(Tiada) Proklamasi Indonesia Tanpa Wikana

tirto.id - Golongan tua, yang kemudian dicap kolaborator Jepang, karena terpaksa bekerjasama dengan Pemerintah Militer Balatentara Jepang, merasa ngeri jika tergesa-gesa untuk proklamasi. Mereka terjepit dalam situasi akhir Perang Dunia: Jepang yang sebentar lagi kalah, namun hanya Jepang yang (pernah) menjanjikan mendukung kemerdekaan.

Masalahnya, jika Jepang tak segera memerdekakan, namun pada saat yang sama Sekutu kadung memenangkan Perang Dunia, maka janji Jepang niscaya kasip dan Sekutu belum tentu menyetujui kemerdekaan Indonesia. Jika segera memerdekakan diri secara sepihak, masalahnya Jepang masih eksis sebagai penguasa.

Golongan muda, kebanyakan mahasiswa dan pemuda yang tinggal di asrama-asrama sekitar Menteng, pernyataan kemerdekaan harus sesegera mungkin diumumkan. Tak hanya selekas-lekasnya, namun juga mesti dinyatakan tanpa campur tangan Jepang. Jika tidak, kemerdekaan Indonesia hanyalah hadiah dari Jepang.

Darah muda mereka yang bergejolak itu bahkan tak peduli dengan berbagai risiko, katakanlah jika Jepang mengamuk karena proklamasi tersebut. Golongan tua, yang punya banyak perhitungan politik, lebih memilih menghindari korban jiwa. Mereka menunggu kepastian. Mencoba mengharapkan Jepang bisa secepatnya memerdekakan Indonesia, sebagaimana dijanjikan oleh petinggi Jepang sepekan sebelumnya di Vietnam kepada Sukarno-Hatta.

Tapi waktu tak bisa menunggu. Sjahrir memberitahu bahwa Jepang sudah menyerah kalah. Sekutu sudah pasti akan datang mempertahankan status quo sebagaimana situasi sebelum Jepang masuk. Proklamasi kemerdekaan terancam.

Di sinilah angkatan muda, dengan Wikana jadi juru bicara dan pemimpinnya, memainkan peranan. Mereka mengambil langkah yang sebenarnya berbahaya, yaitu membawa Sukarno-Hatta ke Rengasdengklok. Rencananya: mereka akan memaksa Sukarno-Hatta memproklamirkan Indonesia. Tapi siasat itu gagal. Sukarno-Hatta tetap tidak mau melakukannya. Mereka masih belum yakin dengan kebenaran kabar menyerahnya Jepang.

Pada petang 16 Agustus 1945, Sukarno-Hatta kembali ke Jakarta karena situasi sudah kelewat genting. Kabar tentang menyerahnya Jepang sudah nyaris tidak bisa lagi dibantah. Malam 16 Agustus itu juga, Sukarno-Hatta meminta keterangan kepada pihak Jepang dan barulah mereka tahu bahwa berita menyerahnya Jepang memang benar.

Justru karena itulah mereka tak bisa lagi menuntut Jepang memenuhi janjinya. Sebab Jepang adalah pihak yang kalah sehingga harus memenuhi permintaan Sekutu untuk menjaga status quo. Jepang sendiri mengklaim mereka bersedia memfasilitasi kemerdekaan Indonesia jika Sukarno-Hatta ada di Jakarta pada pagi sampai sore 16 Agustus 1945 itu. Tapi keduanya masih di Rengasdengklok.

Sukarno, dan terutama Hatta, enggan mengakui peranan angkatan muda. Bagi keduanya, jika mereka tak dibawa paksa ke Rengasdengklok, Indonesia bisa merdeka pada siang hari 16 Agustus. Peristiwa Rengasdengklok menunda proklamasi Indonesia.

Masalahnya: jika Indonesia merdeka pada 16 Agustus, maka Indonesia sulit menghindar dari dakwaan bahwa proklamasi adalah pemberian Jepang, sekurang-kurangnya berkat perlindungan Jepang. Inisiatif Wikana, dkk., memang gagal mendesak Sukarno secepat-cepatnya mengumumkan kemerdekaan sebagaimana direncanakan. Namun di luar skema itu, Wikana, dkk., justru berhasil mencegah proklamasi kemerdekaan diumumkan dalam kerangka Jepang.

Wikana dalam Proklamasi

Semuanya terjadi karena sebagian pemuda dan Mahasiswa yang berhasil mendapatkan berita penyerahan Jepang tanpa syarat kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945 di kapal perang USS Missouri. Berita itu menyebar di kalangan terbatas. Tak hanya menyebar, berita itu juga disikapi para pemuda. Mereka segera berkumpul esok harinya, 15 Agustus 1945, di bawah pohon. Masih di sekitar Cikini. Wikana hadir di sana.

