tirto.id - Haikal Hassan berpendapat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah bersyariah tanpa menghilangkan dasar negara dan menurutnya hal tersebut merupakan istilah semata.
"(NKRI Syariah) itu cuma istilah, jangan mentang-mentang NKRI bersyariah lalu Pancasila dan UUD 1945 hilang," ucap dia di acara 'Pancasila Perekat Kita, Satu Nusa Satu Bangsa', di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).
"Itu istilah bahwa kami taat kepada Allah, tetap jadi bangsa Indonesia," sambung Haikal.
Ia menyatakan hari ini unsur syariah telah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya bank syariah, pembiayaan syariah dan tata cara pernikahan.
Ihwal NKRI Syariah muncul dalam kegiatan Ijtima Ulama IV, dilontarkan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Front Pembela Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212.
“Mewujudkan NKRI Bersyariah yang berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara," kata Ketua Umum GNPF Yusuf Martak saat membacakan sikap Ijtima Ulama IV, di Lorin Hotel Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8/2019).
Sesuai dengan konstitusi, lanjut Martak, NKRI telah diamanatkan untuk menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Memperhatikan tambahan, saran masukan peserta Ijtima Ulama IV, bahwa melawan kezaliman dan kecurangan di Indonesia harus tetap melalui konstitusional," ucap dia.
Selain itu Ijtima Ulama perlu dilembagakan sebagai wadah musyawarah antara habaib dan ulama, serta tokoh istiqomah untuk terus menjaga kemaslahatan agama bangsa dan negara.
"Perlunya dibangun kerja sama dari pusat hingga daerah antar ormas Islam dan parpol yang selama ini istiqomah berjuang bersama habaib dan ulama serta umat Islam dalam membela agama bangsa dan negara," terang Martak.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
