Menurunnya Popularitas Partai Kiri di Eropa

tirto.id - Hasil pemilu Jerman cukup mengejutkan. Untuk pertama kalinya enam partai terwakili di parlemen. Angela Merkel yang kembali terpilih menjadi Kanselir sepertinya tak akan memerintah dengan cara sebelumnya. Partai-partai yang lolos ke parlemen akan memengaruhi haluan politik pemerintah. Peta politik akan menjadi berbeda dan sulit diramalkan. Ini fase baru dalam politik Jerman.

Berdasarkan exit poll partai ultra kanan Jerman AfD ("Alternatif untuk Jerman") yang anti-Islam dan anti-imigran berhasil mengantongi 12,6 persen suara atau meningkat 7,9 persen dibandingkan pemilu tahun 2013. Partai lainnya seperti Die Linke (Partai Kiri), Grune (Partai Hijau), dan FDP (Partai Demokratik Merdeka) juga mengalami peningkatan jumlah pendukung hingga 6 persen, sehingga rata-rata mengantongi 9 persen suara.

“Ini adalah hari besar bagi sejarah politik partai kami. Kami memasuki Bundestag untuk pertama kalinya dan kami akan mengubah negara ini,” ujar Alexander Gauland, kandidat dari AfD.

Partai Konservatif CDU (Kristen Demokrat) yang mengusung Kanselir Angela Merkel, CDU meski menang namun mengalami penurunan jumlah suara 8,6 persen. Saingan utama CDU yakni Partai Sosial Demokrat (SPD) juga harus menelan pil pahit. Pendukung SPD berkurang 5,2 persen dan hanya mampu mengantongi 20,5 persen suara. Hasil ini dianggap yang terburuk sejak 1949.

Baca juga: Wahai Kaum Liberal Jangan Terlalu Mengkhawatirkan Jerman

Hasil memalukan bagi partai Sosial-Demokrat juga terjadi di pemilu Perancis. Partai politik yang memenangkan kursi kepresidenan tahun 1981, 1988 dan 2012 tersebut bahkan tak mampu memperoleh 10 persen suara. Di Italia, partai-partai kanan-tengah mulai mencuri perhatian pendukung sayap kiri-tengah dengan menguasai Genoa, L'Aquila dan Turin yang menjadi markas pendukung partai kiri.

Di Inggris, Partai Buruh yang pernah menjadi kekuatan utama dalam politik Inggris, harus berjuang keras untuk membentuk posisi yang koheren terhadap Brexit. Sedangkan Partai Sosialis Spanyol, yang menguasai sebagian besar pemerintahan Spanyol antara tahun 1980an hingga 2000an, mencatat rekor terendah dalam dua pemilihan umum terakhir.

Kejayaan dan Kejatuhan Sosial-Demokrat

Setelah Perang Dunia II, partai sosial demokrat menawarkan sistem perpaduan antara kapitalis dan kehadiran negara untuk melindungi warganya. Sistem pasar bebas mulai diterapkan sambil mendukung integrasi Eropa. Sistem politik mulai dibangun berdasarkan demokrasi dan kerja sama sosial. Mereka pun memainkan peran penting dalam pemulihan ekonomi Eropa pasca perang.

Memasuki era ekonomi digital, secara perlahan tatanan ekonomi global berubah. Hal ini menandai kemunduran bagi Partai Sosial Demokrat. Jonas Pontusson dalam tulisannya “Explaining the Decline of European Social Democracy” mengungkapkan kemunduran demokrasi sosial Eropa dapat dilihat hasil dari dua perubahan struktural ekonomi: pergeseran ke unit produksi industri yang lebih kecil dan pertumbuhan lapangan kerja nonindustrial swasta.

Hal ini berpengaruh pada keanggotaan serikat pekerja, yang menjadi sumber terpercaya bagi perekrutan organ dan partai kiri. Akibatnya, jumlah anggota terus menurun. Kaum sosialis juga merasa kesulitan menyesuaikan retorika mereka terutama di kalangan anak muda.

Baca juga:Merkel Maju Lagi, Jerman Pilih Status Quo atau Populisme?

Popularitas partai sosial-demokrat juga tergerus saat krisis global tahun 2008. Negara-negara bereaksi terhadap kemerosotan ekonomi dengan mendevaluasi mata uang dalam upaya mengembalikan daya saing mereka. Dengan devaluasi kebijakan moneter ke Uni Eropa, satu-satunya cara yang tersisa untuk memerangi krisis adalah kebijakan fiskal. Namun, ini sering kali melibatkan langkah-langkah penghematan, seperti pemotongan pensiun, kenaikan pajak dan pengurangan subsidi, yang sebagian besar bertentangan dengan kebijakan partai sosial-demokrasi.

Di sisi lain, menurut laporan Forbes, tingkat pengangguran dan ketidaksetaraan terus meningkat akibat krisis. Hal itu memunculkan kekecewaan terhadap Uni Eropa dan institusi moneter. Partai sosial-demokrat seperti tak punya pilihan lain selain mendukung penerapan sistem penghematan mengikuti saran IMF.

Di Belanda, Perdana Menteri Mark Rutte (dari partai VVD) memotong dana sosial, menaikkan usia pensiun dan mengabaikan komitmen pemerintah dalam mengalokasikan 0,7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto (PNB) sebagai dana bantuan. Kebijakan itu turut didukung oleh Partai Buruh Belanda yang menjadi koalisi meski banyak warga yang menuduh gagasan ini sebagai bentuk pengabaian pemerintah terhadap lansia dan menyebabkan biaya kesehatan yang kian tinggi.

