tirto.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, mengungkapkan, banyak kementerian/lembaga yang menyalahgunakan anggaran program prioritas seperti pengentasan stunting dan revolusi mental.
Dana pengentasan stunting misalnya, yang pernah ditemukannya justru untuk perbaikan pagar Puskesmas. Selain itu, ada pula temuan tentang penggunaan dana Program Revolusi Mental untuk membeli motor trail.
“Saya lihat di KRISNA, pada waktu itu stunting lokasinya saya zoom terus, sampai akhirnya saya lihat programnya itu apa, ternyata memperbaiki pagar Puskesmas. Terus judulnya adalah mengenai Revolusi Mental, saya telusuri terus, ujungnya adalah membeli motor trail,” ungkap Suharso saat Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (13/6/2024).
Meski mendapatkan temuan-temuan itu, Suharso mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab, dirinya tidak memiliki wewenang untuk menindaklanjuti perbuatan kementerian/lembaga yang bersangkutan.
“Tapi kami enggak kuasa, Pak. kami itu seperti mengalami ketindihan intelektual, tapi ini ketindihan teknokratik. Kami mengerti itu, tapi kami enggak bisa bergerak,” ujarnya.
Suharso menjelaskan, selama ini pihaknya memang berwenang untuk merencanakan anggaran bagi setiap kementerian/lembaga. Belum lagi, banyak kementerian/lembaga, bahkan daerah yang membuat proyek dengan nama besar program-program prioritas.
Namun, saat anggaran kurang dan kementerian/lembaga mengeluhkannya kepada Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga tersebut tidak melaporkan kembali kepada Bappenas saat mendapatkan tambahan anggaran, pun dengan peruntukannya.
Selain itu, biasanya kementerian/lembaga menggunakan pendekatan spesifik dan sensitif dalam merancang anggaran yang nantinya akan diusulkan kepada Bappenas.
“Spesifik itu karena dilakukan langsung oleh kementerian pada target. Sensitif itu misal ada kementerian/lembaga yang ikut. Contoh, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) belanja ikan untuk stunting, kemudian PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) memperbaiki air,” jelas Suharso.
Oleh karena itu, untuk mencegah agar penyalahgunaan anggaran tidak lagi terjadi, Kementerian PPN/Bappenas pun ke depannya tidak mau mengambil proyek-proyek yang bersifat multi-taking atau yang melibatkan banyak kementerian/ lembaga.
Sebaliknya, Suharso hanya akan mengambil proyek yang hanya dikerjakan oleh satu kementerian/lembaga saja.
“Akibatnya, seakan-akan untuk program stunting itu anggarannya gede banget, karena di-multi-taking, a, b, c, d, kemudian dibilang itu stunting. Saya sampaikan ke teman-teman di Bappenas, ke depan kami mau single-taking. Karena kalau di-taking ke mana-mana jadinya seperti ini,” kata dia.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Bayu Septianto
