tirto.id - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menganggap wajar keberadaan iklan pemerintah di bioskop. Menurut Karding, iklan di bioskop yang menampilkan Jokowi bukan termasuk kampanye.
"Suatu kewajiban pemerintah itu melaporkan dan sosialisasikan kinerjanya. Coba bayangkan kalau pemerintah saja sudah dilarang untuk sosialisasikan kinerjanya? Itu sudah bahaya. Karena masyarakat perlu tahu apa yang Anda lakukan sudah dipilih jadi pemimpin," ujar Karding di Kantor TKN Jokowi-Ma'ruf, Jakarta, Rabu (12/9/2018).
Keberadaan iklan pemerintah di bioskop menjadi bahan perbincangan warganet. Pariwara yang dimaksud memuat capaian pembangunan bendungan yang sudah dilakukan pemerintah beberapa tahun terakhir.
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon juga telah menanggapi keberadaan iklan di bioskop itu. Melalui akun Twitter-nya, Fadli meminta agar iklan tersebut dicopot.
Sebaiknya iklan ini dicopot dr bioskop. https://t.co/B9BHw3OJqt
— Fadli Zon (@fadlizon) September 11, 2018
"Ini murni policy dari Kemenkominfo, silakan saja dikonfirmasi ke sana [...] Itu suatu hal yang biasa terjadi bahwa pemerintah mengomunikasikan achievement yang mereka sampaikan. Ini kan uang negara, uang publik dan kemudian itu bagian dari akuntabilitas publik gitu loh," ujar Raja Juli.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Alexander Haryanto