tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap ada Rp247 triliun dana program pemulihan ekonomi nasional tertahan di pemerintah daerah sejak 2020. Ia menjelaskan, pada Oktober 2020 transfer ke daerah dan dana desa sudah tersalurkan sebesar Rp697,9 triliun atau 91,4 persen.
Namun, belanja daerah secara keseluruhan baru terserap Rp693,4 triliun atau 53,3 persen. Dari kondisi itu, uang kas pemerintah daerah mengalami peningkatan menjadi Rp247,5 triliun dari posisi Juni yang sebesar Rp196,2 triliun.
"Dari sisi saldo kas terus meningkat hingga mencapai Rp247,5 triliun ini dibandingkan posisi Juni 2020 yang sebesar Rp196,2 triliun jadi instrumen melakukan counter cylical kemudian mampet atau tidak berjalan waktu ditransfer ke APBD karena berhenti dan kemudian terjadilah jeda," jelas dia dalam acara Musrenbangnas secara virtual, Selasa (4/5/2021).
Hal tersebut, kata Sri Mulyani, berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal tiga dan empat pada 2020 sampai membuat pertumbuhan ekonomi indonesia terkontraksi.
"Memang kekuatan untuk mendorong ekonomi kembali terutama pada Kuartal 3 dan 4 tahun 2020 terlihat sangat kemudian menurun karena pemerintah daerah tidak melakukan eksekusi secepat dan secepat yang diharapkan," kata dia.
Pemerintah daerah saat ini yang paling kuat untuk merealisasikan belanja agar ekonomi bisa pulih lebih cepat. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyoroti uang APBD yang masih tersimpan di bank dan belum dibelanjakan.
Jokowi pun mengarahkan pemerintah daerah segera membelanjakan anggaran. Langkah tersebut akan mampu memperbesar sisi permintaan maupun konsumsi di masyarakat.
"Kemarin sudah diingatkan di akhir Maret 2021 di perbankan masih ada ada uang APBD provinsi, kabupaten dan kota Rp182 triliun yang seharusnya itu segera dibelanjakan," lanjutnya.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri
