Setelah 'Kehebohan' Waterboom Cikarang: Kerumunan Jangan Berulang

tirto.id - “Para pengunjung diharapkan membubarkan diri, karena tempat ini akan kami tutup.”

“Gila ini. Di saat COVID-19 sedang merajalela. Ini di Lippo Cikarang, ya, pak?”

Percakapan di atas muncul dalam sebuah video yang viral di Twitter, diunggah oleh akun @MissRevolusi, Minggu (10/1/2021). Dalam video terlihat jelas ratusan orang memadati tempat berenang Waterboom Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Hampir sebagian besar yang tertangkap kamera tak menerapkan protokol kesehatan. Hari kelihatan masih terang. Beberapa polisi berseragam terlihat membubarkan warga sembari berbicara menggunakan pengeras suara.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja dan Kapolres Metro Bekasi Hendra Gunawan yang berada di lokasi langsung melakukan penyegelan. Waterboom Lippo Cikarang akhirnya ditutup sementara per 11 Januari hingga waktu yang tidak ditentukan.

Hendra Gunawan menjelaskan tempat itu bisa begitu ramai karena pengelola memberikan diskon besar-besaran. Tiket masuk yang harga reguler di hari libur dibanderol Rp95 ribu turun drastis menjadi Rp10 ribu. Penjualan dilakukan secara daring. “Promosinya via WhatsApp dan Instagram. Tanpa koordinasi dengan petugas,” kata Hendra saat dihubungi wartawan Tirto, Selasa (12/1/2021) siang.

Hendra mengatakan hingga saat ini polisi masih memeriksa pengelola dan para saksi ahli. Per Selasa siang, ada 15 orang sedang dan sudah diperiksa. “Apabila terdapat unsur pidana, akan kami tindak lanjuti,” tambah Hendra.

Imbas dari kerumunan tersebut, Kapolsek Cikarang Selatan, Sukadi, didemosi—diturunkan jabatannya. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Yusri Yunus. “Ya, karena ada kerumunan itu. Yang kerumunan itu tetap akan diproses, tapi secara internal ada kelalaian dari anggota, kapolsek-nya, sehingga didemosi,” kata Yusri, Selasa sore. “Didemosi, dipindahkan, dimutasilah, ya.”

Yusri mengatakan kebijakan itu diambil sebagai penegasan agar para polisi benar-benar menjaga area yang merupakan tanggung jawabnya terbebas dari kerumunan.

Jangan Sampai Terulang

Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Tri Yunus Miko Wahyono menyayangkan kejadian ini. “Harusnya semua orang Indonesia, siapa pun dia, ekonomi atas atau bawah, pengusaha atau orang kecil, harus patuh pada protokol kesehatan,” kata Miko saat dihubungi wartawan Tirto, Selasa siang.

Seharusnya pengelola tempat wisata tidak sembarangan memberikan potongan harga di masa pandemi. “Saat memberikan diskon, harusnya kapasitas tetap 50 persen. Jangan dibiarkan lebih dari 50 persen,” katanya. Cara lain adalah mengatur skema waktu wisata per orang. “Per orang masuk hanya bisa enam jam, misalnya.”

Mematuhi protokol kesehatan jadi faktor penting untuk mencegah penularan COVID-19 yang semakin tak terkendali. Pada hari ketika video mulai beredar, kasus harian di Indonesia bertambah 9.640 dan 182 orang meninggal. Satu hari sebelum itu, 9 Januari, bahkan penambahan kasus lebih dari 10 ribu—termasuk angka tertinggi sejak pandemi pertama kali masuk Indonesia pada awal Maret tahun lalu. Bahkan, dua hari sebelumnya, kasus positif menebus rekor terbaru: 10.617 kasus.

Anggota Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai kasus ini adalah isu besar yang harus ditangani langsung oleh Bupati Bekasi Eka Supria bahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Soalnya, “ini tidak hanya berkaitan dengan potensi penularan, tapi ketaatan perusahaan atau penyelenggara Waterboom terhadap peraturan pemerintah.”

Saat dihubungi wartawan Tirto, Selasa sore, Hermawan mengingatkan bahwa berbagai pembatasan di Jabar itu “masih sangat ketat.” “Apalagi ada PPMK, harusnya lebih ketat. Pemerintah harus mengusut kasus ini, jangan sampai terulang.”

Bagi masyarakat, ia meminta tidak mudah tergoda dan gampang berwisata—apalagi di tempat ruang publik macam Waterboom—saat pandemi COVID-19 masih berada di titik puncak penyebaran. Ia mengingatkan: “Jabodetabek ini sudah enggak ada ruang perawatan, over kapasitas, jadi jangan sampai risiko penambahan penularan hanya karena ego beberapa pihak yang sifatnya mementingkan bisnis.”