Reformasi Sistem Kesehatan

Sinyal Bahaya dari Gangguan Ginjal Akut di Indonesia

Reporter: Riyan Setiawan, Johanes Hutabarat, Farid Nurhakim, tirto.id - 8 Nov 2022 14:55 WIB
Dibaca Normal 5 menit
Kematian kasus gangguan ginjal akut (acute kidney injury/AKI) di Indonesia menjadi yang terburuk kedua sepanjang sejarah dunia.
tirto.id - Kasus gangguan ginjal akut (acute kidney injury/AKI) anak di Indonesia mengungkap problem serius dalam sistem kesehatan. Temuan Tirto menunjukkan jumlah kematian kasus tersebut menjadi yang tertinggi kedua dalam sejarah dunia.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melaporkan bahwa hingga Selasa (1/11/2022) terdapat 325 kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak di Indonesia. Dari total kasus tersebut, terdapat 178 anak yang meninggal dunia.

Angka itu setara dengan 54% dari total kasus yang terkonfirmasi. Menurut Budi, angka kematian tersebut sudah menurun dari kondisi sebelumnya yang sempat mendekati angka 60% secara nasional.

“Sebenarnya kasus ginjal akut ini memang ada dan mungkin sebelum-sebelumnya pun sudah ada,” kata Budi saat rapat dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR, Rabu (2/10/2022).

Dia menyebut DKI Jakarta sebagai provinsi tertinggi yang melaporkan kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak, sebanyak 79 kasus. Provinsi lainnya: Sumatera Utara (Sumut), Jawa Barat (Jabar), Jawa Timur (Jatim), dan Sulawesi Selatan (Sulsel).

Namun, Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi provinsi dengan tingkat kematian (fatality rate) tertinggi yakni 100%. Dari jumlah 3 kasus gagal ginjal akut yang ditemukan, seluruhnya dinyatakan meninggal dunia.

Secara total, jika dibandingkan dengan kasus cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang terjadi di seluruh dunia, jumlah korban jiwa di Indonesia tersebut merupakan yang terburuk kedua—setelah Bangladesh yang mencapai 339 kematian.

Ini juga menjadikan korban jiwa akibat cemaran EG & DEG (yang memicu AKI) di Indonesia menjadi yang terburuk di Tanah Air.

Menkes Budi menyebutkan kasus gangguan ginjal akut misterius tertinggi ditemukan pada anak usia 0-5 tahun yakni sekitar 75% dari total 325 kasus. Selanjutnya, anak usia 1-5 tahun ada 169 kasus, 6-10 tahun ada 42 kasus, serta 11-18 tahun ada 39 kasus.

Begitu parahnya kasus AKI di Indonesia, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso mengaku pihaknya sempat frustasi dalam menangani kasus gangguan ginjal akut tersebut.

"Pada saat itu, kami dokter-dokter anak itu cukup frustasi menghadapi kasus-kasus ini. Karena ini aneh enggak seperti biasanya," ungkap Piprim dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Rabu (2/11/2022).

Piprim menyebutkan biasanya kondisi pasien gangguan ginjal akut dapat diselamatkan usai dilakukan terapi cuci darah. "Ini dilakukan cuci darah, anaknya malah meninggal," ujarnya.

Angka kematian gangguan ginjal akut juga terus meningkat. Sehingga para dokter anak sempat stres terhadap kasus ini. "Jadi temen-temen menyatakan, 'aduh ini kita stres sendiri'. Kita bingung cari obat apa lagi," ucapnya.


Rentannya Sistem Kesehatan Nasional

Peneliti Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Mouhamad Bigwanto menilai tingkat kematian tinggi pada kasus gangguan ginjal akut membuktikan sistem kesehatan Indonesia yang belum siap.

"Iya, setelah kasus ini meningkat, pemerintah baru secara besar-besaran memesan obat gagal ginjal akut. Padahal kasus terus terjadi di beberapa daerah. Sehingga mungkin banyak faskes belum terima supply obat ini," kata Bigwanto kepada Tirto, Rabu (2/11/2022).

