Tak Etis Parpol Ngotot Sodorkan Nama-nama Kadernya Jadi Menteri

"Apa yang dilakukan ketum partai itu hanya salah pada etika dan tata krama saja," ujar Pangi.

Terbit 5 Jul 2019 10:09 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bergandengan tangan bersama, Waketum PPP Arwani Thomafi, Sekjen NasDem Johnny G Plate, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen Hanura Herry Lontung Siregar, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan sebelum pertemuan tertutup di Jakarta, Senin (6/8/2018). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

tirto.id - Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai wajar bila partai politik ingin mendapatkan balasan terbaik atas perjuangan yang telah mereka lakukan untuk memenangkan capres-cawapresnya.

Namun, menurutnya tak etis bila partai politik berlomba-lomba menyodorkan nama-nama kadernya untuk bisa menjadi menteri, karena bisa jadi akan mengurangi kewibawaan partai politik.

"Apa yang dilakukan ketum partai itu hanya salah pada etika dan tata krama saja," ujar Pangi kepada reporter Tirto, Jumat (5/7/2019).

Agar tak kehilangan wibawa, kata Pangi sebaiknya partai politik menunggu saja permintaan jumlah menteri yang dibutuhkan oleh Jokowi. Bila apa yang dimintakan Jokowi itu tak sesuai selera, maka partai politik bisa mengirimkan nama lainnya.

"Jokowi yang meminta bukan partai yang menyodorkan nama-nama. Pak Jokowi butuh menteri ini itu, partai berikan nama-nama, kalau memang tak sesuai selera presiden, harusnya Jokowi bisa minta lagi ke partai," kata Pangi.

Dengan begitu menurutnya lebih elegan dibanding langsung menyodorkan nama-nama ke presiden.

Sementara itu menurut Dosen Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio apa yang dilakukan PKB dan NasDem dan mungkin partai-partai pendukung Jokowi lainnya merupakan upaya mengeksiskan partai mereka dalam menghadapi Pemilu 2024.

Kabinet merupakan panggung utama bagi partai politik dalam menghadapi Pemilu 2024, apalagi bila mereka berhasil mendapatkan jatah menteri.

"Bayangkan bila enggak dapat kursi menteri, mereka enggak ada kesempatan panggung tambahan di 2024. Kader-kadernya enggak akan ada yang menonjol. Itulah kenapa mereka gondok-gondokan hari ini untuk memikirkan panggumg politik di 2024 nantinya," kata Hendri.

Meskipun kata Hendri terlalu dini bila mereka menunjukkan persaingan saat ini, pada saat presiden terpilih masih memikirkan penyusunan kabinetnya.

"Kalau rebutan dari sekarang, sikut-sikutan dari sekarang ya itu terlalu kasar," pungkas Hendri.

Diketahui, satu persatu partai politik di koalisi Jokowi-Ma'ruf mulai berani menyebutkan jatah jumlah menteri kepada Jokowi.

PKB misalnya, melalui ketua umumnya, Muhaimin Iskandar mengatakan telah menyodorkan 10 nama untuk bisa dipilih Jokowi sebagai menterinya. Adapula Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang menyodorkan 11 nama.