tirto.id - Di bawah kendali Prabowo Subianto, mantan Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) yang kini menjabat Menteri Pertahanan, Kementerian Pertahanan berencana memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Kebijakan ini direncanakan sebagai strategi pertahanan-keamanan Indonesia dengan memanfaatkan anggaran sebesar $124,995 miliar atau setara Rp1.760 triliun yang tertuang dalam Rencana Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2020-2024 (alpalhankam).
Anggaran raksasa ini hendak dipakai untuk memodernisasi alutsista tiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI), yakni Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Menurut Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak, "60 persen alpalhankam kita sudah sangat tua dan usang serta memprihatinkan."
Sebagaimana dilaporkan Antara, Dahnil menyebut modernisasi alutsista bagi TNI sebagai keniscayaan karena Indonesia menghadapi ancaman faktual dan potensial. Dalam tataran aktual, kata Dahnil, Indonesia menghadapi ancaman militer seperti pelanggaran wilayah perbatasan, intervensi asing, separatisme, dan terorisme. Sementara itu, tambahnya, dalam tataran potensial, perang konvensional atau perang terbuka serta krisis imigran sangat mungkin menghampiri Indonesia.
Bagi Prabowo, sebagaimana diucapkannya dalam konferensi pers di Base Ops Lanud Ngurah Rai, Badung, Bali, pada akhir April silam, modernisasi alutsista TNI dengan membeli armada baru nan modern mendesak dilakukan. Para prajurit TNI, menurut Prabowo, "menghadapi bahaya" setiap hari dalam menjalankan tugasnya. Terlebih, "ada kapal kita yang kena ombak yang sangat keras yang pecah di tengah laut."
Modernisasi alutsista TNI memang perlu dilakukan. Indonesia jelas memiliki masalah terkait alutsista--sebagaimana terlihat dalam tenggelamnya KRI Nanggala beberapa waktu silam. Namun, perlukah anggarannya sebesar Rp1.760 triliun?
Ancaman
Sejak 1977 hingga 1987, sebagaimana dituturkan Andrew L. Ross dalam studi berjudul "Growth, Debt, and Military Spending in Southeast Asia" (Contemporary Southeast Asia Vol.11 1990), Indonesia mengucurkan anggaran sebesar $16,7 miliar atau lebih dari $1,6 miliar per tahun untuk kebutuhan militer, terutama dalam rangka memodernisasi persenjataan. Nilai anggaran Indonesia untuk pertahanannya tersebut jauh melebihi uang yang dikucurkan negara manapun di Asia Tenggara, entah Malaysia, Thailand, atau Singapura. Namun, jika dikomparasikan dengan nilai produk domestik bruto (PDB), anggaran militer Indonesia kala itu terhitung kecil, hanya 3,3 persen dari PDB, karena gemilangnya penjualan minyak.
Meskipun Indonesia yang paling unggul soal membelanjakan anggaran untuk militer, negara-negara Asia Tenggara lain tak ketinggalan jauh, bahkan, andai dikomparasikan dengan PDB mereka masing-masing, nilainya lebih tinggi. Malaysia, misalnya, dalam rentang waktu yang sama mengucurkan uang senilai $11,7 miliar atau lebih dari $1,1 miliar per tahun, yang setara dengan 7,8 persen dari nilai PDB. Thailand, yang memiliki nilai PDB sekitar $19,78 miliar di tahun-tahun tersebut, mengucurkan anggaran sebesar $1,5 miliar untuk militer.
Secara umum, sebut Ross, kebijakan belanja militer Indonesia kala itu dilakukan dengan alasan "persepsi ancaman eksternal dan tantangan internal". Soal tantangan internal, misalnya, Indonesia masih khawatir dengan kondisi Papua yang belum terlalu lama dicaplok Jakarta. Belum lagi, proses jajak pendapat pada akhir 1960-an yang bermasalah terus melahirkan gerakan insurgensi di Papua.
