tirto.id - Ketua DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah nama Bandara Lombok menjadi Bandara TGKH Zainudin Abdul Madjid tidak tepat.
"Memang pencitraan Pak Jokowi kebablasan sekali di sini ya. Terlebih NTB ini kan belum selesai dari peristiwa gempa," kata Ferdinand, di Rumah SBY, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/9/2018).
Menurut Ferdinand, Jokowi lebih baik fokus untuk menangani bencana gempa di NTB ketimbang membuat kebijakan yang tidak penting.
"Sehingga ini momennya tidak tepat, pencitraannya juga kebablasan. Jadi mungkin Pak Jokowi butuh banyak sekali tambahan pencitraan untuk dirinya karena animo publik semakin membesar mengganti presiden," kata Ferdinand.
Ferdinand pun menyayangkan Jokowi yang menghilangkan prasasti peresmian di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, itu bisa merusak sejarah bangsa.
"Jangan menjadi penghilang sejarah para pendahulunya. Itu tidak baik sekali. Jadi kami mengingatkan betul kepada Pak Jokowi jangan pernah menghilangkan sejarah," kata Ferdinand.
Sebelumnya, Bandara Internasional Lombok resmi berganti nama sejak 5 September lalu. Bandara yang semula memiliki nama Lombok International Airport (LIA) itu berganti nama menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1421 Tahun 2018.
Pengubahan itu mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/TK/Tahun 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Salah satunya untuk TGKH M Zainuddin Abdul Madjid, yang merupakan tokoh asal NTB. Diketahui Zainuddin merupakan kakek Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB).
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Yantina Debora
