tirto.id - Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) Yusuf Martak mengatakan, pada Ijtima Ulama IV dan Tokoh Nasional, pihaknya akan membahas terkait pengkhianatan dan kecurangan yang terjadi selama Pemilu 2019 kemarin.
"Pengkhianat, apabila terjadi pengkhianatan-pengkhianatan atau kecurangan-kecurangan di dalam pemilu. Nah, itulah yang nantinya mungkin akan disikapi. Akan ditampung seluruh masukan-masukan apabila ada masukan yang mengarah terhadap hal tersebut," kata dia saat di Lorin Hotel Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8/2019).
Tujuannya, kata dia, agar publik yang mendapatkan informasi dari Ijtima Ulama ke-IV ini benar-benar tidak bias. Apalagi, saat ini publik tengah menunggu-nunggu apa yang akan diputuskan di dalam pertemuan ulama kali ini.
Kemudian ia pun mengatakan, pada Ijtima Ulama IV ini, pihaknya tak mengundang partai politik yang pernah berkoalisi dengannya saat Pilpres 2019 kemarin untuk mengusung capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi.
Sejumlah partai tersebut seperti Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, dan Berkarya.
"Karena permasalahan pemilu bagi kami sudah selesai dengan adanya putusan di Mahkamah Konstitusi. Adapun, mengenai yang menerima atau yang tidak menerima, puas atau tidak, itu kembali kepada hak rakyat masing-masing termasuk dari peserta nantinya," jelas dia.
Sementara, Sekretaris Jenderal GNPF Edy Mulyadi membantah penyelenggaraan Ijtima Ulama IV ini untuk menyikapi pertemuan antara presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang terjadi pada Sabtu 13 Juli silam di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
"Bahwa yang sering jadi pertanyaan adalah apakah ijitima menyikapi pertemuan di Lebak Bulus dan kecewa terhadap rekonsiliasi? Keputusan penyelenggaraan Ijtima Ulama IV sudah diambil dalam rapat GNPF Ulama pada 11 Juli lalu dan dua hari kemudian 13 Juli terjadi pertemuan Jokowi dan Prabowo di MRT Lebak Bulus," kata dia di lokasi dan waktu yang sama.
Dirinya menegaskan, GNPF, Front Pembela Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 menetapkan diselenggarakannya Ijtima Ulama IV setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan seluruh gugatan Badan Pemenangan Nasional (BPN).
"Kami tidak ada lagi kontestasi pillpres dan sebagainya. Ini murni untuk kepentingan bangsa, khususnya agar ke depan dalam bernegara, berbangsa, tidak ada lagi kezaliman dan sebagainya," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