Rapat sederhana itu memutuskan mengirim delegasi pemuda untuk berbicara pada golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka begitu bersemangat. Bahkan ketika itu, Ahmad Aidit, pemuda asal Belitung, mengusulkan Sukarno sebagai Presiden setelah Proklamasi. Mengenai siapa yang akan mereka kirim, telah dipilih Suroto Kunto, Subadio, Wikana dan Aidit untuk bicara para Soekarno yang dianggap wakil angkatan tua.

Malam harinya, keempat pemuda tadi menemui Soekarno di kediamannya, Jalan Pegangsaan Timur 56, yang kini menjadi Tugu Proklamasi. Kebetulan, rumah Sukarno sedang ramai oleh orang-orang Golongan Tua. Sukarno dan Hatta ketika itu baru saja pulang dari Saigon menemui Marsekal Terauchi di sana.

Seperti rencana rapat di bawah pohon, Wikana mendesak agar kemerdekaan diumumkan secepat-cepatnya. Jika perlu pada 16 Agustus 1945. Sukarno yang tak suka dipaksa, enggan menuruti mau para pemuda itu. Soekarno tak bisa ambil keputusan sendiri. Harus ada pembicaraan dengan golongan tua yang lain dulu untuk proklamasi.

Wikana dan kawan-kawan pemuda yang ikut dengannya mempersilakan para golongan tua untuk berunding dan pemuda menunggu di beranda rumah. Mohamad Hatta keluar menemui pemuda-pemuda itu. Hatta berkeras mereka tak mau dipaksa untuk segera proklamasi karena menanti penyerahan kekuasaan dari Balatentara Jepang. Tak lupa Hatta menantang pemuda yang dianggap tak mau mengerti tadi. Yang dimau golongan tua berharap golongan muda bersabar.

“Jika saudara-saudara memang sudah siap dan sanggup memproklamasikannya, cobalah! Saya pun ingin lihat kesanggupan saudara-saudara.,” kata Hatta pada para pemuda itu.

“Jika besok siang belum juga diumumkan, kami, para pemuda akan bertindak dan menunjukan kesanggupan yang saudara kehendaki,” balas Wikana. Kepada Sukarno, Wikana juga mengancam, “Jika tidak mau memproklamasikan, maka esok akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah.”

Menurut Suhartono Pranoto, dalam Kaigun Angkatan Laut Jepang Penentu Krisis Proklamasi (2007), Sukarno tak mempan dengan ancaman tersebut dan balik menantang, “Ini leher saya, seretlah saya ke pojok itu, sudahilah nyawa saya...”

Tekanan proklamasi tak hanya dari golongan muda, tapi juga datang dari Sutan Sjahrir. Sore sepulang Sukarno-Hatta kembali dari Vietnam, ia mendesak Hatta untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia.

“Sjahrir menjumpai Hatta, menceritakan kepadanya tentang cerita-cerita penyerahan itu, dan mendesaknya supaya membuat Proklamasi Kemerdekaan diluar kerangka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dengan alasan bahwa sekutu yang menang pasti tidak mau berurusan dengan suatu negara yang disponsori Jepang,” tulis Ben Anderson dalam bukunya Revolusi Pemoeda (1988).

Akhirnya, pada 16 Agustus 1945, para pemuda menujukan kesanggupannya. Bukan memproklamasikan sendiri. Tapi untuk mendesak lebih jauh. Dengan cara, Sukarno dan Hatta mereka culik. Begitu juga istri Soekarno, Fatmawati, dan anak yang masih kecil, Guntur, terpaksa jadi satu paket dengan Sukarno. Para pemuda menyebut jika PETA dan Heiho akan berontak, jadi Sukarno-Hatta diamankan para pemuda. Dengan memakai dua mobil, mereka dibawa ke Rengasdengklok , Karawang. Daerah ini dirasa aman, karena komandan PETA di wilayah itu menjamin keamanan Bung Karno dan Bung Hatta.

Pemberontakan itu tak pernah terjadi.

Ahmad Soebardjo sempat mengira Angkatan Darat Jepang menangkap Sukarno-Hatta. Begitu pun Laksamanan Maeda, yang menjadi wakil Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Nishijima, asisten Laksamana Maeda, lalu menemukan Wikana di Asrama Indonesia Merdeka dan memaksa Wikana menunjukan di mana Sukarno-Hatta. Perdebatan emosional sempat terjadi. Perdebatan itu berakhir setelah ada jaminan bahwa Nishijima dan Maeda akan bekerjasama untuk mengumumkan proklamasi. Tanpa menujukkan di mana Sukarno-Hatta, Wikana mengatur kepulangan keduanya ke Jakarta.

