tirto.id - Calon pimpinan petahana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata tidak sepakat atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini dilakukan oleh KPK. Menurut Alex, sapaan Alexander, hanya orang bodoh yang terjerat OTT padahal operasi ini tidaklah sulit.
"Sebetulnya saya sendiri tidak begitu terkesan dengan kegiatan OTT di KPK, meskipun saya ada di dalamnya.
Karena bukan tidak membutuhkan teknik yang rumit, ini hanya orang goblok kena OTT itu," jelas Alex dalam uji kepatutan dan kelayakan dengan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2019).
Alex mencontohkan seorang kepala daerah yang terkena OTT. Menurut Alex, isi kantong mayoritas para kepala daerah di Indonesia sudah tekor saat awal menjabat. Ia mengacu hasil survei oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa 80 persen kepala daerah sudah harus mengeluarkan biaya Rp20-30 miliar sejak pencalonan sampai terpilih.
Di sisi lain, penghasilan para kepala daerah selama lima tahun ke depan tak mungkin bisa menutupi biaya politik itu.
"Akhirnya, orang akan terjebak itu, pasti," ucapnya.
Persoalan seperti ini, kata Alexander, sudah sering disosialisasikan kepada calon kepala daerah. Menurut mantan hakim ini, perlu ada pola lebih baik lagi di KPK khususnya dalam aspek pencegahan ketimbang penindakan.
Alexander mengklaim, ia pernah berbincang santai dengan tim penindakan KPK tentang OTT. Dalam perbincangan itu, ia mengilustrasikan ke tim penindakan soal ada laporan pengusaha yang akan menyuap ke penyelenggara negara dan langkah apa yang sebaiknya diambil KPK.
"Kita cegah pengusaha itu memberikan uang, kita awasi proses lelang dan kita pastikan lelang berjalan baik dan benar atau kita tunggu pengusaha itu memberikan uang ke penyelenggara negara?" tanya Alex.
Alex terkejut saat mendengar jawaban tim penindakan bahwa mereka memilih menunggu pengusaha itu memberikan uang ke penyelenggara negara.
"Kalau seperti itu, tak akan ada OTT, Pak," ucap Alex menirukan omongan tim penindakan.
Alex menyadari upaya pencegahan semacam itu tidak akan bisa populer selama OTT masih menjadi senjata utama KPK, apalagi lembaga antirasuah selalu berhasil menarik perhatian publik dengan operasi tersebut.
Alex memandang upaya pencegahan bisa lewat mengintervensi proses lelang atau pengadaan. Bila seperti itu, ia meyakini KPK bisa banyak menyelamatkan uang negara sebab tak ada proses penindakan.
"Tapi, saya bisa di-bully kalau sampaikan ini karena ini enggak populer," kliamnya. "Karena KPK harus menindak dan menangkap orang. Itulah etalase KPK."
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Andrian Pratama Taher
