tirto.id - Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi menyebut tak ada niat dari siapapun menghilangkan jejak Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Bandara Internasional Lombok.
Pernyataan itu disampaikan TGB menanggapi rencana penetapan nama pahlawan nasional untuk Bandara Internasional Lombok. Rencananya, bandara itu akan diberi nama Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid oleh Presiden Joko Widodo melalui SK Menteri Perhubungan.
"Prasasti [pembangunan bandara] yang ditandatangani oleh Presiden SBY pada 2011 masih akan tetap ada. Jasa beliau dihargai, sehingga tidak perlu ada yang sensi. Saya pastikan Pak Jokowi bukan orang yang suka menafikan jasa pemimpin sebelumnya, bahkan beliau selalu mengapresiasi karya pendahulunya," kata TGB dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto, Kamis (13/9/2018).
Bandara Internasional Lombok diresmikan oleh Presiden keenam SBY pada 20 Oktober 2011. Beberapa hari terakhir, ada kabar prasasti peresmian bandara oleh SBY akan dicopot.
Kabar itu muncul setelah Jokowi direncanakan memberi nama baru Bandara Internasional Lombok. Akan tetapi, TGB langsung membantah kabar tersebut.
"Pemerintah dan Masyarakat Lombok tidak pernah ada keinginan seperti itu. Saya sangat menyayangkan Pak SBY diberi kabar hoaks mengenai rencana pencopotan prasasti, hingga mengeluarkan statemen yang keliru," kata TGB.
SBY sempat menyatakan pendapat ihwal kabar pencopotan prasasti di Bandara Internasional Lombok. Pesan itu disampaikan Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari dalam akun resmi Facebooknya.
"Saya yakin Pak Jokowi akan menghormati karya dan capaian para pendahulu-pendahulunya, sejak Bung Karno hingga saya. Namun, apabila pencopotan prasasti bandar udara internasional Lombok, yang saya tanda-tangani pada tanggal 20 Oktober 2011 dulu merupakan keinginan beliau dan atas saran Pak Zainul Majdi, serta merupakan pula keinginan masyarakat Lombok ... ya saya persilahkan," kata SBY.
"Saya berpendapat prasasti dan jejak sejarah sesorang dapat dihapus oleh manusia yang lain, kapan saja dan dimana saja. Namun, saya sangat yakin, .... catatan Allah Swt tidak akan pernah bisa dihapus," katanya menambahkan.
Ketua DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean sempat menyebut kebijakan Presiden Jokowi mengubah nama Bandara Internasional Lombok menjadi Bandara TGKH Zainudin Abdul Madjid tidak tepat.
"Memang pencitraan Pak Jokowi kebablasan sekali di sini ya. Terlebih NTB ini kan belum selesai dari peristiwa gempa," kata Ferdinand, di Rumah SBY, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/9/2018).
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Yantina Debora
