tirto.id - Ketua Setara Institute Hendardi menganggap ada unsur politik identitas dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Kamis (16/8/2018).
Unsur politik identitas terlihat dari beberapa penggalan pidato Jokowi yang mengandung pesan merangkul umat Islam. Tercatat tiga kali Jokowi menyampaikan pesan tersebut saat berpidato.
"Pada batas-batas tertentu tetap dikualifikasi sebagai politik identitas. Politik identitas memang given dalam kehidupan politik suatu bangsa, tetapi bisa dihindari," ujar Hendardi kepada Tirto.
Jokowi sempat berkata dukungan terhadap ulama, tokoh masyarakat, pendidik, organisasi-organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan keluarga harus diberikan untuk menghadang ajaran radikal kepada generasi muda.
Menurutnya, dukungan terhadap mereka didukung dengan kemampuan unsur pertahanan yang mampu mencegah dan melawan terorisme.
Singgungan kedua Jokowi untuk umat islam disampaikan saat ia membahas hal-hal yang sudah dilakukan pemerintahannya hingga kini. Jokowi menyinggung pembentukan lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro sebagai wujud pemberdayaan ekonomi umat.
Terakhir, Jokowi berpesan agar manusia indonesia memiliki karakter yang kuat, akhlak mulia, akhlakul karimah. Pesan itu disampaikan agar masyarakat tidak mudah patah, menyerah, dan terus optimis
"Saya memandang Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara, bukan kontestan Pilpres 2019. Sudah menjadi tugas presiden untuk memastikan stabilitas dan kondusivitas keamanan karena itu saya memandangnya sebagai hal biasa dan bukan kampanye," ujar Hendardi.
Setara menganggap, politik identitas akan menjadi kontraproduktif jika dilakukan untuk menundukkan lawan politik atau menghimpun dukungan politik baru.
"Karena praktik ini menegasikan politik gagasan yang semestinya menjadi variabel utama penentu pilihan dalam Pemilu," ujar Hendardi.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Yandri Daniel Damaledo
