Menuju konten utama

TKN: Kesaksian 4 Menteri Jokowi Makin Kuatkan Kemenangan Prabowo

Ferry menyebutkan keterangan empat menteri Presiden di sidang sengketa Pilpres sangat baik sehingga tidak akan menimbulkan fitnah pada kubu Prabowo-Gibran.

TKN: Kesaksian 4 Menteri Jokowi Makin Kuatkan Kemenangan Prabowo
Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri), Menteri Sosial Tri Rismaharini (kiri) berfoto bersama usai mengikuti sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4/2024). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

tirto.id - Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Afriansyah Noor, menyatakan kesaksian empat menteri Presiden Jokowi di Mahkamah Konstitusi (MK) semakin menguatkan kemenangan pasangan nomor urut 2.

Hal ini disampaikan Ferry, sapaan akrabnya, saat merespons kesaksian Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait bantuan sosial (bansos) dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

“Kami malah bersyukur mereka dipanggil [MK] minta keterangan supaya jelas terang benderang. Dan menguntungkan [kubu] 02,” kata Ferry kepada reporter Tirto, Sabtu (6/4/2024).

Menurut Ferry, keterangan empat menteri Presiden di sidang sengketa Pilpres sangat baik sehingga tidak akan menimbulkan fitnah pada kubu Prabowo-Gibran.

Dia menilai argumen-argumen tim hukum AMIN dan tim hukum Ganjar-Mahfud dalam sengketa Pilpres di MK lebih banyak bernuansa tudingan.

“Lebih kepada tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar sesuai kalau ada [kecurangan] TMS [terstruktur, sistematis, dan masif],” ujar Ferry.

Lebih lanjut, Ferry menilai saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak memenuhi kriteria. Dia menegaskan situasi saat ini akan menguntungkan kubu Prabowo-Gibran.

“Semua [saksi] ngarang dan sangat berhalusinasi,” tambah dia.

Ferry berharap hakim konstitusi bisa memutuskan sidang sengketa dengan adil. Dia berharap terjadi musyawarah yang adil di MK dalam mengurus PHPU.

“Hakim bisa bermusyawarah putuskan yang seadil-adilnya,” jelas Ferry.

Sebelumnya, sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 telah usai, Mahkamah Konstitusi (MK) memulai rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada hari ini, Sabtu (6/4/2024)4. Rapat ini bertujuan untuk menentukan putusan dari seluruh proses PHPU.

Pengucapan putusan atau ketetapan dari seluruh proses PHPU Pilpres 2024 dijadwalkan MK pada 22 April 2024.

Baca juga artikel terkait SIDANG SENGKETA PILPRES 2024 atau tulisan lainnya dari Mochammad Fajar Nur

tirto.id - Politik
Reporter: Mochammad Fajar Nur
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Maya Saputri