI.
Sementara untuk pemilihan bupati-wakil bupati (pilbup) atau pemilihan wali kota-wakil wali kota (pilwakot) diikuti 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Dari jumlah itu, tiga daerah hanya memiliki satu pasangan calon atau paslon tunggal.
Ketua KPU Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, mengatakan, ketiga daerah dengan paslon tunggal yakni Kabupaten Brebes, Banyumas, dan Sukoharjo. Paslon di daerah tersebut akan berhadapan dengan kolom kosong di surat suara pilkada atau kotak kosong.
Saat memimpin Apel Gelar Pasukan Mantap Praja Candi pada Senin (26/9/2024), Pj Gubernur Nana Sudjana menyebut, mewaspadai berbagai bentuk potensi kerawanan pada pelaksanaan pilkada serentak.
Tahapan pilkada periode ini terlaksana bersamaan dengan masuknya musim penghujan. Sehingga, menurutnya, potensi kerawanan yang timbul karena kondisi alam perlu menjadi perhatian lebih.
Potensi kerawanan yang disebabkan oleh manusia juga harus diantisipasi. Sejumlah kerawanan itu antara lain pengerahan massa, polarisasi akibat perbedaan pilihan, penyebaran berita hoaks, kampanye hitam, hingga politik uang.
“Kami harapkan bahwa melalui operasi Mantap Praja, potensi-potensi kerawanan ini sudah kita antisipasi,” kata Nana.
Untuk mengantisipasi potensi-potensi kerawanan yang ada, Nana mengaku, akan berkolaborasi antar Forkopimda, penyelenggara pemilu, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Salah satu antisipasi yang dilakukan adalah melalui pemberian pendidikan politik kepada masyarakat.
Nana bilang, jumlah personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan Operasi Mantap Praja ini meliputi: sebanyak 24.340 personel dari Polda Jawa Tengah, 3.100 personel dari Kodam IV/ Diponegoro, 113.622 personel dari Satlinmas, dan 5.900 - an dari Satpol PP kabupaten/ kota.
Operasi ini akan berlangsung sejak 27 Agustus 2024 hingga pelantikan pasangan calon terpilih.
Nana juga menekankan agar petugas memberi pengawalan dan pengamanan yang persuasif dan humanis. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk turut menciptakan situasi kondusif.
Pada kesempatan itu, Nana juga kembali mengingatkan kepada TNI, Polri, dan ASN untuk tetap menjaga netralitas dan soliditas.
Upaya Sukseskan Pilkada Serentak
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menyukseskan gelaran pilkada serentak 2024. Nana Sudjana menegaskan perlunya memperkuat sinergitas dan kolaborasi semua elemen.
Nana mengajak untuk bersama-sama menjaga situasi yang aman dan kondusif. Dengan begitu, diharapkan pilkada mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas, yang akan membuat Jawa Tengah lebih makmur dan sejahtera.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah, Haerudin, menambahkan, terdapat empat hal mendasar yang dilakukan pemerintah untuk menyukseskan pilkada serentak.
Pertama, kata Haerudin, Pemprov Jawa Tengah menyediakan anggaran penuh untuk pilkada. Secara teknis, anggaran diserahkan dengan mekanisme hibah kepada penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu.
Pada penyelengaraan ini, Pemprov Jateng telah memberikan hibah untuk KPU Jateng sebesar Rp791.608.630.000, Bawaslu Jateng sebesar Rp193.717.870.000, Polda Jateng sebesar Rp62.696.843.000, dan Kodam IV/Diponegoro sebesar Rp7.545.329.000.
Kedua, Pemprov Jateng menyediakan dukungan sarana dan prasarana. "Jadi kalau penyelenggara membutuhkan sarpras untuk kelancaran penyelenggaraan pilkada, maka pemerintah daerah memberi dukungan," jelas Haerudin saat dihubungi, Kamis (26/9/2024).
