Kemnaker Berencana Bangun BLK Pusat di Setiap Provinsi

Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) berencana membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di setiap provinsi yang pengelolaannya langsung di bawah Kemnaker. Tujuan dari rencana ini adalah untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang siap kerja.

Rencana tersebut merupakan bentuk dari kebijakan transformasi BLK dari program 3R (reorientasi, revitalisasi, dan rebranding) menuju 4R (rebranding persepsi, redesain substansi pelatihan, serta revitalisasi sarana dan prasarana).

Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan, menyatakan bahwa transformasi BLK adalah strategi perubahan dari banyak sisi secara masif dan terstruktur. Mulai dari sisi kelembagaan, sarana dan fasilitas, substansi pelatihan, dan persepsi. Harapannya ke depan akan memberikan dampak signifikan terhadap kualitas ketenagakerjaan nasional.

Sebelum melakukan transformasi BLK ini, Kemnaker telah menerapkan program 3R. Program ini telah berlangsung sejak 2016 sampai dengan 2020. Tujuan dari 3R adalah memperkuat akses dan mutu pelatihan vokasi. Tujuan yang ingin didapatkan Kemnaker dari program ini salah satunya dapat menciptakan SDM kompeten sesuai kebutuhan industri dalam jumlah memadai.

Program 3R telah diterapkan di 5 BLK Besar yaitu BBPLK Bekasi, BBPLK Serang, BBPLK Bandung, BBPLK Semarang, dan BBPLK Medan. Program ini dinilai telah berjalan dengan baik dan berhasil. Untuk itu, program 3R dilanjutkan dengan program transformasi BLK.

“Ini merupakan kelanjutan dari konsep 3R, yang telah kita lakukan di 5 BBPLK dari tahun 2016 sampai tahun 2020,” ujar Budi Hartawan menjelaskan terkait program transformasi BLK ini.

Ke depannya transformasi BLK akan menerapkan konsep 3R menjai 4R. Ia menilai, dalam reformasi kelembagaan ini idealnya setiap provinsi ada UPTP (Unit Pelaksana Teknis Pusat). "Minimal 1 UPTP,” jelasnya.

Menurut Budi reformasi kelembagaan juga mencakup penyiapan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan. Hal ini dilakukan baik di lembaga pelatihan milik pemerintah dan swasta. Kompetensi juga menyangkut pengembangan kurikulum dan metode pelatihan berbasis online; serta integrasi sistem pelatihan dan penempatan tenaga kerja.

Dari sisi rebranding persepsi, langkah yang akan dilakukan Kemnaker RI adalah memperkuat sinergitas dalam berbagai bidang. Beberapa contohnya adalah sinergitas dengan industri dan UMKM, program pemagangan luar negeri ke negara selain Jepang, dan kampanye pelatihan vokasi dan BLK secara massif.

“Banyak peluang pemagangan ke negara selain Jepang, ini yang harus kita optimalkan bersama,” ujar Budi.

Pada sisi redesain substansi pelatihan, Kemnaker akan melakukan pengembangan dan penerapan teknologi digital untuk layanan pelatihan dan sertifikasi. Program lain yakni implementasi Long term Training, fokus pelatihan pada sektor prioritas, penerapan fungsi peningkatan produktivitas di BLK, penyiapan peserta pemagangan luar negeri, dan menyiapkan program BLK Komunitas menjadi inkubasi bisnis dan kewirausahaan.

“Untuk revitalisasi sarana dan prasarana akan dilakukan pemberdayaan dan implementasi 3R BLK,” katanya.

Baca juga artikel terkait URGENT atau tulisan lainnya