tirto.id - TNI menyiagakan 600 personel usai Cina mengklaim sepihak perairan Natuna Utara. Pasukan ini sudah menjalani apel yang digelar Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Margono.
Pasukan terdiri dari 1 Kompi TNI AD Batalyon Komposit 1 Gardapati, 1 Kompi Gabungan TNI AL terdiri dari personel Lanal Ranai, unsur KRI Teuku Umar 385 dan KRI Tjiptadi 381, Satgas Komposit Marinir Setengar, serta 1 Kompi TNI AU (Lanud Raden Sadjad dan Satrad 212 Natuna).
“Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kapal pemerintah asing di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, berupa penangkapan ikan secara ilegal yang dikawal oleh kapal Coast Guard asing, merupakan ancaman pelanggaran wilayah pemerintah Indonesia,” ucap Yudo dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2020).
Polemik bermula ketika Cina mengklaim sepihak laut Natuna Utara melalui Nine Dash-Line. Melalui Nine Dash-Line itu, Cina mengakui Laut Natuna Utara sebagai bagian dari wilayahnya, baik darat maupun perairan.
Pada Desember 2019, kapal penjaga laut Cina muncul di perbatasan perairan Natuna Utara. Posisi mereka belakangan diketahui masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia secara ilegal.
Yudo selaku Pangkogabwilhan I telah menerima tugas dan wewenang untuk menggelar operasi menjaga wilayah kedaulatan Indonesia dari pelanggar negara asing. Operasi ini dilaksanakan oleh TNI dari unsur laut, udara, dan darat.
“TNI wajib melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar asing yang telah memasuki wilayah dan kegiatan ilegal berupa penangkapan ikan tanpa izin dari pemerintah Indonesia,” ucap Yudo.
Meski angkatan perang siaga, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pemerintah sebenarnya “santai" dan “cool.” “Kita selesaikan dengan baik,” katanya.
Prabowo lantas memastikan masalah ini akan “diselesaikan dengan baik,” sebab “bagaimanapun Cina negara sahabat.”
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Rio Apinino
