tirto.id - Program Ekonomi Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD diklaim berfokus pada menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional.
Dewan Pakar Bidang Ekonomi dan Bisnis Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hariyadi BS Sukamdan, menjelaskan, yang harus diperkuat adalah bagaimana menjadikan masyarakat agar mandiri secara ekonomi. Masyarakat juga harus memiliki daya beli tanpa harus ditopang terus-menerus oleh pemerintah melalui bantuan sosial (bansos) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Makanya, program ekonomi Ganjar-Mahfud mendorong sumber daya manusia (SDM) lebih produktif, dan terampil, jadi masyarakat didorong mandiri dalam ekonomi," ujar Hariyadi dalam keterangan tertulis, Jumat (12/1/24).
Dia menuturkan, dengan kondisi ekonomi global yang tak pasti saat ini, sangat penting untuk memperkuat ekonomi domestik, apalagi nilai tambahnya memang belum maksimal. Namun, dalam situasi mendesak, BLT memang diperlukan untuk menopang daya beli masyarakat. Meski demikian, BLT bukan ekonomi produktif dan tidak bisa dilakukan terus-menerus.
"Kasih makan gratis, kasih BLT, mau sampai kapan? Ini bukan ekonomi produktif. Masyarakat harus didorong untuk mandiri secara ekonomi,” ucap dia.
Hariyadi mengatakan, fokus Ganjar-Mahfud menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, didasari pertimbangan bahwa konsumsi rumah tangga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
"Indonesia punya kelebihan dibandingkan negara lain, yaitu ekonomi kita 60% di-support oleh konsumsi rumah tangga. Ada dari impor dan investasi, dan lain-lain tetapi prosentasenya tidak terlalu besar," tutur Hariyadi.
Tidak hanya itu, Ganjar-Mahfud juga mengklaim akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu program 17 juta lapangan kerja dalam 5 tahun. Di memaparkan, implementasi dari program ini akan melibatkan pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga, sektor swasta, hingga pemerintah daerah sampai ke lingkup desa untuk menciptakan mesin industri baru.
Menurut dia, industri yang akan digarap pada sektor agro dan kelautan, mineral dan hasil tambang, serta digitalisasi dan transisi energi. Itu sebabnya, Ganjar-Mahfud mendorong hilirisasi pertanian dan kelautan yang dipandang belum optimal.
"Ini memang bukan perkara gampang, tapi bisa didukung pemerintah melalui pola anggaran di APBN. Kalau sekarang ini KPA (key performance area) APBN pada penyerapan atau sisi belanja, Ganjar-Mahfud mendorong KPA APBN lebih ke bagaimana dampak output-nya kepada masyarakat," ungkap Hariyadi.
Dengan demikian, lanjutnya, yang dikejar Kementerian/Lembaga (K/L) bukan lagi bagaimana anggaran habis karena sudah dianggarkan, tetapi output yang dirasakan masyarakat itu seperti apa.
"Jadi Kementerian/Lembaga akan fokus pada program-program produktif ke masyarakat, bukan bikin program yang hanya sekadar menghabiskan anggaran tapi tak ada hasil, seperti program food estate dari Kementerian Pertahanan yang mencuat, itu enggak berhasil pun enggak dipersoalkan, karena KPA-nya yang penting anggaran terserap," tutur Hariyadi.
Dibeberkan Hariyadi, kebijakan ketenagakerjaan dan kemampuan daya beli masyarakat harus terjaga. Oleh karena itu, usaha padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja seharusnya tidak diberi pajak yang tinggi.
Pemerintah juga dapat memberi insentif bahkan subsidi ke dunia usaha yang daya serap tenaga kerjanya tinggi. Tujuannya, agar tidak terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ditambahkan Hariyadi, program ekonomi Ganjar-Mahfud akan memaksimalkan semua sektor yang ada. Mulai dari hilirisasi berlanjut, nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor harus didorong. Sementara, semua inefisiensi dalam penciptaan pasar dihilangkan.
"Dengan demikian, pencapaian pertumbuhan ekonomi 7% sangat realistis melalui program ekonomi Ganjar-Mahfud, dan bongkar ekonomi underground yang akan menjadi fokus Pak Mahfud," ujar Hariyadi.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Dwi Ayuningtyas
