tirto.id - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meninjau ulang langkah memberikan semua daftar pertanyaan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam debat Pilpres 2019.
"Kami mendorong KPU untuk meninjau ulang langkah untuk memberikan semua daftar pertanyaan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden. KPU cukup menyampaikan tema umum perdebatan sebagai basis bagi paslon untuk mempersiapkan diri," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/1/2019).
Titi mengatakan, sejatinya debat tidak hanya untuk menyosialisasikan visi, misi, dan program pasangan calon presiden, tetapi juga menguji orisinalitas respons dan pandangan pasangan calon presiden terhadap kondisi faktual, pandangan-pandangan pasangan calon terhadap ruang lingkup tema perdebatan yang tidak bisa dibatasi.
Tema yang diberikan kepada pasangan calon, kata dia, sudah merupakan bagian dari kisi-kisi yang sangat memadai. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan panelis seharusnya tak perlu lagi diberikan kepada paslon sepekan sebelum debat.
"Mengapa tidak cukup hanya itu saja, malah dilengkapi dengan penyampaian pertanyaan, itulah yang jadi pertanyaan besar bagi publik dan membuat penasaran yang juga rentan malah menimbulkan kontroversi dan spekulasi yang tidak konstruktif bagi diskursus pemilu," ujar Titi.
Titi menyatakan, pemilih sebagai pemirsa debat akan kehilangan aspek orisinalitas masing-masing pasangan calon, bila pertanyaan sudah diberikan sebelum debat. Apalagi masyarakat sangat menantikan untuk melihat respon natural calon dalam menghadapi peristiwa tidak terduga.
"Apakah masih mampu bersikap substantif, sistematis, dan tepat sasaran. Konsep, komitmen, dan keberpihakan atas suatu isu diuji secara apa adanya dalam debat yang spontan," jelas Titi
Titi beranggapan seorang pemimpin sudah semestinya bisa bekerja di bawah tekanan. Maka, manfaat dari pertanyaan yang dirahasiakan dan disampaikan di tempat acara juga bisa melihat daya tahan dan adaptasi calon untuk bekerja di bawah tekanan ataupun situasi dan kondisi yang tak terduga.
"Ini juga akan memperlihatkan kapasitas kepemimpinan para calon dalam tata kelola pemerintahan kelak," ungkapnya.
Titi mengingatkan, KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu harus bisa mandiri dan independen. Menurutnya, tidak semua hal harus bersepakat dengan paslon apabila KPU memandang konsep yang dibawanya lebih sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemilu yang luber, jujur, adil, dan demokratis.
"Justru di situlah kemandirian KPU diuji sebagai regulator teknis pemilu," pungkas Titi.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
