tirto.id - Sidang perdana gugatan perdata Kivlan Zen terhadap Menko Polhukam Wiranto akan digelar hari ini (15/8/2019) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Kivlan menggugat Wiranto terkait pembentukan Pam Swakarsa pada 1998.
"Ya, hari ini sidang pertama digelar sekitar pukul 11.00 atau 12.00 WIB," kata Kuasa Hukum Kivlan, Tonin Tachta, saat dikonfirmasi pada Kamis (15/8/2019).
Tonin menyampaikan, dalam sidang pertama tersebut, baru berbentuk mediasi, dan belum membacakan gugatan.
"Belum pembacaan, baru persidangan pertama kalau tergugat hadir maka lanjut mediasi dan jika dalam mediasi tidak ada damai selama 30 atau 45 hari, baru baca gugatan," kata Kivlan.
Kivlan juga menilai, berhasil untuk menyelesaikan lewat mediasi justru hal yang positif.
"Damai itu indah, kan," ucapnya.
Dalam sidang pertama tersebut, kata Toni, Kivlan tak akan hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya.
Perlu diketahui, Kivlan menggugat Wiranto melalui sidang perdata senilai Rp1,1 triliun. Gugatan tersebut dilayangkan karena Wiranto dinilai melawan hukum dan perlu untuk mengganti rugi.
"Kamis sidang. Didaftar tanggal 5 agustus 2019," kata Kuasa Hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta, saat dikonfirmasi pada Senin (12/8/2019).
Sidang perdana dijadwalkan pada Kamis (15/8/2019) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tonin memaparkan terdapat sejumlah poin dalam gugatan tersebut. Sejumlah permasalahan yang digugat oleh Kivlan berkaitan dengan PAM Swakarsa.
Gugatan material dari Kivlan ke Wiranto terdiri atas menanggung biaya PAM Swakarsa dengan menjual rumah, mobil, dan mencari senilai Rp8 miliar, serta menyewa rumah kembali senilai Rp8 miliar.
Gugatan imaterial terdiri atas menanggung malu karena hutang senilai Rp100 miliar, tidak mendapatkan jabatan yang dijanjikan senilai Rp100 miliar, mempertaruhkan nyawa dalam PAM Swakarsa senilai Rp500 miliar, dipenjarakan sejak 30 Mei 2019 senilai Rp100 miliar.
Kemudian mengalami sakit dan tekanan batin sejak bulan November 1998 senilai Rp184 miliar. Terakhir, menggugat untuk menuntut Wiranto membayar biaya perkara secara keseluruhan.
"Sengketa mengenai pembiayaan PAM Swakarsa untuk kepentingan Tergugat [Tergugat] tersebut telah mengakibatkan Penggugat [Kivlan] menanggung pembiayaannya," kata Tonin.
"Oleh karena itu terjadi perseteruan yang diakhiri dengan membuat “Pernyataan Bersama (Joint Statement)” pada tanggal 30 Juli 2004 antara Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Pihak Kedua dan sangat jelas dalam pernyataan tersebut tidak disebutkan mengenai uang yang menjadi penagihan Penggugat terhadap Tergugat," pungkasnya.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
