tirto.id - Sistem pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dinilai belum bisa menghambat sistem suap alias politik uang. Hal tersebut dikatakan Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun dalam diskusi bertajuk 'Jalan Pasti Sistem Politik dan Pemilu Indonesia, di Ballroom Hotel Puri Denpasar, Kuningan Jakarta Selatan, Senin, (5/8/2019).
"Banyak sekali keluhan-keluhan di daerah, sudah membina konstituen selama lima tahun, kalah sama serangan subuh," kata dia.
Ia menjelaskan, sistem yang dijalankan pemerintah saat ini belum bisa membuat pesta demokrasi di dalam negeri menjadi pemilu jujur dan adil.
Ia menjelaskan, sebaiknya sistem pemilu harus memiliki dua komponen, yaitu komponen yang mencegah praktik ketidakjujuran dan komponen penegakan hukum yang efektif.
"Apakah sistem pemilu yang kita praktikkan selama ini, khususnya selama reformasi sudah bisa mengejawantahkan [melaksanakan] pesan konstitusional, yaitu pemilu yang jujur dan adil," ujar dia.
Ia menjelaskan, politik uang masih bisa terjadi karena penegakan hukum pemilu di Indonesia yang terlalu panjang dan berbelit-belit.
Bahkan, menurutnya sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia terlalu melibatkan banyak institusi.
"Salah satu penegakan hukum yang solid, harus single. Hal itu Tidak boleh institusi yang terlibat itu terlalu banyak. Karena satu keputusan institusi bisa dibatalkan institusi lainya," tandas dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
