tirto.id - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap Partai Gerindra bisa terus konsisten menjadi oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan begitu, partai-partai oposisi di DPR tetap bisa mengawasi pemerintahan.
Untuk itu, ia tidak setuju bila partai koalisi Prabowo-Sandiaga pindah hanya karena dapat jatah menteri.
"Sebenarnya apa gunanya [pindah kubu]? Bisa dapat apa? Katakanlah Gerindra, sekarang mau dapat menteri apa sih? Terus [apakah] itu kemudian menjadi hebat? Kondisi itu enggak ada," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat Jumat (5/7/2019).
Oposisi, kata Fahri, memiliki fungsi sebagai kontrol pemerintah agar segala kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Fahri kemudian menyatakan posisi legislatif berperan sebagai pengawas kinerja eksekutif, dalam hal ini, pemerintah.
"Saya sering mengatakan dalam presidensialisme enggak ada oposisi. Karena yang beroposisi dalam presidensialisme adalah parlemen. Kenapa? Karena cara memilih parlemen di negara parlementer dan di negara presidensial itu beda," ujar Fahri.
Fahri kemudian menyindir tingkah laku partai politik yang masih meributkan ihwal bergabung tidaknya dengan pemerintah atau memilih bertahan di luar pemerintah dengan sikap oposisi.
"Gini loh, jadi oposisi enggak paham, koalisi enggak paham, rekonsiliasi juga enggak paham. Bagaimana orang-orang ini bernegara konsepsi dasar ini mereka enggak mengerti," papar dia.
Pada pemilu 2019, Gerindra berhasil menjadi partai politik dengan raihan suara terbanyak kedua setelah PDIP. Gerindra meraih 17.594.839 suara dan diperkirakan merebut 78 kursi di DPR RI.
Sementara tiga partai pendukung Prabowo-Sandi lainnya, yakni PKS, Demokrat dan PAN, masing-masing menempati urutan keenam, ketujuh dan kedelapan di urutan perolehan suara. PKS meraup 11.493.663 suara, Demokrat mendapatkan 10.876.507 suara dan PAN mendulang 9.572.623 suara.
Apabila PAN dan Demokrat merapat ke koalisi pendukung pemerintah, seperti diisukan selama ini, PKS dan Gerindra diprediksi hanya menguasai 128 kursi di DPR. Sementara partai dari kubu Jokowi-Ma'ruf bisa menguasai 447 kursi.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
