Bappenas Minta Tambahan Anggaran Rp804,47 M untuk Gaji Pegawai

Suharso Monoarfa mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp804,47 miliar kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Terbit 13 Jun 2024 13:24 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kiri) berbincang dengan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi (kanan) usai mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7/2023). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.

tirto.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp804,47 miliar kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Nantinya, tambahan anggaran itu salah satunya akan digunakan untuk belanja pegawai baru, yang pada 2024 ini Kementerian PPN/Bappenas bakal kedatangan 1.997 Pegawai Negeri Sipil (PNS) anyar.

“Kami mengajukan, Pak Ketua. Saya mau mengajukan usulan tambahan. Boleh dong saya mengajukan usulan tambahan? Usulan tambahan ini terutama karena gaji pegawai. Karena gaji pegawai kami untuk tahun 2024 akan ada 1.997 orang tambahan. Sehingga semuanya ada Rp597,62 miliar,” katanya, dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, di Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Selain untuk pembayaran pegawai baru, tambahan anggaran juga diperuntukkan bagi kegiatan manajemen risiko pengembangan nasional (MRPN) senilai Rp102,6 miliar. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan kajian strategis dalam penguatan agenda pembangunan dan menjaga keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebanyak Rp104,35 miliar.

Sementara itu, pagu indikatif Kementerian PPN/Bappenas tahun anggaran 2025 diusulkan sebesar Rp1,97 triliun. Dari total pagu tersebut, Rp1,13 triliun di antaranya untuk Program Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rp839,52 miliar untuk Program Dukungan Manajemen mencakup belanja pegawai dan pemeliharaan rutin.

“Program Perencanaan Pembangunan Nasional rinciannya adalah Rupiah Murni Rp990,549 miliar, Rupiah Murni Pendamping sebesar Rp3,12 miliar, kemudian pinjaman Rp35,32 miliar, hibah Rp102,43 miliar. Total Rp1,13 triliun. Program Dukungan Manajemen mencakup belanja pegawai dan pemeliharaan rutin adalah Rp Rp839,52 miliar,” jelas Suharso.

Berdasarkan jenis belanja, pagu akan digunakan untuk belanja pegawai Rp291,06 miliar, belanja barang Rp1,48 triliun dan belanja modal Rp195,78 miliar. Sedangkan untuk kegiatan terkait pinjaman, pagu akan digunakan untuk pembayaran Project Human Resource Development Project Phase IV (PHRD IV), National Urban Flood Resilience Project (NUFREP), Rentang Irrigation Modernization Project (RIMP), Flood Management in North Java Project (FMNJP).

“Kemudian hibah adalah Probule Grant for Ocean yang dari World Bank, kemudian Global Environment Facility, Investing in Nutrition and Early Years, Towards Sustainable and Conversion-Free Aquaculture, yang total jumlahnya adalah Rp137 (miliar),” imbuhnya.

Merespon permintaan tambahan anggaran dari Suharso ini, Anggota Komisi XI DPR RI pun sepakat untuk menyetujuinya. Tambahan anggaran itu disepakati untuk memperkuat kegiatan manajemen risiko pembangunan nasional, pelaksanaan kegiatan kajian strategis dalam perkuatan agenda pembangunan dan menjaga keselarasan RPJMN 2025 – 2029 dan RPJMD.

“Komisi XI DPR RI mendukung usulan Kementerian/PPN Bappenas mengajukan tambahan anggaran dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp804,47 miliar,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit.