tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masyarakat saat ini masih sulit untuk memenuhi kebutuhan papannya seperti rumah. Hal ini karena harga rumah setiap tahun terus mengalami peningkatan.
"Harga rumah ini cenderung naik dan membuat masyarakat akan sulit beli rumah. Ini jadi salah satu implikasi dari situasi dunia dan pengaruhnya ke perumahan," ujarnya saat acara pembukaan Securitization Summit 2022, Rabu (6/7/2022).
Dia mengatakan mengatakan harga tanah sebagai bahan pokok saat ini sudah meningkat terutama di perkotaan. Ditambah bahan baku bangunan yang melonjak di tengah peningkatan inflasi seluruh negara.
Bendahara Negara itu memahami, dari sisi supply dan demand sejak awal sudah bermasalah. Supply yang dimaksud yakni produksi dan bangunan rumah, kemudian demand yakni kebutuhan rumah. Pasar baru akan tercipta jika keduanya bertemu pada titik yang sama.
Namun, kata dia, tingginya kebutuhan rumah tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli dan permodalan bagi para produsen perumahan. Apalagi generasi muda saat ini banyak yang membutuhkan rumah namun tidak memiliki kemampuan untuk membeli karena harganya yang lebih tinggi dari kemampuan.
"Jadi mereka cukup tinggal mertua atau sewa. Kalau mertuanya punya rumah juga, kalau tidak punya rumah, masalah lagi. Jadi ini menggulung generasi," ucapnya.
Melihat kondisi tersebut, maka pemerintah akan membantu masyarakat yang berpendapatan rendah untuk bisa mendapatkan rumah. Misalnya adanya insentif pembelian rumah untuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan pengenaan PPN 1 persen final untuk rumah sederhana dan sangat sederhana.
"Itu instrumen yang kami gunakan dalam situasi COVID-19 kemarin untuk melindungi dan memberikan stimulus sektor perumahan agar tidak terpukul sangat dalam akibat pandemi," jelas Sri Mulyani.
Sementara untuk tahun ini, pemerintah juga melakukan subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp19,1 triliun. Subsidi ini akan diberikan kepada 200.000 perumahan. Namun Sri jumlah tersebut masih cukup jauh dibandingkan dengan kebutuhan perumahan (backlog) yang mencapai 12,7 juta unit.
"APBN, keuangan negara telah menyediakan pendanaan bersubsidi bagi 1,38 juta unit rumah. Dibutuhkan lebih banyak lagi karena tadi backlog-nya 12 juta, maka meski kita sudah mencapai yang signifikan tapi dibandingkan kebutuhan jelas masih belum memadai," ungkapnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
