tirto.id - Ketua DPP PDIP Puan Maharani terbebas dari sanksi yang diberikan DPP PDIP. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menjelaskan hal itu karena Puan Maharani tidak pernah memberikan pernyataan terbuka mengenai kesiapan menjadi capres di Pemilu 2024, seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Meski ada sekelompok anggota Fraksi PDIP di DPR RI membentuk Dewan Kolonel yang berupaya memenangkan Puan Maharani sebagai capres, anak dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu tetap bebas dari sanksi.
"Tadi terkait Mbak Puan, Mbak Puan sendiri tidak terlibat dalam proses itu [Dewan Kolonel]," kata Komarudin Watubun di Gedung DPP PDIP, Jakarta pada Rabu (26/10/2022).
Komarudin menilai kesalahan hanya patut dilimpahkan kepada para kader PDIP yang ada di dalam Dewan Kolonel. Karena mereka kesannya hanya mencari muka dengan mencatut nama Puan Maharani sebagai capres.
"Kadang-kadang teman-teman terlalu kreatif dalam mencari muka. Itu bukannya menolong pemimpin tapi menjerumuskan pemimpin," terangnya.
Berbeda dengan Puan Maharani yang tak mendapat sanksi, kader lain seperti Ganjar Pranowo dan FX Hadi Rudyatmo mendapatkan sanksi.
Ganjar diberi Sanski teguran lisan karena berbicara kesiapan capres di salah satu wawancara televisi swasta. Sedangkan FX Hadi Rudyatmo mendapatkan sanksi keras karena latar belakangnya yang kader senior dan mendukung Ganjar sebagai capres secara terbuka.
Ganjar, FX Rudyatmo dan kader yang ada di dalam Dewan Kolonel dianggap melanggar keputusan Kongres PDIP bahwa penetapan capres dan cawapres ditentukan Megawati Soekarnoputri.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