Ia menjelaskan, bukti belum siapnya sistem kesehatan pemerintah Indonesia juga karena tidak ada upaya mitigasi, pencegahan dan monitoring rutin terhadap kandungan obat yang beredar di pasaran secara serius dan ketat.

Jika sistem informasi kesehatan Indonesia sudah efektif dan efisien, maka penyebaran kasus cemaran EG dan DEG tersebut seharusnya sudah bisa diprediksi akan terkonsentrasi di wilayah mana saja.

"Bisa dilihat dari distribusi obat-obatan tertentu yang mengandung cemaran EG menurut BPOM, sehingga suplai obat dan tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan bisa menyesuaikan," ucapnya.

Dengan tingkat kematian tinggi, Bigwanto menyerukan semua pihak, khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), agar menjadikan kasus AKI ini sebagai pelajaran guna memperketat lagi pengawasan obat dan makanan yang beredar di lapangan.

"Ini juga bisa dijadikan momentum untuk membenahi pengawasan rantai pasok bahan pembuatan obat sirup seperti Propilen Glikol agar bisa masuk bahan khusus farmasi yang dapat diawasi pemerintah," pungkasnya.

Dari sisi layanan kesehatan, catatan penting patut disematkan pada sistem kesehatan nasional. Saat ini baru ada 14 rumah sakit rujukan untuk mendeteksi gangguan ginjal akut anak. Padahal, kasus gangguan ginjal akut sudah tersebar di 27 provinsi Indonesia.

Secara bersamaan, dari 14 rumah sakit tersebut hanya ada dua rumah sakit di Ibu Kota yang menyediakan layanan fasilitas kesehatan ginjal khusus anak.

Sekretaris Jenderal Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Petrus Haryanto mengatakan sebelum gelombang korban jiwa akibat sakit ginjal misterius, para orang tua menghadapi tantangan besar dalam mengakses layanan kesehatan.

Ia menyebut di antara mereka ada yang harus membawa anaknya menempuh jarak ratusan ribu kilometer ke Jakarta untuk berobat. Ia mendesak pemerintah membangun lebih banyak fasilitas kesehatan ginjal bagi anak untuk memudahkan rakyat berobat.

“Khususnya menyediakan mesin cuci darah untuk anak, karena memang saat ini terbatas jumlahnya. Makanya setelah terjadi kejadian ini yang membutuhkan cuci darah, kematian pada anak cukup tinggi karena fasilitasnya sangat minim dan sistem antrian panjang,” kata Petrus.

Beralih dari faktor layanan fisik kesehatan, jumlah tenaga medis di Indonesia pun sangat terbatas. Jumlah dokter spesialis gangguan ginjal anak (nefrologi) di Jakarta saat ini hanya ada tiga orang.

Padahal, ini adalah Ibu Kota.

Wartawan Tirto berkesempatan melakukan peninjauan ke Sulawesi Tengah pada 1 November 2022, dan menemukan fakta bahwa tidak ada dokter spesialis ginjal di provinsi tersebut, melainkan hanya ada dokter spesialis penyakit dalam.

Hal ini menyiratkan permasalahan klasik ketersediaan tenaga dokter spesialis di dalam negeri. Pada 2017, Kementerian Kesehatan sempat menyatakan Indonesia membutuhkan sekitar 4.000 dokter spesialis di segala bidang.

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan, Kementerian Kesehatan saat itu, Usman Sumantri, menyebut tantangan Indonesia dalam mencetak dokter spesialis adalah minimnya daya tampung perguruan tinggi penyedia program studi kedokteran spesialis.

Secara umum, Indonesia memang mengalami paceklik dokter. Hal ini terlihat jika kita mengukur jumlah dokter nasional dengan rasio kebutuhan dokter dalam satu negara yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).

Menurut WHO, rasio ideal antara dokter dan penduduknya mencapai 1:1.000. Artinya satu dokter melayani sekitar 1.000 penduduk. Jika rasio ini tidak mencakup seluruh populasi, maka pelayanan kesehatan di sebuah negara bisa dibilang masih belum mencukupi.


Penyakit Baru, Sistem Kesehatan Lama

Menanggapi banyaknya kasus dan tingginya tingkat kematian kasus gangguan ginjal akut misterius, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi enggan mengakui bahwa sistem kesehatan negara belum siap.

