tirto.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi mengatakan pemerintah pusat sudah mendata gedung-gedung sekolah yang tak layak sejak 2011. Mereka juga sudah meminta pemerintah daerah masing-masing untuk mengalokasikan dana untuk memperbaiki sekolah yang dimaksud.
"Jumlah SD itu ada 148 ribu. Enggak mungkin kami turun. Tentu kami serahkan ke pemerintah daerah karena ini otonomi. Ini kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah," kata Didik di kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
.
"Yang mencantumkan alokasinya ya pemerintah daerah, bukan kami. Jadi tinggal prioritas saja sebetulnya," tambahnya, lalu menjelaskan tugas pemerintah pusat hanya mengatur standar, norma, panduan, kebijakan, dan bimbingan teknis.
Karena urusan pemerintah daerah masing-masing, Didik juga bilang jika ada yang bersalah, maka yang akan memberi sanksi adalah "pemerintah daerah."
Pernyataan ini keluar setelah dua sekolah di Jawa Timur ambruk. Pertama atap SDN Gentong I Pasuruan yang menewaskan dua orang pada 5 November; kedua atap di SDN 1 Babatan Nganjuk pada 1 November.
Atap SDN Gentong yang dibangun dua tahun lalu diduga ambruk karena kesalahan konstruksi bangunan, sementara di SDN 1 Babatan memang sudah lama rusak.
Kepala Sekolah SDN 1 Babatan Wariadi mengatakan sebenarnya mereka sudah mengusulkan renovasi pada Januari-Februari 2019, tapi tidak digubris. Respons dari Pemkab Nganjuk, "secepatnya direnovasi," baru muncul setelah atap roboh.
Selain pendataan, Didik bilang pemerintah pusat juga telah punya standar bangunan untuk sekolah. Tapi, katanya, ada sejumlah faktor yang tidak bisa dikalkulasikan.
"Namanya dimakan usia, ya, kemudian ada bencana, ada tanah logsor segala macam," kata Didik.
Terkait kasus di Nganjuk dan Pasuruan, Didik bilang sudah ada utusan Kemdikbud yang meninjau lokasi. Sejauh ini mereka belum bisa memastikan dua sekolah itu rusak karena apa.
"itu harus dicek dulu, dicek dulu, makanya tim lagi ke sana," Didik memungkasi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Rio Apinino