John Langmore, profesor dari University of Melbourne menilai Partai Buruh Belanda mulai kehilangan legitimasi saat mendukung penghematan ekonomi. Secara keseluruhan, ia berpendapat, partai-partai sosial-demokrat Eropa gagal mengartikulasikan sebuah visi untuk masa depan.

Di sisi lain, kaum populis memberi solusi sederhana terkait krisis Eropa: Kontrol negara yang kuat terhadap ekonomi akan mampu menciptakan lapangan kerja. Kohesi sosial akan dibangun kembali dengan mempertahankan identitas nasional dan memperkenalkan program belanja publik dengan memberi pajak tinggi bagi kelompok elit.

Pihak konservatif menawarkan perlunya reformasi struktural seperti pengurangan keterlibatan negara dalam ekonomi, privatisasi, undang-undang tenaga kerja yang fleksibel dan batasan mengenai gerakan buruh. Reformasi ini tak cukup populer di kalangan beberapa pemilih, namun mereka tak menciptakan banyak konflik seperti yang terjadi pada pihak kiri-tengah.

Krisis Imigran dan Hadirnya Partai Baru

Merosotnya dukungan terhadap partai-partai kiri tradisional berkaitan berkaitan erat dengan meningkatnya dukungan terhadap sayap kanan. Isu pengungsi menjadi momentum terbaik bagi sayap kanan untuk menaikkan popularitasnya.

Mereka dengan tegas menolak para imigran. Mereka tak segan untuk menyatakan keluar dari Uni Eropa mengikuti Inggris untuk memproteksi negaranya dari imigran. Di Belanda, politikus sayap kanan sekaligus pemimpin Partai Kebebasan Belanda (Dutch Party for Freedom), Geert Wilders menyatakan keinginannya agar Belanda mencontoh referendum di Inggris.

Di sisi lain, sayap kiri memiliki fokus yang berbeda. Isu imigran bukanlah isu utama mereka sehingga muncul dualisme dalam tubuh partai sosial-demokrat di Eropa dan hal ini menjadi boomerang.

"Tahun lalu benar-benar menandai runtuhnya kaum demokrat sosial di seluruh Eropa, karena debat imigran mendapatkan momentum," kata Tarik Abou-Chadi, seorang peneliti di Universitas Humboldt di Berlin.

"Banyak partai sosial demokrasi Eropa terbagi dalam masalah imigran, oleh karena itu mereka menahan diri untuk tidak membahasnya," katanya.

Baca juga:Merkel Menang Tapi Populisme Anti Imigran juga Menguat

Di saat sosial demokrat masih diam, banyak pemilih yang kemudian beralih ke partai populis kanan yang dengan jelas menolak masuknya gelombang imigran dari Timur Tengah. Di negara Skandinavia yang sejak dulu menjadi basis partai sosial-demokrat harus menerima kenyataan bahwa pendukungnya banyak yang beralih ke populis sayap kanan akibat kecemasan tentang imigran dan pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi negara.

Jika tak beralih ke sayap kanan, beberapa orang membangun partai kiri baru. Misalnya di Yunani muncul Syriza yang berhasil memenangkan pemilu di tahun 2015. Kehadiran partai ini tak lepas dari masalah krisis Yunani yang berkepanjangan. Melalui Perdana menteri Alexis Tsipras, negara tersebut akan mengevaluasi sistem penghematan yang dilakukan sejak tahun 2010. Di Jerman juga muncul partai baru Die Linke yang kini memiliki perwakilan di parlemen.

Podemos di Spanyol lahir karena terinspirasi Syriza. Ia hadir sebagai partai ketiga diantara partai konservatif PP (Partai Rakyat) sebagai penguasa dan sayap kiri PSOE (Partai Pekerja Sosialis Spanyol) sebagai oposisi. Podemos juga akan menjadi lebih partisipatif dan bergerak menuju demokrasi sosial, serta menjauh dari agenda revolusioner ala kiri-jauh. Beberapa orang menilai hadirnya Podemos akan menggantikan PSOE.

Di Belanda, muncul GroenLinks (Kiri Hijau) yang pada pemilu terakhir memperoleh 14 kursi di parlemen. Groenlinks yang merupakan gabungan dari Partai Komunis Belanda, Partai Rakyat Evangelis, Partai Sosialis Pasifis, dan Partai Politik Radikal. Kemunculan partai kiri baru yang berasal dari koalisi partai-partai kiri lama dan pinggiran juga nampak di Perancis dengan France Insoumise yang calonnya Jean-Luc Melenchon bertengger di peringkat empat. Kendati tidak menang, perolehan suara Melenchon telah mengubur Partai Sosialis yang selama tiga dekade lebih selalu gantian berkuasa dengan UMP (kini Republicains).

Surat Kabar El Pais mengabarkan, Podemos sudah memperoleh 22 persen dukungan. Bagi para pendukung, kehadiran Podemos dapat menjadi jawaban atas kekhawatiran mereka akan Spanyol yang menghadapi masalah kesejahteraan, ketidaksetaraan dan makin menurunnya jumlah kelas menengah. Tentunya karena masalah itu belum dapat diatasi oleh dua partai yang sudah ada.

Meski hadir penantang baru dalam bursa partai politik Spanyol, calon pemimpin Partai Sosialis Spanyol Susana Diaz tetap optimistis akan didukung oleh sebagian besar penduduk Spanyol.

“Saya ingin PSOE Bisa menang lagi. Kami akan menang dan kami akan memimpin,” ujar Diaz dalam sebuah orasi di hadapan pendukungnya di Madrid.

Pablo Simon, Profesor dari Carlos III University Madrid menilai, ini akan menjadi pekerjaan yang berat bagi partai sayap kiri Spanyol, mengingat kini mereka dibagi dalam dua partai dan sama-sama memiliki basis massa yang terkonsolidasi dengan baik.