tirto.id - “Kenapa kami harus berubah menjadi negara Timur Tengah? Kenapa kami mesti peduli dengan Islam? Swedia bukan negara Islam. Kenapa kami harus terpengaruh dengan salah satu ideologi terburuk di dunia?”
Richard Jomshof adalah anggota parlemen dari Partai Sverigedemokraterna (Demokrat Swedia/SD). Ia mengungkapkan kegelisahan tersebut saat berpartisipasi dalam festival musim panas tahunan yang digelar SD di Kastil Solvesborg, Swedia bagian barat daya, Jumat (17/8/2018) waktu setempat.
Alexander Smith melaporkan untuk NBC News, ada 4.000-an simpatisan SD memadati kawasan kastil yang beberapa bagiannya telah runtuh. Alexander menafsirkannya sebagai simbol dari ide-ide sosialis yang selama ini memengaruhi kebijakan-kebijakan progresif Swedia, dan sedang dikikis oleh SD.
Mereka mengusung nasionalisme sayap kanan, basis ideologi dari banyak pendukung SD. Mereka anti-imigrasi, anti-kemapanan, dan seringkali anti-Muslim.
SD didirikan pada tahun 1988 dengan tujuan untuk mempertahankan “nilai-nilai Swedia”. Elite partai mendeskripsikan diri sebagai konservatif-nasionalis, tapi oleh yang lain dikelompokkan sebagai gerakan politik sayap kanan-jauh.
Faktanya, SD memang punya akar dengan gerakan fasisme. Salah satu pendirinya adalah bekas prajurit SS (pasukan elite) Nazi Jerman. Sepanjang awal 1990-an SD mendapat dukungan dari anak muda yang menjunjung nasionalisme kulit putih.
Mulai pertengahan 2000-an elite baru partai mulai berupaya menghilangkan citra tersebut. Mereka kini secara tegas menolak baik fasisme maupun Nazisme. Namun gerakan sayap kanan terlanjur melekat, sehingga SD tetap menjadi tongkrongan orang-orang rasis di Swedia.
SD pun tetap menjual retorika ala sayap kanan tiap kali menuju pemilihan umum. Festival di Solvesborg jadi bagian dalam rangkaian kampanye SD sebelum pemilu tanggal 9 September 2018. Mereka menjagokan pemimpin partai, Jimmie Akesson, untuk bertarung dalam perebutan kursi perdana menteri.
Jimmie berbicara di panggung festival dan mendapat sambutan bak seorang juru selamat. Dari apa? Dari hal yang paling dikhawatirkan gerakan sayap kanan Eropa: imigrasi.
Fobia Imigran Muslim
Dengan populasi kurang lebih 10 juta jiwa, Swedia menerima kurang lebih 165.000 migran selama krisis tahun 2015. Dalam hitungan per kapita, jumlah ini jadi yang terbesar dibandingkan negara-negara penerima imigran lain.
Imigran di Swedia berasal dari negara Muslim atau mayoritas Muslim di Timur Tengah yang dikoyak konflik. Bagi kelompok sayap kanan, kebijakan imigrasi dianggap sebagai cikal bakal pertumbuhan jumlah orang-orang Muslim, meningkatnya potensi Islamisasi di berbagai bidang, dan pintu masuk teroris.
Pendatang Muslim dianggap sebagai ancaman baik dari segi populasi maupun kultur. Islamophobia kian subur di Swedia. Propaganda sayap kanan berhasil menaikkan tensi di akar rumput. Kasus represi yang menyasar imigran Muslim naik dalam beberapa tahun terakhir.
Segelintir korban mencoba membela diri. Mereka bersolidaritas. Tapi perlawanan justru dijadikan bahan propaganda untuk membuktikan stereotip bahwa imigran Muslim itu “barbar” serta tidak mampu menyesuaikan diri saat hidup di Swedia secara khusus, atau Eropa secara umum.
Imigran Muslim juga dituduh sebagai penyebab meningkatnya kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Visi multikulturalisme Swedia pelan-pelan terkikis. Kehidupan warga kian terkotak-kotak sebab keselamatan diri dinilai akan terancam saat memasuki kawasan yang “dikuasai” oleh kelompok dengan identitas berbeda.
“Klub motorku sangat sayap kanan,” kata Martin, salah satu peserta festival SD, kepada Alexander. Saat ditanya kenapa mendukung SD, Martin menjawab dengan nada retoris: “Kukira sudah sangat jelas. Karena mereka (elite SD) akan menghentikan invasi Muslim. Islam secara keseluruhan itu salah. Aku pro-Swedia.”