Tak ketinggalan, situasi politik nasional masih belum ideal karena kuatnya sentimen anti modal asing, terutama sejak peristiwa Malari meletus pada 1974. Sementara itu, soal ancaman eksternal, Hari Singh, dalam studinya berjudul "Prospect for Regional Stability in Southeast Asia" (Millenium Journal of International Studies 1993), menyatakan Asia Tenggara pasca-Perang Dunia II hingga Perang Dingin sebagai "wilayah bipolar" dengan sebagian negara berpihak ke Blok Barat dan sebagian lagi ke Blok Timur. Terlebih, menurut catatan Singh, Asia Tenggara juga menjadi medan tempur kekuatan dunia. "Sepanjang Perang Dunia Kedua, Asia Tenggara bagian Indocina merupakan area yang paling banyak dibom," tulis Singh. Selama Perang Dingin, Asia Tenggara merupakan wilayah yang cukup panas, terlebih dengan berlangsungnya Perang Vietnam dan kemungkinan menjalarnya konflik Cina-Taiwan, India-Pakistan, serta Korea Selatan-Korea Utara ke Asia Tenggara.
Walhasil, alokasi anggaran Indonesia (dan negara-negara Asia Tenggara lain) yang besar untuk militer di rentang waktu tersebut cukup dapat dipahami, yang seturut dengan apa yang dipaparkan Paul Dunne dalam studi berjudul "The Demand for Military Spending in Developing Countries" (International Review of Applied Economics 2003).
Dunne menyatakan bahwa belanja militer di suatu negara sangat terkait dengan "kerangka aksi-reaksi". Apabila situasi/hubungan wilayah atau negara tetangga memburuk, belanja militer umumnya meningkat, pun sebaliknnya. India, misalnya, mengalokasikan belanja militer yang besar karena dipengaruhi oleh hubungannya dengan Pakistan yang buruk. Tercatat, India mengeluarkan belanja militer sebesar $14,75 miliar pada 2002 atau dua kali lipat dibandingkan apa yang dikeluarkan Pakistan. Namun, Pakistan mengucurkan proporsi paling tinggi dari keuangannya, setara dengan 4,07 persen dari PDB, untuk kebutuhan militer menghadapi India.
Melalui kerangka ini, negara-negara di dunia mengucurkan anggaran yang besar untuk militer tatkala menghadapi ancaman nyata, semisal perang terbuka. Jepang, misalnya, mengalokasikan 99 persen dari nilai PDB pada 1944 demi menghadapi gempuran pasukan sekutu. Sementara itu, pada dekade 1980-an, menurut data International Monetary Fund (IMF), negara-negara di dunia rata-rata mengalokasikan belanja militer sebesar 5,1 persen dari PDB karena situasi yang masih panas (atau laten karena Perang Dingin).
Sayangnya, besarnya alokasi keuangan negara untuk kebutuhan militer tak serta merta dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan diri dari serangan musuh. Sanjeev Gupta, dalam studinya berjudul "Corruption and Military Spending" (European Journal of Political Economy Vol. 17 2001), menyebut bahwa belanja militer merupakan salah satu titik di APBN yang sangat rawan dikorupsi. Menurut penelitiannya terhadap belanja militer yang dilakukan 120 negara (termasuk Indonesia) dalam rentang 1985-1998, 15 persen dari belanja militer digondol koruptor, karena perusahaan-perusahaan penyedia peralatan tempur dan negara biasanya tidak mempublikasikan dengan rinci ke mana uang dibelanjakan untuk kebutuhan militer dengan alasan "keamanan". Secara umum, tulis Gupta, "peningkatan indeks korupsi suatu negara sebesar 1 persen saja kemungkinan besar dibarengi peningkatan belanja militer negara sebesar 0,32 persen dari PDB." Tentu, sebagaimana kisah-kisah klasik di seluruh dunia, korupsi yang sangat mungkin menggerogoti anggaran militer akhirnya menguap begitu saja.
Di sisi lain, belanja militer besar-besaran diyakini dapat berdampak secara ekonomi. Martin M. Wing, dalam "Defence Spending and Employment in Indonesia" (Defence Economic Vol. 3 1991), menyebut bahwa tatkala negara diprotes rakyatnya karena menghamburkan uang untuk militer, efek ekonomi yang diyakini menggelembung karena belanja militer jadi senjata pamungkas. Klaim ini memang benar adaya. Karena militer membutuhkan banyak orang sebagai prajurit, belanja militer yang diterjemahkan menjadi modal untuk merekrut personel akhirnya memang menciptakan lapangan kerja.