Menurut dia, hal ini dikarenakan gangguan ginjal akut merupakan penyakit baru. Fatalitas menjadi tinggi, lanjut dia, lantaran belum tahu cara penanganan dan pencegahannya. "Karena ini penyakit baru dan belum tahu di awal penyebabnya," pungkas Nadia.

Hal senada juga diungkapkan Ketua IDAI Piprim Basarah. Menurutnya, fatalitas yang tinggi tersebut diakibatkan lantaran pada saat itu belum diketahui adanya intoksikasi etilen glikol.

“Karena kami dokter-dokter di sini belum ada pengalaman terhadap kasus itu. Setelah ketahuan sebabnya karena intoksikasi dan diberikan antidotim EG/DG [berupa fomepizole], mortalitas menurun drastis,” jelas Piprim kepada Tirto, Kamis (3/11/2022).

Infografik Indepth Problem Serius Cidera Ginjal Akut
Infografik Indepth Problem Serius Cidera Ginjal Akut. tirto.id/Ecun


Namun, peneliti keamanan dan ketahanan kesehatan Global Griffith University Dicky Budiman berpendapat berbeda. Menurut dia, sistem kesehatan nasional memang masih belum siap dan juga lemah.

"Kematian tinggi ini artinya pemerintah kecolongan dalam menangani kasus gagal ginjal akut… Kalau tidak direspons secara luar biasa, artinya pemerintah tidak serius," kata Dicky kepada Tirto, Rabu (2/11/2022).

Menurut dia, kasus gangguan ginjal akut yang dilaporkan oleh pemerintah Indonesia dengan realitanya masih memiliki gap tinggi. Pasalnya jumlah obat yang diproduksi dan beredar cukup banyak.

Oleh karena itu dia menduga jumlah kasus AKI di lapangan bisa lima kali lipat lebih banyak dari yang dilaporkan. Jika dugaan tersebut benar, maka korban AKI di Indonesia bisa jadi lebih dari 500 kematian, menjadi yang terburuk dalam sepanjang sejarah dunia.

Terkait dengan potensi penambahan kasus baru gangguan ginjal akut misterius pada anak, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklaim tidak ada penambahan kasus baru dan kematian sejak Minggu kemarin (6/22/2022).

"Kami ingin menyampaikan perkembangan kabar gembira ini bahwasanya di tanggal 6 [November 2022] bahkan tiga hari berturut-turut angka penambahan kasus nol dan angka kematian juga nol," tutur Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril dalam konferensi pers daring via YouTube pada Senin (7/11/2022).

Namun terkait dengan rendahnya tingkat layanan kesehatan nasional, pihak Kemenkes tidak sepenuhnya menampik realita tersebut. Jumlah dokter--apalagi dokter spesialis--di Indonesia memang masih terbatas.

Pada April lalu, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebutkan ketersediaan dokter di Indonesia baru 101.476 orang. Jika mengacu pada standard WHO, mereka baru bisa melayani 101 juta penduduk Indonesia, atau 37% dari total populasi.

Dengan jumlah populasi saat ini 273.984.400 jiwa, Indonesia bisa dibilang kekurangan 172.000 dokter. Jika tingkat kelulusan dokter sebanyak 12.000 orang per tahun, maka setidaknya butuh waktu sekitar 10 tahun untuk memenuhi rasio dokter di Indonesia.

“Kita harus percepat, karena kalau tidak, akan semakin banyak masyarakat yang tidak tertolong,” kata Budi.

Tingginya kasus kematian AKI di Indonesia menjadi sinyal tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan. Negara harus secepatnya bisa mengatasi persoalan yang membuat jumlah dokter spesialis di Indonesia begitu "eksklusif" dan terbatas.

Baca juga artikel terkait GANGGUAN GINJAL AKUT atau tulisan menarik lainnya Riyan Setiawan & Johanes Hutabarat
(tirto.id - Indepth)

Reporter: Riyan Setiawan, Johanes Hutabarat & Farid Nurhakim
Penulis: Riyan Setiawan & Johanes Hutabarat
Editor: Arif Gunawan Sulistiyono

DarkLight