Subardjo lalu menjemput ke Rengasdengklok sore harinya. Tiba di sana, hari sudah senja. Soebardjo meyakinkan para penjaga bahwa Laksamana Maeda mendukung proklamasi tersebut. Pukul delapan malam, mereka semua kembali ke Jakarta. Malam itu juga, begitu sudah tiba lagi di Jakarta, Sukarno-Hatta begadang bersama yang lain. Di rumah Maeda, naskah Proklamasi pun lahir. Esok paginya, 17 Agustus 1945, dibacakan di rumah Soekarno di Pegangsaan Timur 56.

Setelah itu, segalanya telah dicatat oleh sejarah!

Adik Seorang Digulis

Wikana bukan pemuda hasil bentukan Jepang. Wikana bahkan tergolong anti-fasis Jepang meski dia bekerja untuk Angkatan Laut Jepang dalam Asrama Indonesia Merdeka yang didirikan pada Oktober 1944. Maeda yang mendirikan asrama tersebut. Diam-diam Maeda agak berseberangan dengan militer Jepang di Indonesia. Soebardjo selaku pimpinan asrama mempekerjakan Wikana karena pengaruhnya di Gerindo. Wikana sepintas terlihat bekerja untuk Jepang. Hal ini membuat Wikana terlindung dari mata-mata Jepang yang benci dengan komunis pengikut Tan Malaka macam dirinya.

Dalam pergerakan nasional zaman kolonial Hindia Belanda, menurut Ben Anderson, Wikana adalah anak didik Sukarno dan pernah menjadi anggota Barisan Pemuda Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Wikana adalah ketua pertama Gerindo. Wikana juga dekat dengan Sekolah Taman Siswa di Jawa Barat. Pada 1940, Wikana tertangkap karena menyebarkan buletin komunis ilegal Menara Merah.

Pergerakan dan Komunisme memang bukan hal aneh bagi Wikana. Winanta, abangnya, adalah seorang Digoelis yang telah menulis novel Antara Hidup dan Mati atau Buron dari Boven Digul. Winanta dianggap terlibat Pemberontakan PKI 1926. Tidak banyak catatan soal abangnya.

Wikana dan Winanta adalah anak dari Raden Haji Soelaiman, pendatang Jawa asal Demak yang tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Setelah melewati pendidikan barat di ELS dan MULO, Wikana masuk pergerakan nasional sejak 1930an. Wikana yang kelahiran Sumedang, pada 16 Oktober 1914 itu, tak berbeda jauh dengan abangnya. Keduanya hanya beda zaman dalam bergerak.

Di zaman Jepang, menurut Harry Poeze dalam Madiun 1948 PKI Bergerak (2011), meski tak sebebas di zaman kolonial Hindia Belanda, Wikana masih berpolitik. Kali ini dengan resiko besar. Di masa pendudukan Jepang itu, Aidit dan Lukman, bakal pimpinan Central Comite (CC) Partai Komunis Indonesia (PKI), berhasil direkrutnya masuk asrama. Mereka mendirikan Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindom).

Setelah kemerdekaan Indonesia, ia terlibat dalam peristiwa Madiun 1948 yang diinisiasi oleh Front Demokrasi Rakyat FDR. Sebelum Peristiwa Madiun, Wikana adalah Gubernur Militer di Solo. Di FDR, Wikana diserahi urusan kepemudaan. Setelah peristiwa Madiun 1948, dia menghilang dan baru muncul kembali pada awal 1950-an.

Wikana melanjutkan karier politiknya dengan menjadi anggota CC PKI. Meski dulu pernah bersama Aidit dan Lukman di zaman pendudukan Jepang, Wikana kemudian terbuang dari lingkaran kepemimpinan PKI setelah kedua tokoh itu jadi pemimpin besar PKI. Saat meledak peristiwa 1965, Wikana adalah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).

Dia pernah tinggal di sekitar Jalan Dempo, Matraman Plantsoen. Ketika G30S berlangsung, Wikana sedang menghadiri hari Nasionalis Tiongkok di Beijing. Pulang dari Beijing pada 10 Oktober 1965, Wikana disembut tentara yang kemudian menggiringnya ke KODAM Jaya. Setelah menginap di KODAM dia dibebaskan. Setelah sekian bulan di rumah, pada Juni 1966, dia dibawa lagi oleh tentara. Dan sejak itu ia tak pernah kembali.

Wikana sendiri punya keinginan tertentu jika ajalnya tiba. “Kalau harus mati, saya pilih mati di tanah air,” kata Wikana seperti dikatakan cucu menantunya yang dilansir Historia. Abriyanto, cucu menantunya, sedang menyusun biografi Wikana.

Wikana jelas sosok yang patut dicatat dalam sejarah Indonesia. Dalam skripsinya Orang-orang Di Persimpangan Kiri Jalan (1969), Soe Hok Gie, mencatat: tanpa Wikana Proklamasi Indonesia tak akan berjalan lancar.