Di Indonesia, misalnya, belanja militer pada 1978, 1979, dan 1980, 40 hingga 50 persennya dialokasikan untuk prajurit, yang akhirnya meningkatkan lapangan kerja sebesar 3 persen di tahun-tahun tersebut. Dan dari belanja militer yang dikeluarkan untuk prajurit, para personel menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari hingga secara tidak langsung turut mendongkrak ekonomi.
Masalahnya, hanya itulah keuntungan nyata belanja militer bagi ekonomi secara umum. Andai porsi terbesar belanja militer dialokasikan untuk memodernisasi persenjataan, di mana perusahaan yang memiliki kemampuan menciptakan persenjataan berpusat di AS dan Eropa, keuntungan ekonomi dari belanja militer akan mengalir ke sana, kecuali jika negara (atau perusahaan lokal) memiliki kemampuan membuat senjata. Artinya, dengan hanya peningkatan lapangan kerja sebesar 3 persen, belanja militer tak bisa disebut meningkatkan ekonomi negara.
Sementara itu, sebagaimana dipaparkan Malcolm Knight dalam "The Peace Devidend: Military Spending Cuts and Economic Growth" (IMF Staff Paper Vol. 43 1996), belanja militer memang seharusnya dikurangi. Pertama, jika yang diagung-agungkan adalah pertumbuhan ekonomi, maka lebih menguntungkan bagi negara untuk mengurangi belanja militer dan menambah belanja kesehatan dan pendidikan. Dengan meningkatkan dana bagi kesehatan dan pendidikan, misalnya, angka harapan hidup (kuantitas) dan keahlian (kualitas) manusia akan meningkat. Langsung atau tidak, ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua, seandainya yang disasar adalah pertahanan-keamanan, dunia berangsur-angsur kondusif dan popularitas menurunkan nilai belanja militer di seluruh dunia kian meningkat begitu Perang Dingin selesai. Rata-rata, menurut data IMF belanja militer di seluruh dunia turun ke angka 3,4 persen dari nilai PDB di awal 1990-an (akhir Perang Dingin) menuju angka di bawah 2 persen dari PDB semenjak awal 2000-an.
Dalam kasus Indonesia, situasi Asia Tenggara semenjak 2000-an kondusif. Merujuk studi berjudul "China's Rise in Southeast Asia: Implication for the United States" (Journal of Contemporary China) yang ditulis Elizabeth Economy, Asia Tenggara semenjak 2000-an bukanlah medan tempur bagi tank, pesawat militer, atau kapal induk, alih-alih medan "perang ekonomi" yang sangat menguntungkan. Ini terjadi karena usai Cina sukses membuka wilayah untuk dijadikan pabrik-pabrik perusahaan-perusahaan Barat, negara-negara di sekitar Cina, wabilkhusus negara-negara Asia Tenggara, juga ditengok pemodal Barat. Digabungkan dengan kepemilikan sumber daya alam sebagai bahan baku plus pabrik-pabrik dari Barat, Asia Tenggara merupakan tambang uang dalam ekonomi masa kini. Terlebih, Asia Tenggara merupakan wilayah berpenduduk lebih dari 600 juta jiwa, yang sangat besar bila dikonversi menjadi "konsumen". Maka, baik Cina maupun AS (sebagai negara adidaya hari ini) sangat menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara, misalnya dengan meloloskan kesepakatan Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty di akhir 1990-an.
Praktis, masalah keamanan yang menggelayuti Asia Tenggara hanya berkutat pada aksi-aksi terorisme yang dilakukan pecahan Al-Qaeda.
Kembali merujuk Ross, kerangka aksi-reaksi yang mengamini membengkaknya belanja militer hanya berlaku jika ada catatan historis yang kuat terkait permusuhan antarnegara. Indonesia praktis tak memiliki hal ini. Permusuhan dengan Malaysia, misalnya, hanya sempat memanas soal Sipadan-Ligitan, lagu Rasa Sayange, hingga permasalahan asal-usul rendang semata.
Semua itu berlangsung tanpa perang terbuka.
Editor: Windu Jusuf
