Pilpres 2019:

Tim Kampanye Jokowi Sebut #2019GantiPresiden Impor dari Suriah

Oleh: Lalu Rahadian - 28 Agustus 2018
Dibaca Normal 1 menit
Karding mengatakan penggunaan tagar di Suriah saat itu dilakukan oleh pihak yang ingin mendirikan negara khilafah.
tirto.id - Wakil Ketua Tim Kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menyebut gerakan #2019GantiPresiden merupakan produk impor dari Suriah.

Menurutnya, penggunaan tanda pagar untuk menurunkan presiden seperti yang digunakan #2019GantiPresiden pernah digunakan di Suriah 2011 silam. Ia menyebut penggunaan tagar saat itu dilakukan oleh pihak yang ingin mendirikan negara khilafah.

"Oh iya itu terjadi di Syria tahun 2011. Kenapa Syria kacau? Karena salah satu faktornya hashtag ini dikapitalisasi. Kemudian kelompok yang ingin mendirikan khilafah mengkapitalisasi itu sehingga terjadi seperti Syria hari ini," kata Karding yang juga Sekjen PKB ini di Posko Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Tagar #2019GantiPresiden dipopulerkan pertama kali oleh politikus PKS Mardani Ali Sera. Hingga kini, tagar itu dikenal masyarakat dan kerap disosialisasikan politikus PKS serta Gerindra.

Deklarasi tagar tersebut di sejumlah daerah kerap mendapat penolakan atau pelarangan. Terakhir, deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru dan Surabaya akhir pekan lalu batal dilakukan karena penolakan dan dilarang oleh aparat.

Karding berkata, tim kampanye Jokowi-Ma'ruf sebenarnya tidak mempermasalahkan penggunaan tagar untuk kampanye Pilpres 2019. Akan tetapi, ia berpesan agar tagar yang digunakan tidak mengundang keributan dan perpecahan masyarakat.

"Prinsipnya jangan sampai isu atau hashtag itu memecah masyarakat di bawah, mengganggu keamanan [...] Kenapa Syria kacau? Karena pakai hashtag itu ganti presiden, dan maknanya macam-macam," kata Karding.

Sebelumnya, bakal Cawapres Sandiaga Uno menyampaikan bahwa gerakan #2019GantiPresiden merupakan ekspresi yang wajar dalam kehidupan berdemokrasi. Karena itu lah, menurutnya, aparat harus bersikap objektif dan netral dalam mengawal setiap kegiatan tersebut.

"Jadi kami ingin semuanya sejuk, dan kami ingin memberikan ruang, kalau memang enggak boleh, ya, ngapain berdemokrasi, terusin aja prosesnya," ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (27/8/2018).

Kendati demikian, Sandiaga menampik jika gerakan tersebut merupakan kampanye dari koalisi yang mendukung dirinya dan Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Sandi menyampaikan, gerakan tersebut telah eksis bahkan jauh sebelum kontestasi Pemilihan Presiden di 2019 digelar oleh KPU.


Baca juga artikel terkait DEKLARASI 2019GANTIPRESIDEN atau tulisan menarik lainnya Lalu Rahadian
(tirto.id - Politik)

Reporter: Lalu Rahadian
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Alexander Haryanto
DarkLight