Retorita anti-imigrasi dan anti-Muslim SD tidak memenangkan Jimmie. Stefan Loven dari partai Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (Partai Sosial Demokrat Swedia) merebut kursi perdana menteri.
Tapi SD meraup suara 17,5 persen dan mengamankan 62 kursi di parlemen. Prestasi ini jauh melampaui pemilu 2010, misalnya, di mana mereka haya meraup 5,7 persen. Kini mereka bisa berjalan dengan kepala jauh lebih tegak karena menjadi partai terbesar ketiga di Swedia.
Perolehan Suara Meningkat Signifikan
SD tidak atau belum menang, tapi jelas sedang bangkit. Kondisi yang sama sedang terjadi di berbagai negara di dalam dan luar Eropa. Populisme sayap kanan makin percaya diri untuk unjuk gigi di muka publik. Perolehan partai yang mereka dukung meningkat terutama dalam beberapa tahun belakangan.
Dukungan datang karena dirasa satu platform, meski kadang elite partai yang bersangkutan bilang tidak menjalin hubungan dengan organisasi sayap kanan.
Mengutip Cas Mudde dan Cristobal Rovira Kaltwasser dalam Populism: A Very Short Introduction (2017), partai dengan idealisme populisme sayap kanan telah berdiri dan menduduki posisi di ranah legislatif maupun eksekutif di berbagai negara sejak 1990-an.
Konteks perjuangannya bisa bervariasi. Namun ahli politik menemukan beberapa kesamaan karakteristik, yang biasanya dianut secara lebih ekstrem oleh organisasi pendukung partai.
Mereka rajin mengobarkan sentimen anti-elite, oposisi terhadap kemapanan, dan mengklaim sebagai juru bicara rakyat jelata (common people). Mereka juga sering diasosiasikan dengan ideologi neo-nasionalisme, anti-globalisasi, pro-pribumi, dan pro kebijakan ekonomi model proteksionisme.
Di Eropa, selain skeptis terhadap Uni Eropa, jualan utamanya adalah kebijakan anti-imigrasi terutama imigran negara-negara (mayoritas) Islam di Timur Tengah atau Afrika (Utara). Donald Trump pernah menggorengnya selama kampanye pemilu presiden Amerika Serikat tahun 2016, dan menang.
Populisme sayap kanan, khusus di negara-negara Barat, mendapat sorotan karena agenda anti-imigrasinya dianggap sebagai dalih atas sikap anti-Muslim. Berkatnya SD bisa bangkit di Swedia. Di negara tetangga, retorika anti-Muslim membuat beberapa elite partai mampu merebut tampuk kekuasaan.
"Islam Tak Cocok di Eropa"
Matteo Salvini adalah politikus dari partai Lega Nord di Italia. Lega Nord berhaluan regionalis dengan cita-cita mengubah Italia menjadi negara federalis. Sejak dipimpin oleh Matteo partai makin menegaskan sikapnya yang skeptis dengan Uni Eropa, anti-imigrasi, dan karakteristik sayap kanan lain.
Lega Nord perlu membangun jaringan jika ingin memenangkan pertarungan politik. Oleh sebab itu mereka merapat ke populis sayap kanan baik di dalam maupun luar Italia. Di dalam, mereka mesra dengan Partai Forza Italia dan Partai Persaudaraan Italia. Di luar, mereka dekat dengan Front Nasional (Perancis), Partai untuk Kebebasan (Belanda), dan Partai Kebebasan Austria.
Pada awal Maret 2018 Lega Nord akan mengikuti pemilu legislatif dan senat setelah sebelumnya terjadi pembubaran parlemen Italia. Matteo memimpin koalisi tengah-kanan. Hasil akhirnya adalah kesuksesan partai merebut banyak kursi di DPR dan Senat (17,4 persen). Lega Nord kini menjadi yang terbesar ketiga di Italia dan partai terkuat di koalisi tengah-kanan.
Resepnya lagi-lagi retorika anti-Muslim yang bersemayam di janji kebijakan anti-imigrasi. Dalam kampanye di Kota Umbertide pada awal Februari 2018 Matteo menegaskan pandangannya soal ketidakcocokan Islam dengan hukum sekuler Eropa.
“Masalah kultural yang mendasar adalah apakah Islam, sebagai sabda Muhammad yang diterapkan secara harafiah, saat ini sesuai dengan nilai-nilai kita, kebebasan kita, dan konstitusi kita. Saya memiliki keraguan yang sangat besar terhadapnya,” kata Matteo, di atas panggung, sebagaimana dikutip Telegraph.
