Menuju konten utama

Survei LIPI: Akses Warga untuk Punya Hunian Tetap Masih Buruk

"Tingkat kesejahteraan masyarakat dinilai relatif baik, namun tingkat pendapatan masyarakat dan disparitas harga perlu lebih diperhatikan."

Survei LIPI: Akses Warga untuk Punya Hunian Tetap Masih Buruk
Perumahan di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (13/7). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

tirto.id - Sejumlah ahli menganggap akses masyarakat untuk memiliki rumah atau hunian tetap masih sangat buruk. Mereka juga menilai tingkat pendapatan masyarakat masih buruk saat ini.

Pandangan itu muncul dari hasil survei ahli yang dilakukan Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, April-Juli 2018. Survei yang melibatkan 145 ahli itu bertujuan memetakan isu dan problem strategis di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.

"Tingkat kesejahteraan masyarakat dinilai relatif baik, namun tingkat pendapatan masyarakat dan disparitas harga perlu lebih diperhatikan," ujar Kepala P2P LIPI Firman Noor di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Berdasarkan survei ini, 65 persen responden menganggap akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar sudah baik. Akan tetapi, 54,47 persen responden menilai akses masyarakat terhadap perumahan buruk.

Ada juga 57,93 persen responden yang mengatakan tingkat inflasi saat ini masih dalam kondisi baik. Kemudian, 55,17 persen ahli menilai pendapat masyarakat masih buruk.

Menurut Firman, pemerintah belum memiliki solusi efektif untuk mengatasi masalah akses masyarakat ke sektor perumahan. Padahal, ia menganggap rumah sebagai aspek penting yang harus dipenuhi dan dimiliki masyarakat.

Perumahan masalah besar bagi kita dan harga rumah belum terjangkau gaji. Padahal memiliki rumah menurut saya adalah memiliki hal yang membuat kita nyaman dalam bekerja. Efeknya, ketika bekerja [pegawai] akan lebih fokus, profesional, tak terganggu money politics," ujar Firman.

Pada survei di bidang ekonomi, ada 90 persen responden yang menilai pembangunan infrastruktur sudah berjalan baik. Penilaian buruk diberikan 51 persen ahli dalam aspek pembangunan infrastruktur air bersih.

Survei juga menyoroti masalah penyerapan tenaga kerja yang dianggap belum baik. Ada 74 persen responden yang memiliki pandangan seperti itu.

"Krisis ekonomi dan inflasi dikhawatirkan akan mengganggu penyelenggaraan pemilu 2019. Kebijakan yang berpihak pada industri dalam negeri dan tenaga kerja lokal dibutuhkan untuk menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi berkeadilan," ujarnya.

Survei ahli yang dilakukan P2P LIPI ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Penelitian tidak bertujuan menggeneralisasi pandangan.

Baca juga artikel terkait RUMAH MURAH atau tulisan lainnya dari Lalu Rahadian

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Lalu Rahadian
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Yulaika Ramadhani