tirto.id - Idrus Marham mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Sosial (Mensos) kabinet kerja Presiden Jokowi usai menerima Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (24/8). Idrus bilang surat pengunduran diri telah ia kirim langsung kepada kepada Presiden Jokowi.
"Kemarin sudah pemberitahuan penyidikan, pasti statusnya sudah tersangka," kata Idrus kepada wartawan di Istana Negara, Jumat 24 Agustus 2018.
Idrus beralasan tak mau menjadi beban pemerintah dan Partai Golkar atas statusnya sebagai tersangka KPK. Dia sudah tiga kali diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.
Berselang beberapa jam usai Idrus mengajukan pengunduran diri Jokowi langsung memanggil kolega Idrus di DPP Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita ke Istana Negara. Ia kemudian dilantik menjadi pengganti Idrus sebagai menteri sosial.
Ganti Menteri Sekaligus Untuk Pilpres ala Jokowi
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto menilai keputusan Jokowi memberikan jabatan menteri sosial kepada Agus bukan atas pertimbangan rekam jejak kinerja. Melainkan hanya taktik politik menjaga stabilitas dukungan Golkar kepada pemerintah.
“Saya lihat lebih bukan pertimbangan kinerja, tapi pertimbangan aspek politis. Ini menjaga keseimbangan politik dengan adanya Golkar di kabinet,” kata Gun Gun kepada reporter Tirto melalui sambungan telepon, Jumat 24 Agustus 2018.
Menjaga dukungan Golkar kepada pemerintah menjadi penting mengingat partai berlambang beringin ini merupakan peraih suara terbanyak kedua di pemilu legislatif 2014 setelah PDIP. Jumlah kursi Golkar di DPR 91 kursi sedangkan PDIP meraih 109 kursi.
Pengajar di Magister Komunikasi Universitas Jayabaya dan Universitas Multimedia Nusantara (UMN) itu menganggap akan muncul masalah jika jabatan menteri sosial tak diserahkan kembali pada kader Partai Golkar. “Bukan hanya Golkar, semua partai yang merasa punya representasi di kementerian terus diganti itu akan mengganggu. Makanya Jokowi tidak mengutak-atiknya, penggantinya juga dari Golkar,” katanya.
“Yang jadi masalah itu menurut saya jangan sampai mengangkat orang yang punya latar belakang masalah hukum.”
Direktur Populi Center, Usep S Ahyar juga menilai keputusan Jokowi menunjuk Agus sebagai menteri sosial sarat pertimbangan politik. Salah satunya merangkul pemilih di Jawa Barat dalam Pilpres 2019 mendatang.
“Bisa dilihat ya kepentingan dalam konteks Pilpres itu, ini untuk menarik suara. Mungkin itu salah satu yang dilakukan Jokowimengakomodasi kepentingan atau tokoh dari Jawa Barat,”
Agus Gumiwang merupakan kader Partai Golkar yang masuk ke DPR RI melalui Daerah Pemilihan Jawa Barat II. Dia adalah anak dari Ginandjar Kartasasmita, mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional saat Soeharto menjadi presiden Indonesia. Karir terakhir Ginandjar di Istana Negara ialah sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Di kabinet Jokowi ini tidak terlalu banyak yang dari Jawa Barat. Padahal Sunda itu etnis terbanyak kedua setelah Jawa,” tuturnya.
Menurut Usep meski Jokowi memiliki hak prerogatif dalam memilih menteri namun ia tetap harus memperhitungkan komposisi pembagian kekuasaan untuk partai politik di kabinet kerjanya. “Ini konsekuensi dari kabinet presidensil yang dalam hal ini dipadukan dengan partai yang sangat banyak. Memang [pertimbangan] kinerja yang harus utama. Tapi mau enggak mau itu (dukungan partai) harus dipertimbangkan,” tuturnya.
Jika jatah Golkar untuk jabatan sebagai menteri sosial diberikan pada partai lain, Usep yakin akan memunculkan reaksi buruk dari Golkar. “Dalam konteks kinerja nanti membuat-buang waktu untuk berpolemik,” katanya.
Penulis: Dieqy Hasbi Widhana
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