Matteo mempermasalahkan Islam sebagai doktrin hukum, bukan agama. “Dengan keberadaan Liga Nord di pemerintahan, semua pusat kegiatan Islam yang ilegal akan ditutup, terutama jika mereka membahas prinsip fundamental seperti legalitas dan transparansi,” imbuhnya.
Bulan sebelumnya ia berjanji akan mengusir setengah juta migran ilegal yang permintaan suakanya telah ditolak sehingga tidak punya hak untuk tinggal di Italia. Jika terpilih sebagai perdana menteri, targetnya usai pemilu Maret lalu, ia akan memulangkan 100.000 imigran pada satu tahun pertama. Sisanya yang 400.000 akan ia tangani selama lima tahun menjabat.
Kloning Gaya Trump di Mana-Mana
Quinn Slobodian, penulis buku Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism (2018), adalah salah satu pengamat geopolitik yang berpendapat bahwa Donald Trump adalah salah satu tokoh penting yang mendorong kebangkitan populisme sayap kanan global.
Gaya Trump dicontoh oleh para pemimpin partai politik yang beraliran populisme sayap kanan. Salah satunya oleh politisi sekaligus mantan serdadu Brasil, Jair Bolsonaro. Saking miripnya, Bolsonaro sampai dijuluki Trump-nya Negara Tropis. Entah dianggap pujian atau ejekan, nyatanya Bolsonaro menang pemilihan presiden dan siap dilantik pada 1 Januari 2019 mendatang.
Selain menentang segala hal yang berbau kekiri-kirian atau liberal, sikap Bolsonaro khas populis sayap kanan di negara berkembang: cenderung tidak menyukai sekulerisme. Ia mantap berdiri di jalur konservatif dengan mendalami kebijakan yang berakar pada nilai-nilai kekeluargaan sesuai ajaran Kristen Evangelis.
Democracy Now mencatat pendapat Bolsonaro bahwa Brasil adalah “negara Kristen”. Oleh sebab itu warga non-Kristen mesti menghindar dari kehidupan politik karena bukan “warga negara sejati”.
Lebih lanjut, menurutnya Islam dan agama asal Afrika mesti dilarang karena bertentangan dengan “keimanan nasional” dan beroperasi sebagai “pintu gerbang untuk para teroris.” Anehnya, pengikut doktrin Yahudi ia golongkan sebagai “orang Kristen”.
Ocehannya terkait Islam sebenarnya lebih sedikit ketimbang komentar anti-LGBTQ, anti-aborsi, anti-kebijakan pro-minoritas (affirmative action), atau kebencian terhadap kepatutan politik (political correctnes).
Tapi ia meneladani satu kebijakan Trump yang memancing amarah warga Muslim sedunia: berencana memindahkan kedutaan besar di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Awal November kemarin, tak lama usai kemenangan di pilpres, Bolsonaro melayangkan rencana tersebut melalui cuitan di akun Twitternya. “Sebagaimana yang telah disampaikan pada kampanye kami, kami berniat memindahkan Kedutaan Besar Brasil dari Tel-Aviv ke Yerusalem. Israel adalah negara berdaulat dan kami wajib menghormatinya.”
Jika benar-benar diwujudkan, Brasil akan menjadi negara ketiga yang akan memindahkan markas dubes Israelnya setelah AS dan Guatemala.
Guardian melaporkan ide Bolsonaro dikhawatirkan banyak warga Brasil. Mereka tak ingin menyakiti hubungan Brasil dengan negara-negara (mayoritas) Muslim—termasuk perdagangan unggas dengan negara-negara Timur Tengah yang bernilai $6 juta dolar AS per tahun.
Di sisi lain, rencana tersebut disambut baik oleh PM Israel Benjamin Netanyahu. Sang pemimpin Likud, partai yang mesra dengan gerakan populisme sayap kanan Israel, sebelumnya telah memberi selamat atas kemenangan Bolsonaro di pilpres dan mengundangnya ke Israel.
Melalui akun Twitternya ia mencuit: “Aku ucapkan selamat pada teman Brasilku, presiden terpilih, Jair Bolsonaro, untuk niatnya memindahkan kantor Kedutaan Brasil ke Yerusalem. Sebuah langkah yang bersejarah, benar, dan menggembirakan!”
Editor: Windu Jusuf
