tirto.id - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menuding adanya usaha untuk mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu.
Menurut Ace, hal itu bisa dilihat dari berbagai isu yang dihembuskan beberapa pihak jelang Pilpres 2019, salah satunya hoaks soal tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos. Ace menyatakan, berbagai isu itu sengaja dihembuskan agar masyarakat menanggap KPU adalah lembaga partisan.
“Indikasinya dengan menghembuskan kabar bohong soal 7 kontainer yang berisi kertas suara tercoblos sampai dengan menyerang putusan KPU soal debat yang dianggap berpihak pada pasangan kami,” kata Ace melalui keterangan tertulisnya kepada Tirto, Selasa (8/1/2019).
Padahal, Ace berharap pemilu kali ini bisa menjadi pesta demokrasi yang menyenangkan, dipenuhi akal sehat, dan adu gagasan. Ace tidak mau pemilu kali ini justru menyerang satu sama lain secara “membabi buta”.
“Jelas manuver ini sangat berbahaya bagi demokrasi. Untuk mencapai tujuan politik dilakukan dengan menghalalkan segala cara, pembodohan politik dengan melakukan sandiwara dan menebar kebohongan, serta narasi-narasi negatif tentang KPU dan pemilu,” ucap Ace lagi.
Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai dibatalkannya penyampaian visi misi capres-cawapres yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan merugikan kualitas demokrasi di Indonesia.
Sebab, menurut Dahnil, penyampaian visi misi program merupakan langkah positif untuk meninggikan kualitas demokrasi. Sehingga, Dahnil menilai, pembatalan penyampaian visi misi ini tak hanya merugikan pasangan capres-cawapres, tapi juga kepada kualitas demokrasi.
"KPU ketika memfasilitasi visi dan misi sebelumnya itu sebenarnya adalah upaya yang positif untuk meninggikan kualitas demokrasi kita," ujar Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).
Terkait dengan langkah KPU yang membatalkan acara ini, Dahnil mengatakan, lembaga tersebut tidak hanya hanya bertindak sebagai panitia acara saja, namun memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan mengedukasi masyarakat tentang demokrasi.
"Publik tentu kehilangan kesempatan mendapatkan pesan visi dan misi secara mendalam dari capres dan cawapresnya," tuturnya.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Alexander Haryanto