Ketiga, lanjut Haerudin, terkait penugasan personel. Pemprov Jawa Tengah menyiagakan personil untuk mengkover keterbatasan penyelenggara pilkada di tingkat desa atau kelurahan seperti kesekretariatan PPK dan PPS.
Pemprov Jateng juga menyiagakan personel satuan perlindungan masyarakat (satlinmas/linmas) yang ditempatkan di TPS, setiap TPS dijaga dua linmas. Mengingat pilkada di Jawa Tengah ada 56.812 TPS, maka total linmas yang bertugas 113.624 personel.
Haerudin menambahkan, upaya keempat Pemprov Jawa Tengah dalam menyukseskan pilkada serentak ialah melalui pendidikan politik. “Kami memfasilitasi pendidikan politik kepada masyarakat, agar mewujudkan pilkada yang damai dan kondusif,” kata dia.
Pendidikan politik bentuknya beragam. Bisa berupa sosialisasi jika sasarannya elemen masyarakat. Kemudian forum group discussion (FGD) untuk unsur pemerintahan seperti kesbangpol tingkat kabupaten/kota. Sementara dengan unsur keamanan TNI-Polri berupa rapat koordinasi.
“Upaya-upaya itu sudah kami lakukan dan masih terus berjalan,” papar Haerudin.
Menurut dia, Pemprov Jawa Tengah berkomitmen mengawal setiap tahapan pilkada agar berjalan kondusif.
Di samping itu, ia menyadari tidak bisa berjuang sendiri. Dia mengajak masyarakat untuk bergandengan tangan menyukseskan pemilu serentak 2024. Pilihan politik boleh berbeda, tetapi menciptakan pemilu damai sepatutnya menjadi komitmen bersama.
Partisipasi Pemilih pada Pilkada Jateng Ditargetkan Capai 82 Persen
Di sisi lain, Nana Sudjana menargetkan partisipasi pemilih pada perhelatan Pilkada serentak 2024 mencapai 82%.
“Target saya ketika Pemilu lalu sebanyak 80 persen, alhamdulillah bisa tercapai 82,5 persen. Pilkada ini kita tingkatkan, karena pilkada ini masyarakat akan memilih bupati/wali kota dan gubernurnya, sehingga kita harapkan minimal 82 persen,” kata Nana saat acara Rapat Desk Pilkada dan Kondusifitas Wilayah di Gedung Gradhika Semarang, Selasa, 9 Juli 2024.
Nana mengatakan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta penyelenggara pemilu sudah siap mengawal penyelenggaraan Pilkada Jateng 2024, supaya berjalan dengan aman, lancar dan kondusif.
Ia mengaku, sengaja jauh-jauh hari menggelar rapat tersebut sebelum tahapan pendaftaran peserta pilkada, supaya pemerintah kabupaten/kota menyiapkan segala sesuatunya dalam menghadapi pilkada ini.
“Ini merupakan pilkada serentak pertama se-Indonesia, sehingga kesiapan perlu betul-betul dioptimalkan,” kata Nana.
Nana menambahkan, ada empat indikator kesuksesan pilkada, yaitu: partisipasi masyarakat yang tinggi, kondusivitas wilayah, penyelenggaraan tahapan pilkada terlaksana dengan baik, dan pelaksanaan pemerintahan tetep berjalan baik.
Dalam penyelenggaraan pilkada ini, diharapkan lebih mengedepankan upaya-upaya pencegahan daripada penindakan. Pencegahan itu bisa dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi, edukasi, maupun komunikasi.
“Pencegahan lebih baik dari pada penindakan, makanya seluruh Forkomimda, KPU dan Bawaslu harus kompak dan sinergi,” kata dia.
Menurut Nana, perhelatan pilkada lebih rawan dibandingkan dengan pilpres, karena paslonnya akan berkompetisi dalam satu kabupaten/kota. Oleh karenanya, perlu dilakukan antisipasi-antisipasi, diantaranya dengan membangun komunikasi baik dengan partai politik, tim sukses, maupun masyarakat.
Penulis: Baihaqi Annizar
Editor: Abdul Aziz
