tirto.id - Para pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menggelar aksi unjuk rasa atau demonstrasi di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Senin (17/2/2025). Para demonstran menuntut pembayaran tunjangan hari raya (THR).
Berdasarkan pantauan Tirto di lokasi, para demonstran berdatangan ke kantor Kemnaker pada pukul 10.37 WIB. Mereka terpantau datang dengan menaiki mobil komando yang tertancap bendera merah yang bertuliskan Konfederasi Kongres Afirmasi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). Mobil komando itu juga datang diiringi motor-motor ojek online (ojol).
Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, menyatakan sebetulnya aksi unjuk rasa ini dihadiri oleh 1.000 demonstran yang tergabung dalam tiga konfederasi, lima serikat, dan sekitar 90 komunitas pengemudi online.
“Untuk hari ini kita rencananya sekitar 1.000 (demonstran), tapi karena macet di jalan, agak telat datang ya,” ucap Lily kepada awak media di depan Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Selain di Jakarta, Lily juga menyatakan para pengemudi ojek online di sejumlah daerah turut melakukan aksi solidaritas dengan tidak menarik penumpang atau off bid.
“Yang pasti itu kami akan konsisten dan kebetulan Tanjung Pinang, Pontianak, Pangkal Pinang, Sukabumi, Bandung, kita ada off bid masal hari ini,” imbuh Lily.
Lily mengatakan pengemudi ojol telah memenuhi kategori pekerja berdasarkan tiga unsur, yakni pekerjaan, upah, dan perintah. Diketahui, para pengemudi ojol sebelumnya hanya dianggap sebagai mitra.
“Dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13, driver ojol ini sudah masuk bekerja karena sudah memenuhi 3 unsur, yaitu pekerjaan dan upah sudah meliputi bahwa kita sudah bekerja, nah itu kami mendesak. Pak Wamen sudah mengeluarkan statement ojol harus mendapatkan THR, baik roda dua, roda empat, maupun kurir,” ungkapnya.
Lily menambahkan, pihaknya beserta massa ojol menuntut pembayaran THR berupa uang, bukan berupa bahan pokok. Namun, Lily mengaku unjuk rasa ini dilakukan kurang maksimal lantaran para ojol mendapat tekanan dari aplikator saat hendak melakukan demonstrasi.
“Terus terang ya, kita belum maksimal karena banyak kawan-kawan yang ketakutan. Satu bahwa ada ancaman-ancaman dari beberapa aplikator bahwa mereka ketika ikut demo, mereka akan diputus mitra,” ujar Lily.
Menurut Lily, ancaman itu mereka dapati melalui notifikasi di aplikasi ojek online. Imbauan itu tertulis apabila terdapat mitra yang mengikuti demo ilegal, maka akan diputus kerja sebagai mitra. Meski begitu, Lily enggan menyebut perusahaan ojol apa yang mengeluarkan imbauan tersebut.
“Ada di aplikasi, ada di note, apabila mengikuti demo ilegal, mana ada demo ilegal, itu mereka akan diputus mitra dan mereka akan dimejahijaukan, yang membuat kawan-kawan takut. Ada beberapa aplikator yang menyebarkan cepu-cepu nya untuk melarang kami ikut aksi,” jelas Lily.
Selain THR, Lily juga menuturkan massa ojol menuntut penghapusan Aceng dan Slot lantaran dinilai merugikan para ojol. Hal ini lantaran mereka merasa diperbudak karena fitur Aceng dan Slot menggunakan tarif yang terlalu murah serta adanya pengotak-ngotakan wilayah.
“Aceng itu adalah angkutan jarak jauh maupun dekat, ongkosnya hanya Rp5 ribu, itu sangat merugikan, jarak tempuh maupun pengambilannya pun sangat merugikan kami. Slot ada wilayah, misalkan wilayah Rawamangun penuh, kami dipindah ke Kelapa Gading, itu jarak jauh dari rumah jarak tempuhnya sangat jauh,” jelas Lily.
Aceng yang dimaksud merujuk pada Program Mitra GoFood Jarak Dekat. Sementara itu, slot merupakan salah satu sistem GoRide Gojek, yang memusatkan pesanan pada satu wilayah.
Dihubungi terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, merespons aksi unjuk rasa yang dilakukan massa ojol. Adapun pada pekan lalu, Yassierli mengaku sudah melakukan tiga kali pertemuan dengan perwakilan driver ojol dan kurir online dari lintas organisasi-serikat pekerja.
Selain itu, Yassierli juga menyatakan pihaknya juga sudah dua kali mengadakan pertemuan dengan beberapa perwakilan pengusaha aplikasi digital platform untuk mendengarkan aspirasi mereka terkait kebijakan THR.
“InsyaAllah kami sangat memahami aspirasi mereka dan tentunya dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan kebijakan sehubungan dengan aspirasi mereka tersebut,” kata Yassierli kepada Tirto, Senin (17/2/2025).
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Bayu Septianto
